Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

Menu • Aplikasi & Fitur • Manfaat OnlinePajak • Hemat Waktu Kelola Pajak Secara Otomatis • Perkecil Risiko Ketidakatuhan Pajak • Terima Pembayaran Lebih Cepat • Permudah Kepatuhan Pajak • Kolaborasi dengan Rekan Kerja Anda • Fitur & Aplikasi OnlinePajak • Invoice • Buat Invoice, Hitung, Setor dan Lapor PPN & PPh Final • e-Bukti Potong PPh 23/26 • Rekonsiliasi dan Rekapitulasi • Kirim Faktur & Notifikasi Email Delivery • Validasi NPWP – Alokasi NPWP – Laporan Audit • CSV Bulk Upload – FTP Access • Integrasi ERP, Software Akunting & Kustom API • Migrasi e-Faktur Desktop – Impor Data Lawan Transaksi – QR Code Scanner • Sinkronisasi Transaksi Pembelian • Payroll • Hitung, Setor & Lapor PPh 21 • Hitung Gaji & BPJS Otomatis • Integrasi, Impor CSV Data Karyawan & Kustom API • Slip Gaji • Portal Karyawan • Platform Lainnya • Bayar Pajak Online • e-Billing & PajakPay • e-Filing PPh 23/26 • e-Filing • e-Filing Prioritas • SPT Tahunan Badan • SPT Tahunan Pribadi • Lihat Fitur Selengkapnya • Mengapa OnlinePajak • Untuk Bisnis Anda • Smart Cloud & Akses Multiguna • Perlindungan dan Kerahasiaan Data Terjamin • Premium Support • Untuk Fungsi & Industri Bisnis Anda • Success Stories • Industri: e-Commerce & Marketplace • Portal Konsultan Pajak • Harga • Partner • Partner Kami • Konsultan Pajak • Aplikasi Akuntansi & ERP • Bank • Integrasi • Integrasi Xero • Integrasi Deskera • Integrasi Odoo • Sumber • Kalender Pajak 2022 • E-Books, Artikel & Events • e-Book Gratis • Blog & Artikel • Events • Tentang Kami • Support & FAQ • Tentang OnlinePajak • Karier • Informasi Lainnya • Kurs Pajak • Kantor Pajak • Peraturan Pajak • Login Pengertian dan Jenis Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah dalam APBN. Dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak.

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil atau DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penggunaan dana perimbangan jenis DBH pajak ini bersifat block grant, artinya penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

DBH PBB Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah dan 90% untuk daerah. Bagian pemerintah tersebut dialokasikan pada seluruh kabupaten dan kota dengan pembagian sebagai berikut: • 6,5% dibagi secara merata pada seluruh kabupaten dan kota. • 3,5% dibagikan sebagai insentif pada kabupaten dan/atau kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Sedangkan besaran persentase untuk daerah tersebut memiliki rincian lebih lanjut sebagai berikut: • 16,2% dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah provinsi yang bersangkutan. • 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. • 9% untuk biaya pemungutan. DBH BPHTB Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana imbangan bagian pemerintah dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Sedangkan dana imbangan bagian daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan. • 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 Penerimaan negara dari pajak penghasilan ini dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut: • 8% untuk provinsi yang bersangkutan. • 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Lalu, dana sebesar 12% untuk kapubaten/kota tersebut dibagi lagi dengan rincian: • 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar. • 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian sama besar.

Alokasi DBH Pajak Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian untuk penetapan alokasi DBH PBB untuk daerah dan DBH BPHTB dilakukan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPTHB tahun anggaran bersangkutan, serta paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Sementara itu, alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 terdiri atas: • Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah yang bersangkutan dilaksanakan.

Penetepannya berdasarkan rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. • Alokasi Definitif yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertawa triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

Penetapannya berdasarkan prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. Penyaluran Alokasi DBH Pajak Penyaluran DBH Pajak dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk DBH PPB dan BPHTB, penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan bea tahun anggaran berjalan.

Khusus untuk penyaluran DBH PBB dan BPHTB untuk daerah dilakukan secara mingguan. Lalu, penyaluran alokasi PBB untuk kabupaten dan kota yang sebesar 6,5% serta DBH BPHTB bagian Pemerintah dilakukan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, Bulan Agustus, dan Bulan November tahun anggaran berjalan.

Sedangkan penyaluran DBH PBB bagian Pemerintah sebesar 3,5% dilakukan pada bulan November tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH PPh dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. Untuk penyaluran dana kepada daerah dilakukan per tiga bulan sekali dengan rincian sebagai berikut: • Penyaluran tiga bulan pertama sampai dengan tiga bulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari Alokasi Sementara.

