Sema no 5 tahun 2021

Sejak tahun 2012, Mahkamah Agung telah secara rutin mengadakan rapat pleno tahunan dimana tiap kamar ( chamber) membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang sedang mengemuka dan selanjutnya rumusan dari tiap kamar disatukan dalam suatu surat edaran untuk dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada setiap pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Indonesia.

SEMA 5/2021 ini merupakan kelanjutan dari rangkaian surat edaran hasil rapat pleno yang telah ada sejak 2012, dimana surat edaran terakhir adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang terbit pada 18 Desember 2020. RUMUSAN KAMAR HUKUM PIDANA • Permohonan Kasasi atas putusan banding yang menyatakan banding tidak dapat diterima karena lewat jangka waktu, maka permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas tidak dikirim ke MA.

• Majelis Hakim melaksanakan sidang secara tertutup untuk umum bagi pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung muatan kekerasan seksual (vide Pasal 281 – 297 KUHP). • Praperadilan gugur sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan.

Apabila Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Praperadilan tersebut, maka putusan Praperadilan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

• Dalam sidang dengan Terdakwa orang dewasa, apabila Anak diperiksa sebagai saksi atau korban, maka sidang dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan. RUMUSAN KAMAR HUKUM PERDATA • Perdata Umum; Pengaturan mengenai putusan pidana yang dapat diterima untuk Peninjauan Kembali dalam perkara perdata (vide Pasal 67 a dan b UU Mahkamah Agung).

• Kepailitan / PKPU; Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor (vide Pasal 289 UU Kepailitan) maka tidak dibenarkan lagi mengajukan rencana perdamaian. • Hubungan Industrial; Apabila pekerja pensiun dan telah dibayarkan hak-hak pensiunnya lalu dipekerjakan kembali oleh Pengusaha, maka pekerja tersebut hanya berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja semenjak dipekerjakan kembali.

• Hubungan Industrial: Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana merujuk kepada Pasal 337 UU Pelayaran. • Hubungan Industrial; Apabila perselisihan diajukan sebelum dikeluarkan PP Pelaksana UU Cipta Kerja, atau perselisihan yang diajukan dan telah diperiksa oleh PHI kemudian terbit PP Pelaksana UU Cipta Kerja, maka perselisihan tetap diperiksa berdasarkan UU 13 No 2003.

RUMUSAN KAMAR HUKUM TATA USAHA NEGARA • Upaya Administratif; Jika dilakukan melebihi 21 hari kerja (vide Perma 6/2018) maka tidak menggugurkan hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“ PTUN”) sepanjang masih dalam tenggang waktu 90 hari. • Upaya Administratif: Tidak diperlukan dalam hal pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan tidak bertindak (Omission).

• Fiktif Positif; Permohonan Fiktif Positif sudah t idak lagi menjadi kewenangan PTUN (vide UU Cipta Kerja). • Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan; Dalam hal Badan/Pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan Tindakan (Omission), maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan dihitung setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja., kecuali diatur lain dalam peraturan dasarnya.

• Gugatan oleh Pemilik yang telah ditetapkan oleh Putusan Perdata; Batas waktu 90 hari tidak berlaku bagi pengajuan gugatan atas sertipikat tanah yang hak kepemilikan sudah dinyatakan melalui Putusan Perdata yang telah final.

CATATAN Rumusan-rumusan hukum dalam SEMA 5/2021 telah menjawab beberapa permasalahan hukum acara yang sering terjadi dalam praktek persidangan. Sebagai contoh adalah pengajuan gugatan di PTUN yang memiliki batas waktu 90 hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55 UU PTUN.

Kehadiran UU Administrasi Pemerintahan yang membawa konsep upaya administratif dan pengaturan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ( onrechtmatige overheidsdaad) mengakibatkan perlunya pengaturan teknis dari Mahkamah Agung supaya tercipta keselarasan antara UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan khususnya dalam pengajuan gugatan administrasi di PTUN. Rumusan-rumusan pada Kamar Hukum Tata Usaha Negara dalam SEMA 5/2021 ini hadir dan melengkapi ketentuan-ketentuan teknis yang sebelumnya telah diatur oleh Mahkamah Agung melalui PerMA Nomor 6 Tahun 2018 dan PerMA Nomor 2 Tahun 2019.

Rumusan Kamar Hukum Tata Usaha Negara mengenai batas waktu 90 hari tidak berlaku bagi pengajuan gugatan atas sertipikat tanah yang sengketa kepemilikan sudah dinyatakan melalui Putusan Perdata yang telah final adalah salah satu terobosan hukum yang akhirnya akan membantu para praktisi hukum khususnya advokat terkait dengan permasalahan hukum atas kepemilikan tanah yang telah bersertifikat.

