Syahrial tanjung balai

Suara.com - Profil Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial kini tercoreng. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, sebagai tersangka suap terhadap penyidik lembaga antirasuah, pada Kamis (22/4/2021). Padahal, M Syahrial diketahui pernah meraih rekor Muri sebagai wali kota termuda se-Indonesia.

Penghargaan itu diterima di Jakarta pada tanggal 27 April empat tahun lalu. Seperti apa sosok M Syahrial? Berikut ini profil Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial beserta kontroversinya yang perlu diketahui. Latar Belakang M Syahrial M Syahrial lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada tanggal 17 Agustus 1988. Syahrial adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan ayah Zulkifli Amsar Batubara dan ibu Salmah Saragih.

Dari pernikahannya dengan Sri Silvisa Novita, Syahrial dikaruniai dua orang anak. Baca Juga: Disuap untuk Amankan Kasus, ICW: Penyidik KPK Stefanus Tak Main Sendiri Menjabat sebagai Wali Kota M Syahrial menjabat sebagai Wali Kota Tanjung Balai sejak 17 Februari 2016.

Sebelumnya, Syahrial pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Tanjung Balai periode 2014–2015.

Beberapa bulan setelah terpilih menjadi anggota DPRD, M Syahrial kemudian terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Kemudian M Syahrial mundur dari DPRD, dan juga mundur dari Partai Golkar, lalu maju dalam Pilkada Kota Tanjung Balai pada tahun 2015 dari Jalur Perseorangan.

Berpasangan dengan Drs H Ismail sebagai Wakil Wali kota, M Syahrial adalah satu-satunya peserta yang maju dari Jalur Perseorangan dan berhasil meraih suara terbanyak. Pada tanggal 17 Februari 2016, syahrial tanjung balai di Lapangan Merdeka-Medan, M Syahrial bersama dengan Drs.

H. Ismail dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai periode 2016-2021 oleh Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi MSi. MEDAN, kaldera.id- Belum lagi inkrah kasus Walikota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dalam kasus pemberian suap kepada penyidik KPK, kini Syahrial kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengangkatan Sekretaris daerah (Sekda) Tanjungbalai Yusmada.

Selain Syahrial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Sekda Tanjungbalai Yusmada sebagai tersangka. Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kasus ini bermula pada Juni 2019. M Syarial selaku Walikota Tanjungbalai menerbitkan surat perintah terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

“Dalam surat perintah tersebut, Yusmada yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai masuk sebagai salah satu pelamar seleksi,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/8/2021). Selanjutnya, setelah Yusmada mengikuti beberapa tahapan seleksi, pada Juli 2019 bertempat di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai, Yusmada bertemu dengan Sajali Lubis yang merupakan teman sekaligus orang kepercayaan dari M Syahrial Dalam pertemuan tersebut, Yusmada diduga menyampaikan pada Sajali Lubis untuk memberikan uang sejumlah Rp200 juta kepada Syahrial.

Hal itu pun langsung ditindaklanjuti oleh Sajali Lubis dengan menelepon Syahrial dan kemudian langsung disepakati serta disetujui Syahrial. Yusmada dinyatakan lulus dan terpilih Kemudian, pada September 2019, Yusmada dinyatakan lulus dan terpilih sebagai Sekda Tanjungbalai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai yang ditandatangani oleh Syahrial.

“Atas terpilihnya Yusmada sebagai Sekda, Sajali Lubis atas perintah Syahrial kembali menemui Yusmada untuk menagih dan meminta uang sebesar Rp200 juta,” ujar Ali Fikri. Setelah itu, Yusmada pun langsung menyiapkan uang yang diminta dengan melakukan penarikan tunai sebesar Rp200 juta di salah satu bank di Tanjungbalai Asahan dan setelahnya langsung diserahkan ke Sajali Lubis untuk diteruskan ke Syahrial. Atas perbuatannya, Yusmada disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan M Syahrial selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dijelaskan Ali Fikri, Tim Penyidik saat ini telah memeriksa sebanyak 47 orang saksi dan juga menyita diantaranya uang sejumlah Rp100 juta. Terhadap Yusmada, tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus hingga 15 September 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. “Namun, sebagai antisipasi penyebaran Covid 19 di Rutan KPK, tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C1,” ujarnya.

Sedangkan tersangka Syahrial tidak dilakukan penahanan karena saat ini masih dan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain. (finta syahrial tanjung balai /> VIVA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), syahrial tanjung balai pelimpahan tahap II alias penyerahan tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial (MS) dan barang bukti kepada tim Jaksa.

