Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum

Q. hukum yang memuat peraturan dan mengatur cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum? • lokal • subjektif • objektif • material • formal Jawaban: E. formal. Dilansir dari Ensiklopedia, q. hukum yang memuat peraturan dan mengatur cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum formal. Itulah tadi jawaban dari Q.

hukum yang memuat peraturan dan mengatur cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum?, semoga membantu. Kemudian, Buk Guru sangat menyarankan siswa sekalian untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Pengertian majas di dalam puisi adalah?

dengan penjelasan jawaban dan pembahasan yang lengkap. Kategori Tanya Jawab Navigasi Tulisan Postingan Baru • Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik,pernyataan tersebut termuat dalam UUD 1945 pasal? • Arti kiasan penggalang? • Beberapa gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk cerita disebut juga?

• Tujuan dilaksanakannya kegiatan unit produksi/jasa adalah sebagai berikut, kecuali? • Cinderella was a young woman living with her step mother and two step sisters. She worked as a servant for them and caters to their every need.

She did all the cooking and cleaning, and is treated like a servant. The step sisters were very mean.When the Prince of the Village sent out invitations to a ball held in his honor to all the villagers, Cinderella begged to go but her step mother would not let her.The night of the ball arrived, and the sisters and mother laughed and left. Cinderella cried and wished she could attend also. At that moment her Fairy Godmother appeared and used her magic so that Cinderella could attend, giving her a dress, glass slippers, and turning a pumpkin into a carriage.

She also informed Cinderella that this spell will only last until midnight Cinderella went off onto the ball, and while she was there she attracted quite a bit of attention especially from the Prince. The two danced all night, till Cinderella heard the clock chime.

She remembered what her godmother said, and dashes off, leaving only a slipper behind. The Prince desperate to find this mystery woman had his assistant go to all the women of the village to find its owner.Just when all hope was gone the assistant tried the slipper on the step sisters and despite a hard effort the shoe did not fit. Cinderella then tried on the shoe and it fits perfectly shocking everyone, especially her stepsisters and evil stepmother.Cinderella married her Prince Charming and lived happily ever after 1.

What is the main idea of the first paragraph?

• Laporan hasil wawancara harus ditulis? • Terumbu karang merupakan habitat bagi biota laut. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau di perairan yang masih mendapat sinar matahari. Warna terumbu karang yang indah membuat sebagian masyarakat mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Dampak negatif dari kegiatan pengambilan tersebut secara berlebihan adalah? • wilayah Indonesia membentang dari sabnag sampai?

• Antarctica is the … place on earth? • Nilai-nilai yang wajib diresapi oleh anak menurut Al-Syaibani adalah nilai agama Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Oleh karena itu, Al-Syaibani menetapkan 4 dasar dalam kurikulum Pendidikan Islam, yaitu dasar?

Soal pilihan ganda tentang sistem hukum dan peradilan nasional dan jawaban. Setelah sebelumnya kami telah membagikan soal dan jawaban tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, kali ini kami akan membagikan lagi salah satu soal PPKN yaitu soal pilihan ganda dan jawaban bab sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Soal dan jawaban tentang sistem hukum dan peradilan nasional ini agak sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Jika dalam soal sistem hukum dan peradilan nasional sebelumnya terdiri dari dua jenis soal yaitu soal pilihan ganda dan soal essay (uraian), untuk soal yang kami bagikan kali ini hanya ada satu jenis soal, yaitu soal pilihan ganda/ pilgan (multiple choice).

Jadi, jika anda mencari soal sistem hukum dan peradilan nasional yang ada soal essay, silahkan buka : 70 Soal Pilihan Ganda + Soal Essay Bab Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Soal pilihan ganda dan jawaban sistem hukum dan peradilan di Indonesia Untuk materi yang menjadi dasar kami dalam penyusunan soal ini tidak jauh berbeda dengan soal sebelumnya, yaitu materi PPKN SMA/MA kelas XI.

Ya tergantung jenis kurikulum yang digunakan. Jika anda menggunakan kurikulum 2013, maka materi sistem hukum dan peradilan nasional ada pada materi kelas XI SMA/MA. Namun, untuk kurikulum KTSP, materi sistem hukum dan peradilan ada pada kelas X.