Rumusan ini melengkapi rumusan yang telah diatur sebelumnya dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam hal permasalahan atas objek KTUN (contoh sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Badan/Kantor Pertanahan) mengenai unsur kewenangan dan prosedur penerbitan, maka sengketa menjadi ranah PTUN.

Namun bila permasalahannya mengenai sengketa hak/kepemilikan sema no 5 tahun 2021 tanah maka sengketa menjadi ranah Pengadilan Negeri. Dengan adanya SEMA 5/2021, maka rute yang perlu ditempuh oleh para pencari keadilan akan menjadi jelas bahwa sengketa kepemilikan diselesaikan dahulu melalui pengadilan negeri sampai adanya putusan yang final. Setelah itu gugatan administrasi dengan objek sengketa sertipikat tanah yang tidak sah dilaksanakan melalui PTUN meskipun batas waktu 90 hari sudah lampau.

Rumusan Kamar Hukum Perdata khususnya mengenai Hubungan Industrial juga merupakan terobosan hukum yang kedepannya akan sangat membantu terutama pada penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (" PHK").

Hal ini mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan antara UU Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 (“ PP 35/2021”) dengan UU Ketenagakerjaan antara lain terkait besarnya pesangon dan alasan-alasan PHK. Rumusan hubungan industrial lainnya terkait hak atas Uang Penghargaan Masa Kerja (“ UPMK”) kepada karyawan yang telah pensiun dan menerima seluruh hak-haknya namun dipekerjakan kembali juga menjawab permasalahan yang sering terjadi di lapangan.

Rumusan ini menjadi menarik untuk dilihat implementasinya mengingat karyawan pensiun yang dipekerjakan kembali biasanya hanya untuk masa kerja yang tidak lama (kurang dari 1 tahun) karena hanya mengurus transisi (pengalihan pekerjaan) kepada karyawan eksisting.

Pasal 40 ayat 3 PP 35/2021 sendiri mengatur bahwa UPMK diberikan kepada karyawan tetap dengan masa kerja minimal 3 tahun.

Menimbang bahwa karyawan pensiun tersebut biasanya akan dipekerjakan kembali untuk waktu tertentu (bukan karyawan tetap) dengan periode yang kurang dari 3 tahun, lalu bagaimana cara menghitung UPMKnya? Kalaupun masa kerja sebelum pensiun tetap diperhitungkan dengan pertimbangan bahwa pekerja pensiun dipekerjakan kembali pada posisi yang sama, maka pembayaran pesangon sebelumnya dapat diartikan sebagai penyelesaian final atas masa kerja yang lama sehingga masa kerja yang lama (sebelum pensiun) tidak dapat diperhitungkan atau ditambahkan untuk masa kerja baru (setelah pensiun).

Rumusan Kamar Hukum Pidana mengenai gugurnya Praperadilan sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terkait pengujian atas Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga memberikan kepastian hukum tentang kapan Praperadilan dinyatakan gugur.

Copyrights protect this website. All rights reserved. The materials appearing on this website serve as general information and shall not be construed in any circumstances as legal advice or the opinions of our firm.

We shall not bear or be liable for any direct, indirect, consequential, or other loss or damage which may arise from accessing or relying on this website.

*** Assalamu'alaikum Wr. Wb. *** Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Medan *** Alamat: Jalan Kapten Sumarsono No. 12 Helvetia, Kota Medan (20124) *** Telp.: (061) 8457461 Fax.: (061) 8467077 Email: ptamedan@gmail.com *** Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas *** • Beranda • Profil Pengadilan • Visi & Misi • Tugas & Fungsi • Wilayah Yurisdiksi • Struktur Organisasi • Sejarah Pengadilan • Mantan Pimpinan • Agenda Kegiatan • Agenda Ketua • Agenda Wakil Ketua • Agenda PTA Medan • Jam Kerja & Pelayanan Kami • Alamat & Kontak Sema no 5 tahun 2021 • Informasi Umum • Pengantar Ketua • Program Kerja • Laporan Tahunan • SOP (Standard Operational Procedure) • Zona Integritas • Kebijakan Pengadilan Untuk Umum • Pengumuman Resmi • Surat Keputusan • Informasi Kebijakan • Tata Tertib Pengadilan • Pengumuman sema no 5 tahun 2021 Fokus PTA • Prosedur Peringatan Dini dan Keadaan Darurat • Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga (MoU) • Kepaniteraan • Sistem Informasi Penelusuran Perkara • Pendaftaran Online (e-Court MARI) • Definisi e-Court • Link e-Court • Direktori Putusan • Mahkamah Agung RI • PTA Medan • SEMA No.