• Penyaluran tiga bulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama tiga bulan pertama sampai ketiga. Jika terjadi kelebihan penyaluran makan akan dana lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. Itulah dana perimbangan jenis Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak.

Selain pajak, Dana Bagi Hasil juga bersumber dari Sumber Daya Alam. Secara singkat, DBH Sumber Daya Alam ini berasal dari: • Kehutanan • Pertambangan Umum • Perikanan • Pertambangan Minyak Bumi • Pertambangan Gas Bumi • Pertambangan Panas Bumi Kesimpulan Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Salah satu sumber dana ini adalah dari pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Melihat hal ini, kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sangat memengaruhi besaran dana yang dialokasikan untuk Pemerintah dan Daerah, termasuk kabupaten/kota dalam daerah bersangkutan.

Dengan kata lain, membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Mari tegakkan kepatuhan pajak sekarang. Anda dapat menggunakan aplikasi OnlinePajak untuk mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban pajak, mulai dari hitung, setor, dan lapor pajak.

Lebih dari itu, aplikasi penyedia jasa perpajakan mitra resmi DJP ini juga membantu memperlancar transaksi bisnis Anda. Ada layanan e-Faktur yang dapat membantu Anda dalam mengelola faktur dan faktur pajak Anda, layanan Payroll untuk mengelola gaji dan pajak karyawan, e-Billing dan e-Filing untuk setor dan lapor pajak Anda. Semua dapat diakses dalam satu aplikasi terintegrasi. Silakan cek paket OnlinePajak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. riniisparwati.com – Dana perimbangan adalah salah satu komponen pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

Pada artikel kali ini, kita akan belajar, contoh apa saja yang termasuk dana perimbangan, apa manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi, jenis-jenis dan komponennya. Sejak kemunculan otonomi daerah, di mana sebagian urusan pemerintahan dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah kepada pemerintah daerah, maka kita akan mengenal hubungan keuangan pusat dan daerah, dan mulai lah dikenal istilah dana perimbangan.

Untuk pengelola keuangan daerah, tentunya dana perimbangan ini sangat tidak asing. Namun, untuk para pelajar yang mungkin sedang mendapatkan tugas membuat makalah untuk menjelaskan mengenai dana perimbangan beserta pendapat dari para ahli, mungkin masih belum terbayang seperti apa dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini. Daftar Isi Artikel • Dasar Hukum Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah • Pengertian Dana Perimbangan • Menurut PP 55 Tahun 2005, definisi dari Dana Perimbangan adalah: • Jadi, tujuan dana perimbangan adalah untuk mendanai kebutuhan daerah terkait dengan adanya dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah.

• Apa Saja yang Termasuk Jenis Atau Komponen Dana Perimbangan? • Contoh Dana Perimbangan Dalam APBN • 1. Dana Bagi Hasil atau DBH • 2. Dana Alokasi Umum atau DAU • 3. Dana Alokasi Khusus atau DAK. • Kesimpulan Dasar Hukum Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Di antara dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Perimbangan adalah: • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Selain kedua peraturan tersebut, aturan pelaksanaan lainnya biasanya di atur dengan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga peraturan daerah masing-masing. Jika ada informasi tambahan, silakan tambahkan di kolom komentar. Pengertian Dana Perimbangan Apa yang dimaksud dengan dana perimbangan? Apa saja yang termasuk Dana Perimbangan? Apa itu DAU DAK dan DBH?

Mungkin itu adalah berbagai pertanyaan yang timbul terkait dengan dana perimbangan. Menurut PP 55 Tahun 2005, definisi dari Dana Perimbangan adalah: dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jadi, tujuan dana perimbangan adalah untuk mendanai kebutuhan daerah terkait dengan adanya desentralisasi. Dikarenakan sebagian urusan pemerintahan telah diserahkan ke daerah, maka untuk membiayai urusan pemerintahan tersebut, pemerintah pusat kemudian mentransfer sejumlah uang ke pemerintah daerah.

Uang tersebut yang dinamakan dengan dana perimbangan. Dana perimbangan memiliki tujuan sebagai sumber pembiayaan bagi urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah melalui mekanisme transfer. Apa Saja yang Termasuk Jenis Atau Komponen Dana Perimbangan? Sesuai dengan PP Nomor 55/2005, bahwa Dana Perimbangan terdiri atas: • Dana Bagi Hasil atau DBH; • Dana Alokasi Umum atau DAU; dan • Dana Alokasi Khusus atau DAK.