Untuk lebih rinci, kompetensi dasar sistem hukum dan peradilan nasional terdiri dari : 1) Sistem hukum dan lembaga peradilan (pengertian hukum, penggolongan hukum, sumber hukum, tata hukum indonesia, lembaga-lembaga peradilan nasional) 2) Lembaga Peradilan (perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan, klasifikasi lembaga peradilan, peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan, sikap yang sesuai dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum, contoh perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya) 3) Pemberantasan korupsi (pengertian korupsi, dasar hukum pemberantas korupsi, kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi) 4) Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia (macam-macam gerakan atau organisasi anti korupsi, contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi, sikap warga negara yang anti korupsi) Selanjutnya, untuk membantu anda dalam menjawab berbagai pertanyaan yang disediakan, kami telah melengkapi soal sistem hukum di Indonesia ini dengan pembahasan dan kunci jawaban.

Pembahsan dan kunci jawaban dapat anda lihat pada akhir artikel. Jadi selama anda mengerjakan, anda akan fokus, karena kunci jawaban tidak langsung muncul. Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah … A.

Polisi menggunakan jalur busway B. Membayar pajak tepat pada waktunya C. Membuang sampah pada tempatnya D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya E.

Menyebrang jalan pada zebra cross 2. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah.

A. Mahkamah Agung B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat 3. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah… A. DPR B. Mahkamah Konstitusi C. Komisi Yudisial D. Mahkamah Agung E. Presiden 4. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah… A.

Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela B. Mengucilkan para pelaku korupsi C. Mengawasi para penegak hukum D.

Menindak sesuai dengan prosedur hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum berlaku E.

Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi 5. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah… A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C. Mahkamah Konstitusi D. Hakim Agung E. Kejaksaan Agung 6. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan.

Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum… A. Perdata B. Pidana C. Dagang D. Intergentil E. tata negara 7.

Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah… A. Sarana dan prasarana B. Kesadaran hukum masyarakat C. Perkembangan masyarakat D. politik E. kebijakan penguasa negara 8. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah… A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum B. Menguji UU terhadap UUD C.

Memutuskan pembubaran partai politik D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden 9.

Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan . A. Tata usaha negara B. Negeri C. Agama D. Tinggi E. Militer 10. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk .

A. Membentuk seluruh partai politik B. menguji undang –undang terhadap UUD. C. Mengangkat memberhentikan hakim D. Memutus peradilan tingkat kasasi E. Menguji secara material UUD 1945 11. Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah… A. DPA B. MPR C. DPR D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi 12. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum.

Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal… A. Pasal 28 ayat 1 B. Pasal 26 ayat 1 C. Pasal 27 ayat 2 D. pasal 27 ayat 1 E.

pasal 29 ayat 2 13. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut. A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu E.

Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu 14. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang.

A. pelaksanaan hukum B. pengaawasan C. pengamanan D. penberi nasehat E. peradilan 15. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang . A. Sosial, ekonomi dan function publik B. Hankam, politik dan sosial C. Sosial, politik dan ekonomi D. Politik, hankam dan HAM E. Ekonomi, politik dan budaya 16. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan .

A. Mahkamah konstitusi B. Agama C. Umum D. Militer E. Tata usaha negara 17. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah . A. Penguasa negara B. Undang-undang C. Budaya D. Kesadaran Masyarakat E. Politik 18. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh.

A. Prof, Dr.Notonegoro, SH B. Prof Mr, E.M. Meyer C. S.M.Amin, SH D. Leon Duguit E. Utrech 19. Ius constitutum adalah hukum yang . A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu B. berlaku umum dalam suatu negara C. Memuat perintah dan larangan D. Hanya berlaku bagi orang tertentu E. Mengatur cara melaksanakan aturan 20. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum. A. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum B.

Objektif C. Positif D. Subjektif E. Materil 21. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian. A. alinea 4 pembukaan B. pembukaan C.

aturan tambahan D. batang tubuh E. aturan peralihan 22. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum.

A. Formal B. Lokal C. Objektif D. Subjektif E. Material 23. Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah A. Hakim, Polisi dan KPK B. KPK, Hakim dan Jaksa C. KPK, Jaksa dan Pengacara D.