9 Tahun 2008 • Panitera Muda • Panmud Banding • Panmud Hukum • Statistik Perkara • Statistik PTA Medan • Statistik PA Se-Sumut • Susunan Majelis Hakim • Info Buku Register Perkara • Tahapan Proses Berperkara • Prosedur Berperkara • Biaya Perkara • Biaya Proses Perkara • Biaya Hak-Hak Kepaniteraan • Laporan Keuangan Perkara • Laporan Penggunaan Biaya Perkara • Berperkara Gratis (Prodeo) • Hak-Hak Para Pencari Keadilan • Hak-Hak Pokok Dalam Proses Sema no 5 tahun 2021 • Info Register Banding • Jadwal Persidangan • Tata Tertib Persidangan • Mediasi • Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan • Kesekretariatan • Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) • Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) • Kepegawaian & Teknologi Informasi • Data Pejabat Pimpinan • Data Pejabat Hakim Tinggi • Data Pejabat Kesekretariatan • Data Pejabat Kepaniteraan • Data Fungsional Tertentu • Data Pelaksana • Data PPNPN • Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dan ASN • Role Model • Agen Perubahan • Piagam Penghargaan • Statistik Pegawai PTA Medan • Statistik Pegawai Se-Sumut • Tim Teknologi Informasi • LHKPN PTA Medan • LHKPN PA Se-Sumut • LHKASN • LHKASN PA Se-Sumut • Rencana Program & Anggaran • LAKIP / LKjIP • Perjanjian Kinerja • Rencana Kinerja • Rencana Aksi Kinerja • Reviu Indikator Kerja Utama • Dokumen Rencana Strategis • Rencana Kerja dan Anggaran • Laporan E-Monev / PP39 • Tata Usaha & Rumah Tangga • Keprotokolan • Pengelolaan Tata Naskah Dinas • Rekap Surat • Penatausahaan Persediaan • Pengelolaan Sarana dan Prasarana • Keuangan & Pelaporan • Rencana Penggunaan DIPA • DIPA • Unit Pengelola Anggaran • Realisasi Anggaran • Laporan Keuangan (CALK) • Neraca • Realisasi PNBP • SK.

Pengelolaan BMN • Laporan BMN • Daftar Aset & Inventaris • Pengadaan Barang / Jasa • Pedoman • Rencana Umum • Jadwal Pelelangan • Mekanisme Pengadaan • Mekanisme Keberatan & Pengaduan • Kontak Pengajuan • Unit Pelaksana Kesekretariatan • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan • Layanan Publik • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Standar Pelayanan • Maklumat • Maklumat Pelayanan • Maklumat Penyelesaian Perkara • Fasilitas Pelayanan Publik • SOP Pelayanan Publik • Petugas PTSP dan Pengaduan • Layanan Informasi • Tata Cara Memperoleh Info (Prosedur Biasa) • Tata Cara Memperoleh Info (Prosedur Khusus) • Tata Cara Keberatan Pelayanan Informasi • Hak Pemohon Informasi • Biaya Peroleh Informasi • Formulir Pelayanan Informasi • Penanggung Jawab Layanan Informasi • Laporan Akses Informasi • Statistik Permohonan Informasi • Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Informasi • Produk Pelayanan Informasi Pengadilan • Petugas PTSP / Layanan Informasi • SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) • Layanan Pengaduan • SIWAS MARI • Prosedur Pengaduan • Hak Pelapor & Terlapor • Mekanisme Penyelesaian Pengaduan • Proses Pemeriksaan Terduga Pelanggar Disiplin • SK.

TIM Pengaduan • Alamat Pengaduan • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan • Laporan Pengaduan Masyarakat • Pengawasan • Pedoman Pengawasan • Pengawasan Internal • Langkah Pemeriksaan • SK. Pengawasan • Statistik Hukuman Disiplin • Daftar Hukuman Disiplin • Putusan Majelis Kehormatan Hakim • Gambaran Umum Pelanggaran • Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan • Laporan Survey Kepuasan Masyarakat • Laporan Survey Persepsi Korupsi • Prosedur Evakuasi Dalam Keadaan Darurat • Pedoman Pengelolaan Pelayanan • Regulasi • JDIH Mahkamah Agung • Hukum Online • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden • Peraturan Presiden • Peraturan Mahkamah Agung • Surat Edaran MARI • Surat Keputusan KMA • SK.

