Seorang warga negara indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan indonesia jika

Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah. Dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir.

Kemudian, setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

tirto.id - Rakyat, penduduk, dan warga negara memiliki kaitan yang erat sekali pun berbeda maknanya. Setiap negara memerlukan rakyat, yaitu penghuni negara yang memiliki peranan penting untuk merencanakan, mengelola, dan mewujudkan negara. Rakyat dapat dibagi menjadi penduduk dan bukan penduduk. Dalam Modul PPKn Kelas X (Kemdikbud 2020) disebutkan, penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara.

Syarat disebut penduduk yaitu memiliki tujuan untuk menetap di wilayah suatu negara. Sementara itu, istilah "warga negara" lebih spesifik berkaitan kedudukan seseorang secara hukum di sebuah negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan bagian dari anggota suatu negara.

Jika seseorang tidak terdaftar sebagai anggota dari suatu negara, maka dia disebut warga negara asing. Di Indonesia, persoalan kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa "Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Asas-asas kewarganegaraan Indonesia Asas kewarganegaraan merupakan dasar berpikir untuk menentukan seseorang bisa masuk atau tidak ke golongan warga negara pada negara tertentu.

Pada umumnya, asas ini dibagi atas asas ius sanguinis (asas keturunan) dan asas ius soli (asas kedaerahan atau tempat kelahiran). Namun, di Indonesia, menerapkan asas-asas kewarganegaraan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-udang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) atau tanpa kewaganegaraan (apatride). Hanya saja, ada pengecualian bagi anak-anak saat memiliki kewarganegaraan ganda.

Pada penjelasan undang-undang tersebut, dijelaskan kewarganegaraan Indonesia menganut asas berikut: 1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, dan bukan menurut negara tempatnya dilahirkan. b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut negara tempat kelahiran dan diberlakukan terbatas untuk anak-anak, sesuai ketentuan yang diatur undang-undang. c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan untuk setiap orang.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia Seorang warga negara Indonesia bisa saja kehilangan status kewarganegaraannya.

Ada berbagai hal yang membuat status kewarganegaraan tersebut tidak diakui lagi menurut UU Nomor 12 Tahun 2006, yaitu; 1. Mendapatkan kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 2. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan: telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri 3.

Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden 4.

Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, dan jabatan tersebut di Indonesia hanya bisa dijabat oleh warga negara Indonesia. 5. Bersumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri 6. Ikut dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. 7. Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

8.

Menetap di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.
Denpasar, IDN Times – Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bisa kehilangan status kewarganegaraannya karena beberapa hal.

Akibatnya, mereka kemudian dipelakukan sebagai orang asing. Hal itu dibahas dalam Obrolan Peneliti (OPIni) Kehilangan Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Bali, pada Senin (7/3/2022) lalu.

Lalu apa saja faktor yang menyebabkan seorang WNI bisa sampai kehilangan kewarganegaraannya? Baca Juga: Cara Membuat Akta Perkawinan Campuran Bagi WNI dengan WNA di Bali Ilustrasi paspor Indonesia (IDN Times/Sunariyah) Menurut Peneliti Muda Balibang Hukum dan HAM, Muhaiman, tanpa status kewarganegaraan, seseorang tidak akan mendapatkan hak-hak tertentu yang berlaku di negara tersebut, termasuk hak untuk dibela oleh negara. Pelaksanaan status kewarganegaraan ini telah diatur dalam UU nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pembentukan UU tersebut untuk melaksanakan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun luar negeri. Termasuk bagi mereka yang kehilangan kewarganegaraan. “Itulah mengapa status kewarganegaraan harus dijaga dengan baik,” ucapnya. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya dan begitu juga sebaliknya, negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya. Muhaiman menjelaskan bahwa hukum di Indonesia tidak memperbolehkan warga negaranya berkewarganegaraan ganda. Karenanya, bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda harus melepaskan salah satu seorang warga negara indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan indonesia jika. Apabila mereka tidak mau melepaskan salah satu kewarganegaraannya, maka akan mendapatkan sanksi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.

Beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak mengantongi data jumlah WNI yang telah kehilangan kewarganegaraannya. Mengapa? Karena masih banyak WNI yang tinggal di luar negeri dan tidak melaporkan diri ke perwakilan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Pelayanan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai saat hari pertama New Normal (Dok.IDN Times/Humas Kemenkumham Kanwil Bali) Lalu apa saja faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia?

Muhaiman menyebutkan faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia ada dua. Pertama, dari WNI itu sendiri, karena yang bersangkutan secara sadar dan sengaja ingin melepas status kewarganegaraan. Kedua, dari pihak pemerintah, yakni kelalaian alasan politik dan alasan teknis. Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan melakukan beberapa hal, di antaranya: a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri b.

Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu c.

Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi tanpa kewarganegaraan d. Masuk dalam dinas tentara asing seorang warga negara indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan indonesia jika izin terlebih dahulu dari Presiden e.

Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia f.

Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau i.

Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ilustrasi paspor Indonesia (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) Sementara itu, berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 Tahun 2006, WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya, karena faktor berikut ini: (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut Kehilangan kewarganegaraan Indonesia juga diatur dalam Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Pantai Berawa (IDN Times/Ayu Afria) Muhaiman menyampaikan bahwa selain pasal tersebut, juga ada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan aturan lainnya.

Seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya karena faktor kesengajaan yang berdasarkan kerisauan orangtuanya. Misalnya, karena keengganan memilih kewarganegaraan karena fasilitas-fasilitas yang diterima oleh anak hasil perkawinan campuran dari pasangannya yang berkewarganegaraan asing seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, dan lain sebagainya, akan hilang jika anak tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia.

“Kerisauan orangtua dari anak hasil perkawinan yang beranjak remaja, harus memiliki kewarganegaraan sebelum usia 21,” ungkapnya. Kehilangan kewarganegaraan juga bisa terjadi karena kelalaian orangtua, tidak mengetahui syarat dan tata cara untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia. Akibatnya, melewati batas usia pemilihan kewarganegaraan yang secara otomatis menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

TRENDING • Daftar Prestasi Komang Ayu Cahya Dewi, Sejarah untuk Bali! • Wisatawan Asal Surabaya Hilang di Pantai Batu Bolong Bali • 6 Jenis Pacaran yang Berasa Kiamat Jika Dibawa ke Pernikahan • Pasca Lebaran, Denpasar Sidak Warga Pendatang • 51 Desa di Karangasem Bakal Gelar Pemilihan Perbekel • Cara Mengatasi Suhu Panas Terik, Waspada Kanker Kulit • Remaja yang Rekayasa Penculikan di Tabanan Tes Psikologi • Sapi Betina Hamil Terjepit di Kubangan, Dievakuasi Basarnas Bali • Diserempet, Truk Tangki BBM Rusak Tabrak Pohon di Klungkung • 5 Alasan Banyak Orang Kagum pada Kemandirian Aquarius Hukumonline.com lantas berkaca pada undang-undang yang berlaku ihwal apa saja yang menjadi sebab seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya.

Dalam Undang-undang no 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ada delapan pasal yang mengatur soal kehilangan kewarganegaraan. Semua itu tertulis pada pasal 23 hingga 30 beleid tersebut.

i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus- menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal selanjutnya yang mengatur jelas persoalan itu adalah pasal 25. Dalam pasal 25 disebutkan pada ayat 1, “Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.” Begitu juga sebaliknya pada ibu seperti yang tertulis dalam ayat kedua.

Pasal 25 mengatur soal hak anak dari keturunan warga Indonesia. Pada pasal 26 menerangkan ihwal kehilangan kewarganegaraan akibat kawin mawin.

Seperti pada ayat 1 disebutkan Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

Begitu pula dengan ayat yang kedua berlaku bagi lelaki Indonesia yang terikat pernikahan. Kehilangan kewarganegaraan. bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Sementara itu, pada Pasal 28 disebutkan, setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan.

yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Denny Indrayana, apabila kemudian bukti-bukti hukumnya menguatkan bahwa Menteri ESDM Arcandra Tahar bukan WNI, karena telah kehilangan status WNI-nya setelah bersumpah setia menjadi warga Amerika Serikat, dan belum memenuhi syarat untuk memperoleh kembali status WNI-nya, maka tidak ada pilihan lain kecuali memberhentikan Menteri ESDM sebagai menteri Republik Indonesia.

TERPOPULER • 10 Parfum Pria Terbaik Ini Dijamin Bakal Buat Kaum Hawa Klepek-Klepek, Kamu Wajib Punya! (556,317) • 2 Contoh Perlindungan Hukum yang Wajib Diketahui Dasarnya (254,842) • Tujuan Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (160,458) • Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (127,300) • Perkembangan Konstitusi Tertulis yang Berlaku di Indonesia (96,581) • Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945 (65,340) • Mengenal Lembaga Yudikatif, Lengkap dengan Fungsi dan Tugas Lembaga Yudikatif di Indonesia (54,151) • Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa (52,383) • Daftar 57 Seorang warga negara indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan indonesia jika Kabupaten Baru & 8 Calon Provinsi Baru yang akan dibahas DPR (49,770) • Koneksitas Negara Hukum dan Demokrasi (47,524) • Penting Anda Tahu!

Kebijakan-Kebijakan MA Terbaru tentang Hukum Acara (46,061) • Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia Disertai Jenis dan Fungsinya (45,143) • Pengertian Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan Dalam Perhitungan SPT Tahunan PPh Badan (43,533) • Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna (35,537) • Seputar Wakaf: Pengertian, Hukum, Rukun, dan Syaratnya (35,347)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007: Pasal 31 • Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena: • Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; • Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; • Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; • Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; • Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; • Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; • Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau • Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selarna 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

• Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 32 • Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri.

• Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat. • Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 33 • Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: • nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor; dan • alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia terlapor.

• Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri antara lain: • fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan; dan • fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

ANNOUNCEMENT We will be closed on June 3 – 7, 2019 in observance of Eid al-Fitr. However, the Consular Window will be open on Seorang warga negara indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan indonesia jika 6 – 7, 2019 on normal business hours.