Polisi, Hakim dan Jaksa E. KPK, Polisi dan Jaksa 24. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah. A. Publik dan Privat B. Traktat dan Yurisprodensi C. Lokal dan internasional D. Tertulis dan tidak tertulis E. Objektif dan subjektif 25.

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan .

A. tinggi B. umum C. militer D. agama E. negeri 26. Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan . A. yurisprodensi B. doktrin C. kebiasaan D. traktat E. justifikasi 27.

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan. A. mahkamah militer B.

militer C. tata usaha negara D. agama E. umum 28. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat.

A. universal B. sementara C. fleksibel D. mendesak E. mengikat 29. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi 2) berani memberikan uang kepada aparat 3) menghindari sikap dan perilaku KKN 4) berani mengatakan kebenaran 5) melaporkan bila mendapati praktek uang Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah.

A. 2-3-5 B. 1-2-3 C. 3-4-5 D. 2-3-4 E. 1-3-4 30. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu . A. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif B.

peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang D. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif E. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng 31.

Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah . A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C. Pengadilan tinggi D. Mahkamah Konstitusi E. Mahkamah militer 32. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah. A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C.

Pengadilan negeri D. Mahkamah Konstitusi E. Pengadilan militer 33. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak. A. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat D. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi E. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat 34.

Contoh organisasi kemasyarakatan adalah . A. Bank Perkreditan Rakyat B. Universitas Gajah Mada C. Lembaga penelitian D. Karang Taruna E. Gerakan Indonesia Raya 35. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari. A. S.M.Amin SH B. Jeremy Pope C. Prof.Mr.E.M.Mayers D. Utrech E. Leon Duguit 36.

Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah. A. golongan karya B. lembaga swadaya masyarakat C. lembaga riset D. perguruan tinggi E. organisasi kemasyarakatan 37.

Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah. A. lembaga peradilan B. partai politik C. media masa D. lembaga negara E. perguruan tinggi 38. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan . A. persaudaraan B. hukuman C. keagamaan D. kekeluargaan E. organisasi 39. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama.

A. 30 hari B. 10 hari C. 20 hari D. 15 hari E. 25 hari 40. Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam. A. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat B. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas C.

memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat D. merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi E. memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya 41. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang. A. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa D. Pemberantasan tindak pidana korupsi E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas 42.

Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah….

A. Asas-asas konsistensi B. Kesadaran Hukum C. Kebudayaan D. Perkembangan masyarakat E. Politik /penguasa 43. Contoh tindak pidana pelangaran adalah A. Melangar susila B. Makar C. Menodai bendera D. Menghina Presiden E. Mabok 44. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal. A. 110 B. 106 C. 108 D. 107 E. 109 45. Pasal 154 KUHP mengatur tentang .

A. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya. B. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden C.

Menodai atau merobek bendera resmi negara RI D. menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden E. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan 46.

Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan UU No . A. 67 tahun 1999 B. 20 tahun 2001 C. 28 tahun 1999 D. 30 tahun 2002 E. 65 tahun 1999 47. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal .

A. 10 Desember 2004 B. 6 Desember 2004 C. 8 Desember 2004 D. 7 Desember 2004 E. 9 Desember 2004 48. Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu . A. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri B. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat C. tindakan yang menguntungkan para pejabat D. perbuatan yang dapat merugikan negara E.

tindakan yang merugikan kepentingan umum 49. Menurut survey “the transparency Internasional” tentang negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat . A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 50. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya… A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama B. Menataati peraturan yang berlaku C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama 51.

Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum… A. Nasional B. Perdata C. Pidana D. privat E. publik 52. Menurut J.G Starke sumber-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu.

Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber hukum internasional adalah… A. Keputusan pengadilan B. Traktat C. Negosiasi D. kebiasaan internasional E. ketetapan lembaga internasional 53. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk. A. Lembaga Swadaya Masyarakat B. Mahkamah Konstitusi C. Lembaga Peradilan D. Peradilan Umum E. Peradilan Agama 54. Perhatikan kasus berikut ini. 1) Mendirikan bangunan tanpa izin 2) Penipuan terhadap calon pegawai 3) Transaksi obat terlarang 4) Mencuri barang 5) Tidak membayar kontrakan Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor… A.