Sekretaris MARI • SK. Panitera MARI • SK. Dirjen Badilag • SE. Dirjen Badilag • SK. Kepala Bawas • R.Bg & KUH Perdata • Publikasi • Arsip Berita • Berita PTA Medan • Berita PA Se-Sumut • Arsip Pengumuman / Fokus PTA • Arsip File Multimedia • Instagram Galery • Facebook Galery • Video Galery • Arsip Hasil Penelitian • Arsip Artikel Anda • Karier • Tautan Terkait • Peta Situs • Cari Cepat • PA.

Psp - Wakil Ketua PA Padang Sidempuan Menjadi Pengajar CPNS Gol II MA • PA. Psp - Pasca Lebaran, Kepaniteraan Komitmen Laksanakan Briefing • PA. Rpt - Descente Perdana Pasca Libur Lebaran • PA. Gusit - Apel Pagi Perdana Usai Libur Lebaran • PA. Srh - Apel Pertama PA Sei Rampah Setelah Idul Fitri 1443 Hijriyah • PA. Pspk - Duduki Peringkat 15 Dalam Penilaian Triwulan I Untuk PA Klas II • PA.

Pspk - Pasca Libur Lebaran, Apel Senin Pagi Kembali Digelar • PA. Kbj - Hadiri Acara Open House Idul Fitri Ketua DPRD Kab. Karo • PA. Kis - Pengadilan Agama Kisaran Laksanakan Apel Pagi Perdana Pasca Idul Fitri 1443 H • PA.

Sim - Ketua PA Simalungun : Sucikan Hati Di Hari Yang Fitri, Tingkatkan Semangat Dalam Bekerja
none none
Gedung MA. Foto: RES Mahkamah Agung (MA) telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar MA ke-10 pada 18-20 November 2021 di Hotel Intercontinental, Bandung. Rapat Pleno Kamar MA yang menjadi agenda tahunan ini dihadiri 107 peserta.

Kemudian, hasil pleno kamar ini dituangkan dalam SEMA No.5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 28 Desember 2021. Dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 di Gedung MA, Rabu (29/12/2021) kemarin, Ketua MA M. Syarifuddin menyampaikan salah satu capaian pelaksanaan fungsi mengatur, MA telah menerbitkan beberapa kebijakan, salah satunya SEMA No.5 Tahun 2021 itu.

SEMA No.5 Tahun 2021 ini merupakan hasil rumusan kamar terbaru yang berisi kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan revisi kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan kasus-kasus hukum terbaru.

(Baca Juga: Melihat Capaian MA Selama Tahun 2021) “Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan seluruh sema no 5 tahun 2021 tersebut diberlakukan sebagai pedoman penanganan perkara dan kesekretariatan di MA, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding.

Rumusan hasil pleno kamar 2012 sampai dengan tahun 2020 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno tahun 2021, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi poin 1 dan 2 SEMA No.5 Tahun 2021 ini. Berikut ini rumusan kaidah hukum Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2021 dari kamar pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara. • Rumusan Hukum Kamar Pidana • Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi (PT) yang amarnya menyatakan permohonan banding Terdakwa atau Penuntut Umum tidak dapat diterima karena pengajuan bandingnya melebihi jangka waktu sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua PN mengeluarkan penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke MA. • Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimana dimaksud Pasal 46 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengandung muatan kekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan Delik Kesopanan (Pasal 281-297 KUHP) dengan pertimbangan untuk memberi perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT, Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum.

• Sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima PN serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

• Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, saat acara pemerksaan anak sebagai saksi dan/atau anak sebagai korban, maka sidang dilaksanakan tertutup untuk umum.

Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan. • Rumusan Hukum Kamar Perdata • Perdata Umum • Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) • Putusan pidana yang diajukan Pemohon PK sebagai alasan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf a UU MA dapat diterima hanya apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, berisi amar terbuktinya perbuatan pidana yang berkaitan secara langsung dengan substansi putusan perdata objek permohonan PK, dan diajukan dalam jangka waktu dalam Pasal 69 UU MA.

• Putusan pidana yang diajukan Pemohon PK sebagai alasan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b UU MA dapat diterima hanya apabila putusan pidana tersebut, selain memenuhi Pasal 67 huruf a telah ada, tetapi tidak ditemukan ketika perkara perdata objek PK tersebut oleh pengadilan tingkat pertama.

(Baca Juga: Selama 2021, MA Terbitkan 6 Kebijakan Pedoman Penanganan Perkara)
none

SEMA show 2021 Highlights - Amazing Trucks And Cars - Las Vegas Day 1




2022 charcuterie-iller.com