The Embassy will resume its normal operations on Monday, June 10, 2019. For any emergency involving Indonesian citizens, please contact our emergency hotline at 202-569-7996.

CLOSE The Embassy of Indonesia is closed today, February 20, 2019 Due to inclement weather and with reference to the announcement made by U.S. Office of Personnel Management, we are closed today, February 20, 2019. We will resume our services tomorrow, February 21, 2019. For any emergency involving Indonesian citizens, please contact our emergency hotline at 202-569-7996.

CLOSE ANNOUNCEMENT In observance of the Lunar New Year, the Embassy of Indonesia will be closed on Tuesday, February 5, 2019. We will resume our services with normal business hours on Wednesday, February 6, 2019. For any emergency involving Indonesian citizens, please contact our emergency hotline at 202-569-7996. CLOSE ANNOUNCEMENT In observance of Islamic New Year, the Embassy of Indonesia will be closed on Tuesday, September 11, 2018.

We will resume our services with normal business hours on Wednesday, September 12, 2018. For any emergency involving Indonesian citizens, please contact our emergency hotline at 202-569-7996.

ANNOUNCEMENT In observance of Eid al-Fitr Holiday, the Embassy of Indonesia will be closed on June 11 – 20, 2018. During the holiday, the Consular Window will remain open on June 11 – 12, 2018 (10:00 am – 1:00 pm) and June 18 – 20, 2018 (09:00 am – 1:00 pm). The Consular Window will be closed on June 13 – 15, 2018. We will resume our services with normal business hours on Thursday, June 21, 2018.

For any emergency involving Indonesian citizens, please contact our emergency hotline at 202-569-7996. The Embassy of Indonesia is closed today, March 21, 2018 Due to inclement weather conditions and with reference to the announcement made by U.S. Office of Personnel Management, we are closed today, March 21, 2018.

For any emergency involving Indonesian citizens, please contact our emergency hotline at 202-569-7996. CLOSE The Embassy of Indonesia will be closed on Friday (2/16) and Monday (2/19) In observance of Chinese New Year and President’s Day, we will be closed on Friday, February 16, 2018 and Monday, February 19, 2018.

We will resume our services on Tuesday, February 20, 2018. For any emergency involving Indonesian citizens, please contact our emergency hotline at 202-569-7996. The Embassy of Indonesia is closed on Friday (9/1) and Monday (9/4) In observance of Eid al-Adha and Labor Day, the Embassy of Indonesia is closed on Friday, September 1 and Monday, September 4, 2017.

The Embassy will resume its services on Tuesday, September 5, 2017. For any emergency involving Indonesian citizens, please contact our emergency hotline seorang warga negara indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan indonesia jika 202-569-7996. Himbauan terkait Kerusuhan di Charlottesville, VA Yth. Bapak/Ibu WNI dan Diaspora Indonesia di Wilayah Virginia dan North Carolina, Terkait dengan diberlakukannya situasi darurat oleh Gubernur Negara Bagian Virginia, Terry McAuliffe, menyusul kerusuhan di Charlottesville-Virginia, KBRI Washington D.C.

menghimbau WNI dan Diaspora Indonesia yang bermukim di Charlottesville-Virginia dan sekitarnya untuk waspada, tidak ikut terlibat serta menghindari tempat-tempat unjuk rasa maupun lokasi konsentrasi kerusuhan. WNI dan Diaspora Indonesia hendaknya terus mematuhi arahan pemerintah setempat, memperhatikan keselamatan dan keamanan pribadi dan keluarga serta memantau media terkait perkembangan situasi. Untuk bantuan WNI, silahkan menghubungi KBRI Washington D.C.

Pada nomor telepon hot line 202-5697996. CLOSE
Menurut UU RI No. 12 Thn 2006 seorang warga negara dapat kehilangan kewarganegaraannya jika : a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaran lain c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri d.

masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden e. masuk ke dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri,yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI f. mengangkat sumpah kepada negara asing atas kemauannya sendiri g. turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing h.

mempunyai paspor dari negara asing i. bertempat tinggal di wilayah Indonesia tanpa memiliki alasan yang sah dan tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi WNI dalam jangka waktu 5 tahun TRANSFORMASI SOSIAL BERBASIS PANCASILA Ranah Mental-Kultural (Sila 1, 2, 3) Masyarakat religius berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, tak mem … uja materialisme-hedonisme, menjalin persatuan dengan semangat pelayanan Integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan Sila 4 yang berorientasi persatuan (Negara Kekeluargaan) dan Perekonomian merdeka yang berkeadilan dan keadilan (Negara berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong.

Kesejahteraan) menolong menekankan penguasaan Negara (atas sector strategis) seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial Ranah Material (Sila 5) Ranah Politikal Tujuan Perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berikan analisis dan penjelasan anda tentang gambar tersebut ! (Jawaban ditulis tangan minimal 2 paragraf)​

KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA




2022 charcuterie-iller.com