Kala m taufik tiba-tiba singgung doa untuk anies saat bicara soal pencopotan

Jakarta - Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diisukan akan berduet menjadi capres dan cawapres 2024. Duet itu dinilai sulit terwujud. "Saya melihatnya jauh panggang dari api, sulit terwujud, karena dua syarat utama untuk paslon 2024 itu dua-duanya nggak terpenuhi. Syarat pertama dan paling pokok adalah UU, yakni 20 persen kursi DPR.

Syarat itu 575x20 persen= 115. Nah, itu belum terpenuhi karena kursi PKB 58 dan Demokrat 54. Kalau ditambahkan, baru 112. Sekitar 19,5 persen. Jadi belum terpenuhi dan harus menggandeng partai lain," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan, Kamis (3/6/2021). Qodari mengatakan harus ada tambahan partai lain, paling tidak satu partai lagi.

Namun, menurutnya, partai tambahan itu pasti juga ingin mendapatkan posisi. Baca juga: Bukan Puan, Waketum PKB Usul Duet Cak Imin-AHY di 2024 Lebih lanjut Qodari mengatakan, dari sisi elektabilitas, Cak Imin dan AHY termasuk rendah, sehingga sulit terwujudnya duet Cak Imin-AHY.

"Kedua, partai lain juga sulit dicari karena elektabilitas Cak Imin dan AHY sama-sama terbatas, kedua-duanya tidak satu pun menduduki peringkat 3 besar. Jadi kecil sama kecil, sulit. Jadi menurut saya, ide gagasan Cak Imin-AHY ini lebih ke sebuah political gymnastic alias senam politik saja, bukan suatu yang berpotensi menjadi kenyataan.

Ya secara realitas sulit diwujudkan karena di atas kertas pun tidak ketemu," tuturnya. Sama halnya dengan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno.

Dia mengatakan duet Cak Imin-AHY terbilang berat. Alasannya adalah elektabilitas. "Politik itu seni kemungkinan.

Cak Imin-AHY mungkin saja berduet. Tapi kemungkinan ini relatif berat.

Pertama, dari segi elektabilitas calon tak signifikan, terutama Cak Imin, yang belum muncul di radar survei. Padahal sudah kampanye dari periode sebelumnya. Kalau AHY relatif leading, selalu masuk 5 atau 6 besar yang elektabilitasnya signifikan," ujarnya. Baca juga: Partai Demokrat Rela AHY Cuma Jadi Cawapres? Kemudian dari sisi elektabilitas partai, keduanya dinilai sepadan, sehingga, menurut Adi, mesti ada tambahan partai lain.

"Kedua, apa mungkin AHY mau jadi cawapres Cak Imin mengingat elektabilitas AHY jauh lebih signifikan? Dari segi partai pun, Demokrat dan PKB relatif sepadan," ujarnya. "Ketiga, kalau PKB dan Demokrat sudah mematok duet Cak Imin-AHY, lalu partai mana lagi yang bakal merapat? PKS dan PAN agak sulit karena sepertinya punya jagoan sendiri. PKS misalnya diasosiasikan dengan Anies, PAN mulai mesra dengan PDIP. Termasuk PPP, yang bakal lebih realistis akan gabung dengan capres yang mungkin menang," lanjut Adi.

Adi mengatakan wacana Cak Imin-AHY hanya sebagai upaya meramaikan kontestasi politik pada pilpres 2024. Dia mengatakan paling tidak Cak Imin bisa membawa suara dari kaum nahdliyin. "Tapi bisa dipahami wacana duet Cak Imin dan AHY bagian upaya memasukkan Cak Imin dalam bursa panas capres 2024.

Minimal Cak Imin mulai dinominasikan sebagai capres yang juga perlu diperhitungkan mengingat posisinya sebagai Ketum PKB, yang representasi politik kaum nahdliyin," tuturnya.

Simak penjelasan PKB-PD terkait itu Cak Imin-AHY, di halaman berikut Jakarta - Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo DKI Jakarta) telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 13 Januari 2022. Pengusaha menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena merevisi Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022.

Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman belum dapat memastikan kapan sidang digelar. "Saya belum lihat ya di jadwal di PTUN, belum lah kan baru masuk kemarin (13 Januari)," katanya kepada detikcom, Selasa (18/1/2022). Dia menjelaskan pihaknya tak menyiapkan langkah khusus pasca mendaftarkan gugatan ke PTUN dengan nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT. "Kami tinggal menunggu saja karena kami sudah masukkan ke PTUN, tinggal menunggu jadwal sidang," tuturnya.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, status perkara saat ini masih tahap pemeriksaan persiapan. Tanggal pemeriksaan persiapan dijadwalkan pada Rabu, 26 Januari 2022.