Dengan begitu, Syahrial akan segera menjalani persidangan terkait kasus yang menjeratnya. "Dalam waktu 14 hari kerja, segera akan dilakukan pelimpahan berkas perkara ke PN Tipikor," kata Ali. Syahrial disangka memberikan suap kepada penyidik KPK terkait penanganan perkara yang masih dalam tahap penyelidikan.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika tim menggeledah rumah dinas Wali Kota dan ditemukan sejumlah barang bukti. Dalam kasus ini, KPK juga menjerat penyidiknya, AKP Stepanus Robin Pattuju, pengacara Maskur Husain, dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Robin dan Maskur diduga menerima suap dari Syahrial sebesar Rp1,3 miliar dari commitment fee Rp1,5 miliar. VIVA – Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M. Syahrial tidak membantah sempat menghubungi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Pimpinan yang dimaksud adalah Wakil Ketua Lili Pintauli. Hal ini sempat dikonfirmasi awak media seusai Syahrial diperiksa penyidik sebagai tersangka di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 27 April 2021. "Nanti saja tunggu ya," kata Syahrial.

Sebelumnya Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku mendengar info bahwa M. Syahrial sempat menghubungi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengenai penyelidikannya. M. Syahrial kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Suap diberikan agar Stepanus memastikan penyelidikan terkait Syahrial di KPK, dihentikan.
Indrianto Eko SuwarsoTersangka Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial duduk di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/6/2021).

M Syahrial diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Medan menyatakan, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial bersalah telah memberi suap Rp 1,695 miliar kepada mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Stepanus Robin Pattuju. Atas perbuatannya itu, M Syahrial dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan penjara.

Kendati demikian, Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut. “Saat ini tim Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari atas putusan tersebut,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).

Ali mengatakan, M Syahrial saat ini juga terlibat perkara lain yang telah masuk tahap penyidikan terkait suap dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. “Untuk itu, terdakwa ini, nanti akan kembali didakwa dan dituntut oleh Jaksa KPK atas dugaan rangkaian perbuatannya tersebut,” ujar dia. Baca juga: Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, Terbukti Suap Penyidik KPK Rp 1,6 M Adapun vonis M Syahrial itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Syahrial divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider syahrial tanjung balai bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan hal-hal yang meringankan vonis Syahrial. "Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif selama proses persidangan dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,” kata Ketua Majelis Hakim As’ad Rahim Lubis, Senin (20/9/2021) dikutip dari tayangan YouTube KPK RI.

Sementara itu, hal-hal yang memperberat vonis Syahrial adalah tindakannya tidak mendukung program pemerintah, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam perkara ini Syahrial dinilai bersalah sesuai dakwaan Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 syahrial tanjung balai telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro. Berita Terkait Jaksa Sebut Azis Tak Hanya Kenalkan Stepanus Syahrial tanjung balai dengan M Syahrial, tapi Juga Terdakwa Kasus Korupsi Lainnya Wali Kota Nonaktif TanjungBalai M Syahrial Jalani Sidang Putusan Hari Ini Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Berita Terkait Jaksa Sebut Azis Tak Hanya Kenalkan Stepanus Syahrial tanjung balai dengan M Syahrial, tapi Juga Terdakwa Kasus Korupsi Lainnya Wali Kota Nonaktif TanjungBalai M Syahrial Jalani Sidang Putusan Hari Ini Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/12371481/wapres-yakin-indonesia-akan-jadi-pemain-utama-industri-keuangan-syariah https://asset.kompas.com/crops/aa6Ve-NTl9iycpn2W9Hla_zMsW8=/150x0:782x421/195x98/data/photo/2021/09/06/613577419e027.png
Breaking News • #PuanPresidenKita jadi Trending Topic di Twitter!

• Thomas Cup 2022: Indonesia Juara Grup A Usai Menang 3-2 dari Korsel • Harda Belly, PLT Ketua DPD PGK Lebak Sesalkan Adanya Dugaan Pungli oleh Oknum Disperindag Pasca Pembongkaran Lapak PKL di Pasar Rangkasbitung • Dian Assafri Nasai, Ketua Gerakan Mahasiswa KOSGORO Tegaskan Komitmen Dukung Ryano Satrya Pandjaitan Sebagai Ketua DPP KNPI • Ahli Sebut Alex Nurdin Tak Bersalah Pada Sidang Dugaan Korupsi PDPDE Sumsel di PN Tipikor Palembang • Polda Sumsel Amankan 7,4 Kg Sabu Selama Lebaran • Cucu Proklamator RI, Puan Maharani Cerita Kisah Bung Karno Berjualan Kain saat Diasingkan ke Ende • Banten International Stadium Diresmikan Hari Ini, Telan Anggaran 2,4 M!

• Seba Baduy Kembali Digelar Terbuka Tahun 2022, Ini Pesan Jaro Saija • Gelar Program Penghijauan Desa, Kepala Desa Jagabaya Kabupaten Lahat Wajibkan Catin Tanam 2 Pohon

Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial SH,MH Menebar Benih Ikan (Restocking Ikan) dan Penanaman Pohon




2022 charcuterie-iller.com