2, 4, dan 5 B. 1, 3, dan 5 C. 1, 2, dan 3 D. 2, 3, dan 4 E. 3, 4, dan 5 55. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara … A.

mempunyai hak dan kewajiban B. wajib taat dan patuh terhadap hukum C. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan D. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan E.

mendapat perlindungan hukum 56. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan… A. Militer tinggi B. Militer pusat C. Militer kasasi D. militer utama E. militer banding 57. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah… A. Undang-Undang B. Ketetapan MPR C. UUD 1945 D. peraturan pemerintah E. peraturan pemerintah pengganti UU 58.

Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi… A. Hukum material dan hukum formal B. Hukum tertulis dan tidak tertulis C. ius constituendum, Ius constitutum, dan hukum antarwaktu D.

Hukum lokal, nasional, dan internasional E. Hukum publik dan hukum privat 59. Fungsi pengadilan negeri adalah … A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk B. Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama C. Mengadili setiap perkara pidana maupun perdata di tingkat banding D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah E.

Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya menggunakan uaya hukum banding 60. Salah satu jenis hukum politik adalah hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur… A. Cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara B. Akibat-akibat hubungan antarkeluarga tentang harta benda seseorang yang meninggal C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pelaksanaannya oleh alat-alat perlengkapan negara D. Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dikenakan hukuman yang tegas E.

Hak negara atau alat perlengkapan negara untuk menjatuhkan hukuman secara objektif Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1 A 11 E 21 D 31 D 41 D 51 E 2 C 12 D 22 A 32 A 42 A 52 C 3 D 13 B 23 D 33 D 43 D 53 A 4 D 14 E 24 B 34 D 44 D 54 D 5 A 15 A 25 C 35 B 45 D 55 B 6 A 16 C 26 B 36 A 46 B 56 A 7 A 17 B 27 E 37 C 47 E 57 C 8 E 18 D 28 E 38 C 48 C 58 A 9 B 19 A 29 C 39 A 49 B 59 B 10 B 20 E 30 B 40 B 50 B 60 A Buka Juga : 70 Soal Pilihan Ganda & Essay Bab Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia Soal pilihan ganda dan jawaban tentang sistem hukum dan peradilan nasional telah kami sampaikan sebanyak 60 soal.

Jika anda tidak puas dengan soal PPKn di atas, silahkan buka soal PPKn tentang sistem hukum dan peradilan nasional.
26. pemerintah menetapkan tanggal 1 oktober sebagai hari kesaktian pancasila.

dalam memperingatinya kita wajib. * a. menghafalkan nama-nama pahlawa … n revolusi b. mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam keseharian c. mengikuti upacara peringatan hari kesaktian pancasila d. menguji kesaktian pancasila melalui tindakan pemisahan diri dari persatuan Kurikulum 2013 yang diberlakukan di Sekolah Dasar saat ini merupakan hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum berbasis kompetensi yang memfokuskan pada penguatan proses pembelajaran … dan nilai-nilai karakter siswa.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar didapatkan bahwa guru masih kesulitan dalam penguatan proses dalam pembelajaran tematik (terpadu) dan masih kurangnya penguatan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran.

Pertanyaan: Jika berpijak pada kompetensi guru sebagai seorang profesional, bagaimanakah peran guru dalam pengelolaan pembelajaran pada penguatan proses dan nilai-nilai karakter ?

jelaskan​ 4. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) tidak saja menjadi sebuah jaminan bagi seluruh rakyat dalam memperjuangkan cita dan harapan se … luruh warga negara, juga sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

untuk mencapai fungsi tersebut, tentunya haru ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah. Hal ini akan menjadi rambu dalam memaknai serta mengimplementasikan setiap kebijakan dalam kehidupan masyarakat di daerah. Soal Berdasarkan ilustrasi tersebut, analisislah bagaimana implementasi prinsip-prinsi good governance dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah? Agung ingin meminjam laptop Mira untuk membuat tugas sekolah.