Baca juga: Pengusaha Siap Patuhi 'Rumus UMP Anies' Jika Kalah di Pengadilan Setidaknya ada 5 butir gugatan yang diajukan oleh Apindo, yaitu mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Kemudian meminta majelis hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.

Kepgub tersebut menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1%.

Apindo juga meminta majelis hakim menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat. Kepgub tersebut menetapkan UMP DKI Jakarta naik 0,85%. "Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 dan Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat," bunyi butir gugatan keempat.

Terakhir, meminta majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata menimbulkan efek di daerah lainnya.

Seperti di Banten, buruh di wilayah ini juga melakukan aksi untuk menuntut adanya revisi kenaikan upah minimum 2022. Buruh di Banten menuntut agar hal yang dilakukan Anies juga dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Bahkan, sebagai bentuk protes buruh juga sampai mengambil alih kantor Gubernur.

Kejadian ini pun disebut sebagai 'Anies Effect'. Bila ditarik lebih awal, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536.

Jumlah itu naik sekitar 0,85% atau Rp 37.749, dibandingkan UMP 2021 yang sebesar Rp 4.416.186,548. Keputusan ini diberlakukan mulai 21 November. Kala m taufik tiba-tiba singgung doa untuk anies saat bicara soal pencopotan itu, Anies menjelaskan besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, mengacu pula pada pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Kenaikan upah minimum tersebut dinilai para buruh terlalu minim. Sontak buruh pun melakukan aksi ke kantor Anies pada 29 November. Anies pun mendengar keluhan buruh, bahkan ikut menemui buruh. Di tengah-tengah buruh, dia juga mengaku upah minimum naik terlalu kecil dan akan merevisinya.

Anies pun sempat menyurati Kementerian Ketenagakerjaan soal formulasi perhitungan upah minimum. Pihaknya menilai kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85% dengan hitungan aturan baru terlalu rendah. Jumlah sebesar itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%).

Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022. Di 18 Desember, Anies akhirnya merevisi aturan kenaikan UMP 2022 Jakarta.

Anies menaikkan UMP DKI jadi 5,1% atau senilai Rp 225 ribu dari tahun sebelumnya. Baca juga: Kena 'Anies Effect', Buruh Banten Tuntut Gubernurnya Revisi UMP! Apa yang dilakukan Anies ini pun langsung diprotes pengusaha. Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sanksi diberikan karena Anies dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam suratnya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pengusaha meminta kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan agar diberikan pembinaan ataupun sanksi.

"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah (Anies Baswedan) yang tidak memahami peraturan perundangan yang mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Hariyadi.

Kini, kebijakan yang dilakukan Anies justru berefek ke daerah lain. Gelombang desakan revisi UMP muncul di daerah, salah satunya di Banten. Sejumlah buruh di Provinsi Banten juga menuntut hal yang dilakukan Anies pada UMP dilakukan juga oleh kepala daerahnya.

Bahkan, massa buruh melakukan aksi hingga menggeruduk masuk ke kantor Gubernur Banten Wahidin Halim. Mereka pun sempat mengambil alih ruang kerja gubernur. Salah seorang perwakilan buruh, Intan Indria Dewi, meminta Wahidin Halim untuk bisa mengikuti langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan.

Mereka ingin UMP di wilayahnya juga direvisi. "Hanya gubernur Banten saja yang tidak pernah menemui saat aksi. Bahkan DKI Jakarta merevisi UMP dan seharusnya gubernur Banten melihat itu," ujar Intan. Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga meminta seluruh gubernur di Indonesia bisa mencontoh Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum.

Kecuali Gubernur Yogyakarta, dan Gubernur Maluku Utara, karena upah di kedua provinsi tersebut sudah naik bersama DKI Jakarta. "Kami meminta seluruh gubernur di luar Maluku Utara, Yogyakarta, DKI, untuk mengubah SK Gubernur terkait penetapan UMK. Usulan kami sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota yang sebesar 4-6% yang sudah diberikan beberapa waktu lalu," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12) lalu. Jika gubernur lainnya tidak mengikuti revisi kenaikan upah minimum, Said mengancam bahwa buruh akan melakukan aksi demo besar-besaran di depan kantor gubernur wilayah provinsi tersebut.

"Bilamana tidak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, maka di seluruh provinsi itu akan ada aksi besar-besaran 23 Desember di kantor Gubernur.

5 Januari aksi terus digelar di kantor gubernur bupati/walikota sampai nilai kenaikan di masing-masing kota direvisi," tuturnya.
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi bagi jasa para guru, termasuk di tengah pandemi COVID-19. Dia mengatakan guru adalah pendorong perubahan. "Guru sejak awalnya adalah pendorong perubahan. Ikut bekerja meraih kemerdekaan kemudian jadi garda terdepan di depan anak-anak kita, menyiapkan masa depan," Anies, Sabtu (28/11/2020).

Hal tersebut disampaikan Anies saat memberi sambutan dalam puncak peringatan HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) yang dilangsungkan secara virtual.

Anies mengatakan dunia pendidikan dihadapkan tantangan baru karena pandemi Corona. Baca juga: Peringatan Hari Guru 2020, Jokowi Ungkap Tantangan Berat di Masa Pandemi Kondisi ini membuat kreativitas para guru diuji untuk tetap memberikan sumbangsih bagi masa depan anak bangsa.

"Tantangan yang dihadapi tidak sederhana, kita dihadapkan dengan pandemi. Proses belajar kini tidak bertatap muka dan harus dengan jarak jauh. Ini adalah tantangan bagi dunia pendidikan," kata Anies. Seperti yang diketahui, pemerintah mengambil kebijakan agar kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara virtual demi mencegah penularan COVID-19.

Anies meyakini para pendidik dan guru mampu menghadapi dan terus berinovasi untuk dunia pendidikan. Baca juga: Peringati Hari Guru, Anak Jalanan di Pasuruan Diajak Belajar Nyablon "Saya percaya guru bisa kreatif, inovatif, dan memunculkan terobosan untuk menghadapi tantangan seperti saat ini," tambah eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini.

Anies juga menyampaikan harapan besarnya bagi dunia pendidikan. Ia ingin sosok guru tidak hanya mengajar namun juga menggerakkan perubahan dan membentuk karakter bangsa.

Simak video 'Peringati Hari Guru 2020, Jokowi Apresiasi Perjuangan di Masa Pandemi': [Gambas:Video 20detik]
Jakarta - M Taufik mengakui jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sudah dicopot dari pundaknya. M Taufik tiba-tiba berbicara perihal doanya agar Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2024.

Taufik awalnya menyebut sudah berbicara dengan Ketua DPD Gerindra DKI Ahmad Riza Patria atau Ariza soal pencopotannya dari kursi pimpinan DPRD DKI. Kepada Ariza, dia mengaku menerima keputusan partai. "Ya, Pak Ariza (Ketua DPD Gerindra DKI) sih sudah ngomong.

Ya nyampein saja. Saya jawab ya nggak apa-apa. Itu memang kewenangan organisasi (partai)," kata M Taufik saat dimintai konfirmasi, Jumat (1/4/2022). Baca juga: Dicopot dari Pimpinan DPRD DKI, M Taufik Tiba-tiba Singgung Doa untuk Anies Taufik kala m taufik tiba-tiba singgung doa untuk anies saat bicara soal pencopotan pencopotannya asal itu murni keputusan partai.

Meski dicopot dari pimpinan DPRD DKI, Taufik menegaskan masih tercatat sebagai kader Gerindra. "Iya, nggak apa, kalau memang itu keputusan organisasi, saya nggak akan bantah," ujarnya. "Sampai saat ini saya masih bertahan masih di Gerindra," sambungnya. Taufik kemudian ditanya soal alasan pencopotannya. Saat inilah mantan Ketua DPD Gerindra DKI itu tiba-tiba menyinggung doanya agar Anies jadi presiden.

"Ya nggak tahu ya. Masak soal doa saja nggak boleh," kata M Taufik. Baca juga: Ariza Tepis Pencopotan M Taufik dari Pimpinan DPRD DKI Gegara Kasus Munjul Diketahui, kursi Wakil Ketua DPRD DKI yang diduduki Taufik sejak DPRD DKI periode lalu diberikan kepada Rani Mauliani.

Taufik menganggap pergantian posisi hal wajar. "Ya saya nggak tahu. Saya nggak paham alasannya kenapa diganti, tapi yang jelas bahwa penggantian itu saya anggap biasa saja, wajar-wajar saja," ujar M Taufik. M Taufik juga menepis tudingan keterlibatan dalam kasus pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur.

Dia menegaskan siapa pun bisa disebutkan dalam persidangan. "Kan saya nggak ada hubungannya sama Munjul. Bukan di bawah koordinasi saya," katanya. Simak Video: M Taufik Dikabarkan Pindah ke NasDem, Gerindra: Nggak Berguna Juga Dia [Gambas:Video 20detik]

WAKIL KETUA DPRD DKI DICOPOT KARENA DIDUGA DOAKAN ANIES BASWEDAN JADI PRESIDEN




2022 charcuterie-iller.com