Mira mengizinkan Agung menggunakan laptopnya. Akan tetapi, tapa sengaja Agung membuat la … ptop Mira rusak. Dia pun menyampaikan itu kepada Mira. Agung membawa laptop itu ke jasa service untuk diperbaiki. Setelah laptop diperbaiki, Agung pun mengembalikannya kepada Mira. Beri pendapatmu terkait sikap Agung di atas jika dilihat dari sisi tanggung jawab! Mohon bantuannya kaka :))
Penting bagi kita sebagai mahasiswa hukum agar mempunyai suatu pedoman untuk menjadi seorang sarjana hukum yang benar-benar memahami tentang hukum, terlebih jika anda sudah bisa memberikan definisi tentang hukum dari penyelidikan anda sendiri.

Belajar hukum dimulai dari belajar tentang pengertian hukum, arti dan tujuan hukum, serta mengenal adanya pembagian hukum dan sumber-sumber hukum. • a. Hukum Undang-Undang, yaitu hukum yang tercantum dalam, peraturan perundangan. • b. Hukum Kebiasaan (Adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).

• c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara (traktat). • d. Hukum Jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. • a.

Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

• b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia Internasional. • c. Hukum Alam, yaitu ekspresi dari kegiatan manusia yang mencari keadilan yang mutlak. Untuk mengetahui lebih lanjutnya bisa dilihat di hukum alam dan hukum positif. • d. Hukum Adat yaitu hukum yang tidak tertulis namun diikuti oleh masyarakat dan tunduk terhadapnya. • a. Hukum Material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.

Contoh Hukum Material : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain-lain. Jika orang berbicara tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Material dan Hukum Perdata Material.

• b. Hukum Formal, (Hukum Proses atau Hukum Acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka Pengadilan dan bagaimana cara-cara Hakim memberi keputusan. Contoh Hukum Formal : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. • a.

Hukum Obyektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu, Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hukum antara dua orang atau lebih. • b. Hukum Subyektif, yaitu hukum yang timbul dari Hukum Obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.

Hukum Subyektif disebut juga Hak. • a. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. • b. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara).

• ▼ 2015 (23) • ▼ May (17) • PROSEDUR MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS • PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT • HAL-HAL PENTING DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS • PERBEDAAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA P. • HUKUM PUBLIK (Hukum Negara) • PERBEDAAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM PIDANA • PEMBAGIAN HUKUM MENURUT PEMBAGIANNYA • ALIRAN ATAU MAZHAB HUKUM • PENGARUH AGAMA TERHADAP HUKUM • TERJADINYA HUKUM • FUNGSI HUKUM • HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF • IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM • SUBYEK HUKUM DAN OBYEK HUKUM • PENGERTIAN PERISTIWA HUKUM DAN AKIBAT HUKUM • SENGKETA PERTANAHAN DAN SISTEM PERADILANNYA • TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT • ► April (6)
Penggolongan Hukum – Pelaksanaan sistem hukum di Indonesia ada beragam sesuai dengan jenis hukum yang ada.

Ada bermacam-macam penggolongan hukum di Indonesia. Penggolongan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pembagian kasus-kasus hukum yang mungkin terjadi. Adapun penggolongan hukum di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Daftar Isi • Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya • Penggologan Hukum Berdasarkan Bentuknya • 1. Hukum tertulis • 2. Hukum tidak Tertulis • Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya • Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu • Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya • 1.

Hukum material • 2. Hukum formal • Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya • 1. Hukum yang memaksa • 2. Hukum yang mengatur • Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujudnya • 1.

Hukum objektif • 2. Hukum subjektif • Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya • 1. Hukum privat (hukum sipil) • 2. Hukum publik (hukum negara) Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut. • Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. • Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat). • Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara.

Perjanjian ini biasanya meliputi bidang-bidang politik dan ekonomi. • Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Keputusan hakim kemudian dijadikan rujukan oleh hakim pada selanjutnya untuk memutuskan sesuatu perkara. • Hukum ilmu, yaitu hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Penggologan Hukum Berdasarkan Bentuknya Berdasarkan terbentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis.

Berikut penjelasannya. 1. Hukum tertulis Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Contoh: Hukum pidana dituliskan pada KUH Pidana, hukum perdata dicantumkan pada KUH Perdata. 2. Hukum tidak Tertulis Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tertapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan). Hukum tidak tertulis tidak termaktub dalam suatu dokumen tetapi diyakini dan ditaati oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam praktik kenegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi.

Contoh: Pidato presiden setiap tanggal 16 Agutus di depan DPR. Penggolongan Hukum Berdasarkan Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum Berlakunya Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum nasional, internasional, dan hukum asing. Berikut penjelasannya. • Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

• Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. • Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Baca juga: Tujuan Hukum (Lengkap) Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Hukum berdasarkan watu berlakunya disebut sebagai hukum duniawi. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. • Ius Constitutum (Hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Contohnya hukum positif, yaitu UUD 1945. • Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan). Contohnya Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945. • Ius Naturalel Hukum Asasi (Hukum alami), yaitu hukum yang berlaku di masa-masa dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

Hukum ini tidak mengenal batas waktu, tetapi berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Contoh hukum asasi ini, yaitu keadilan. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya Hukum menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi hukum material dan hukum formal.

1.

Hukum material Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. 2. Hukum formal Hukum formal atau disebut dengan hukum proses atas hukum acara adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatura bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.

Contoh hukum formal, yaitu sebagai berikut. • Hukum acara pidana. • Hukum acara perdata. • Hukum acara peradilan tata usaha negara. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya Berdasarkan sifatnya hukum dapat dibedakan menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur sebagai berikut.

1. Hukum yang memaksa Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya dalam perkara pidana, seorang pencuri tertangkap karena sedang membongkar jendela rumah orang tuanya pada malam hari. Kemudian diproses untuk diajukan ke pengadilan, lalu diputus perkaranya.

Walaupun orang tuanya tidak mempermasalahkan anaknya mencuri bahkan tidak perlu diajukan ke pengadilan, tetapi hukum mewajibkan perkara tersebut harus diproses sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap perilaku yang diperbuatnya. 2. Hukum yang mengatur Hukum yang mengatur disebut juga dengan hukum pelengkap. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara perdata. Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujudnya Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum obhektif dan subjektif sebagai berikut.

1. Hukum objektif Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebutkan peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. 2. Hukum subjektif Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak. Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya Berdasarkan isinya hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik.

1. Hukum privat (hukum sipil) Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Adapun yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarperorangan dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan (antara mereka yang berperkara).

Hukum privat antara lain sebagai berikut. • Hukum perorangan, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya.

• Hukum keluarga, yaitu hukum yang memuat aturan tentang perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan, antara lain suami istri, tentang hubungan orang tua, anak perwalian, dan pengampunan. • Hukum harta kekayaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang.

Hukum ini meliputi hak multak (hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu). • Hukum waris, yaitu hukum yang mengatur tentang benda/kekayaan seseorang yang sudah meninggal. • Hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang dan jasa. 2. Hukum publik (hukum negara) Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara).

Hukum publik mencakup antara lain sebagai berikut.

• Hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya dan hubungan antara negara (pemerintah) dengan bagian-bagian negara).

• Hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. • Hukum internasional, yaitu hukum yang meliputi hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. • Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggar serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke pengadilan.

Hukum pidana menitikberatkan pada perlindungan kepentinan umum atau negara. Hukum pidana berisi hal-hal sebagai berikut. • Peraturan-peraturan hukum yang melarang perbuatan tertentu.

Misalnya: mencuri, menipu, memeras dan mengancam, membunug, menganiaya, dan lain-lain. • Peraturan-peraturan yang mengaruskan dilakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Baca juga: Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Peraturan-peraturan hukum pidana diatur dalam KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang memuat hukuman ancaman pidana.

Jenis-jenis gukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut. • Hukuman pokok, yaitu hukuman yang terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.

• Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu. Misalnya, hak untuk dipilih dalam pemilu atau hak untuk diangkat sebagai TNI. Hukuman tambahan berupa rampasan barang-barang tertentu, misalnya pengumuman keputusan hakim.

Nah, itulah 8 penggolongan hukum yang ada di Indonesia, mulai dari berdasarkan watu, sumber, sifat, isi, bentuk dan lainnya seperti diatas. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai penggolongan hukum dan semoga bermanfaat.

HUKUM ACARA PERDATA 2 (Sesi 1)




2022 charcuterie-iller.com