Ada 3 komponen besar dana perimbangan dalam APBN yang harus kita pahami, yaitu DBH, DAU, dan DAK. Pernah dengar istilah DAU, DBH, dan DBK bukan? Contoh Dana Perimbangan Dalam APBN Setelah mengetahui apa saja yang termasuk dana perimbangan, maka kini kita lebih mudah untuk memahami apa itu dana perimbangan dan contohnya. Dana perimbangan dalam APBN adalah komponen wajib yang pasti adanya, dengan nilai yang cukup besar setiap tahunnya. Di beberapa daerah, dana perimbangan keuangan daerah justru menjadi penyumbang pendapatan utama, dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.

Untuk mengenal contoh-contoh dari Dana Perimbangan, maka kita harus berkenalan dulu dengan jenis-jenis Dana Perimbangan itu sendiri.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

1. Dana Bagi Hasil atau DBH Dana Bagi Hasil dibagi berdasarakan sumbernya, terdiri dari: • DBH Pajak, terdiri atas: • PBB; • BPHTB; dan • PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. • DBH Sumber Daya Alam, berasal dari: • Kehutanan; • Pertambangan Umum; • Perikanan; • Pertambangan Minyak Bumi; • Pertambangan Gas Bumi; dan • Pertambangan Panas Bumi Beberapa contoh Dana Perimbangan dari DBH di antaranya ada: • Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); • Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan • Dana Reboisasi (DR).

2. Dana Alokasi Umum atau DAU Total nilai DAU di dalam APBN ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto. Jika pendapatan dalam negeri netto ada 1000 trilyun, maka nilai total DAU di dalam APBN dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah 260 trilyun.

Dari 260 trilyun tadi, akan dibagi-bagi ke seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, dengan pembagian secara proporsional. Adapun pembagian proporsinya, ditentukan dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Ada rumusan tersendiri untuk menghitung DAU. Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Perpres. 3. Dana Alokasi Khusus atau DAK. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu, berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Besaran DAK ditetapkan dalam APBN setiap tahun anggaran. Kesimpulan Dibawah ini yang termasuk dana perimbangan adalah: • DBH; • DAU; dan • DAK. Contoh dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah sebagaiman telah kita bahas di atas. Demikian penjelasan mengenai dana perimbangan berikut jenis, komponen, tujuan dan contohnya di dalam APBN.

Search for: Categories • Akulaku • Bahasa Arab • Bahasa Inggris • Bandung • Belanja Online • Bisnis • Excel • Fisika • Instagram • IPA • Jakarta • Jasa Pengiriman • Kartu Tri • Kesehatan • Komputer • Kuliner • Lampung • Lazada • Otomotif • Pendidikan • Perbankan • Pertanian • Serba Serbi • Shopee • Tekno • Tiket • Tokopedia • Wisata • Word
★ SMA Kelas 11 / APBN - Ekonomi SMA Kelas 11 Dana Perimbangan dalam APBN diantaranya adalah … A.

Pajak daerah B. Hibah C. Dana bagi hasil D. Retribusi daerah E. Retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah Pilih jawaban kamu: A B C D E Soal Selanjutnya > Soal / jawaban salah? klik disini untuk mengoreksi melalui kolom komentar Preview soal lainnya: Ketimpangan Sosial - Sosiologi Bab 3 SMA Kelas 12 IPS Masih terdapat beberapa kelompok dalam masyarakat daerah terpencil yang belum terpenuhi gizinya.

Kondisi tersebut menyebabkan anak- anak di daerah terpencil mengalami stunting. Faktor penyebab ketimpangan social tersebut adalah…. A. Kepedulian terhadap sanitasi di lingkungan sekitar masih rendah B. Kepedulian masyarakat terhadap Kesehatan tinggi C. Diskriminasi social yang dilakukan oleh pemerintah D. Sosialisasi dari pemerintah terkait pola kehidupan sehat sangat minim E.

Pendidikan dan perekonomian masyarakat sangat rendah Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Materi Latihan Soal Lainnya: • Ulangan IPA SMP Kelas 8 • Fiqih Semester 1 Ganjil MI Kelas 4 • PAT Matematika SD Kelas 4 • PAT PAI SMA Kelas 12 • IPS Tema 7 Subtema 3 SD Kelas 5 • Ulangan Fiqih MI Kelas 3 • Negosiasi - Bahasa Indonesia SMA Kelas 10 • Matematika Tema 8 SD Kelas 3 • PAS Bahasa Sunda SD Kelas 3 • PAT PPKn Tema 9 SD Kelas 5 Tentang LatihanSoalOnline.com Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum.

Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Halaman Depan • Hubungi Kami • Kirim Soal • Privacy Policy • • Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan • Halaman Utama • Dasar Pengetahuan • Produk Hukum • Naskah • Daftar • Peristiwa • Profil • Organisasi • Pejabat • • Profil • Publikasi • Buku • Modul • • Semua Publikasi • Wikiapbn • Pengumuman • Tentang Wikiapbn • Bantuan • Pemeliharaan Artikel • • Semua Kebijakan Wikiapbn Daftar Isi • 1 Klasifikasi • 2 Dana Bagi Hasil • 2.1 DBH Pajak • 2.1.1 DBH PBB • 2.1.2 DBH BPHTB • 2.1.3 DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 • 2.1.4 Penetapan Alokasi DBH Pajak • 2.1.5 Penyaluran DBH Pajak • 2.2 DBH Sumber Daya Alam • 2.2.1 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan • 2.2.2 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum • 2.2.2.1 Dari Wilayah Kabupaten/Kota • 2.2.2.2 Dari Wilayah Provinsi • 2.2.3 DBH Sumber Daya Alam Perikanan • 2.2.4 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi • 2.2.4.1 Dari Wilayah Kabupaten/Kota • 2.2.4.2 Dari Wilayah Provinsi • 2.2.5 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi • 2.2.5.1 Dari Wilayah Kabupaten/Kota • 2.2.5.2 Dari Wilayah Provinsi • 2.2.6 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi • 2.2.7 Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam • 2.2.8 Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA • 2.2.9 Penyaluran DBH Sumber Daya Alam • 2.3 Pemantauan dan Evaluasi • 3 Dana Alokasi Umum • 3.1 Umum • 3.2 Mekanisme Pengalokasian • 3.2.1 Penghitungan • 3.2.1.1 Formula dan Penghitungan Alokasi DAU • 3.2.1.2 DAU untuk daerah otonom baru • 3.2.1.3 DAU Tambahan • 3.2.2 Penetapan Alokasi • 3.2.3 Penyaluran • 4 Dana Alokasi Khusus • 4.1 Umum • 4.2 Mekanisme Pengalokasian DAK • 4.2.1 Penetapan Program dan Kegiatan • 4.2.2 Penghitungan DAK • 4.2.3 Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK • 4.2.4 Penganggaran di Daerah • 4.2.5 Penyaluran DAK • 4.2.6 Pelaporan • 4.2.7 Pemantauan dan Evaluasi • 5 Referensi Klasifikasi Dana Perimbangan terdiri atas: • Dana Bagi Hasil (DBH): • DBH Pajak: • Pajak Bumi dan Bangunan • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan • Pajak Penghasilan: • Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri • Pajak Penghasilan Pasal 21 • DBH Sumber Daya Alam: • Kehutanan: • Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) • Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) • Dana Reboisasi (DR) • Pertambangan Umum: • Iuran Tetap (Land-rent) • Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) • Perikanan: • Pungutan Pengusahaan Perikanan • Pungutan Hasil Perikanan • Pertambangan Minyak Bumi • Setoran Bagian Pemerintah; atau • Iuran Tetap dan Iuran Produksi • Pertambangan Gas Bumi • Pertambangan Panas Bumi • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah (PPh Pasal 21).

Yang dimasksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8). DBH PBB Penerimaan Negara dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah.

DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan; • 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan • 9% untuk biaya pemungutan. Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan • 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

DBH BPHTB Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut: • 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah, yang dirinci lagi sebagai berikut: • 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan • 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Penetapan Alokasi DBH Pajak Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagia berikut: • Alokasi DBH PBB dan DBH BPHTB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

• Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21: • Alokasi untuk masing-masing daerah terdiri atas: • Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; dan • Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah Definitif (pembagian definitif) yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

• Alokasi didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. • Alokasi didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.

Penyaluran DBH Pajak DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. Untuk DBH PBB dan BPHTB bagian daerah, penyalurannya dilaksanakan secara mingguan. Sedangkan untuk PBB dan BPHTB bagian Pemerintah, penyalurannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

Pengecualian untuk PBB bagian Pemerintah yang dialokasikan sebesar 3,5% sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, penyalurannya hanya dilaksanakan dalam bulan Nopember tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan.

Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan, dengan perincian sebagai berikut: • penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara; dan • penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitif, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. DBH Sumber Daya Alam DBH Sumber Daya Alam berasal dari: • Kehutanan; • Pertambangan Umum; • Perikanan; • Pertambangan Minyak Bumi; • Pertambangan Gas Bumi; dan • Pertambangan Panas Bumi.

DBH Sumber Daya Alam Kehutanan DBH Kehutanan berasal dari: • Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); • Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan • Dana Reboisasi (DR). DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 64% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; • 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari DR, sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum DBH Pertambangan Umum berasal dari: • Iuran Tetap (Land-rent); dan • Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty).

Dari Wilayah Kabupaten/Kota DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 64% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; • dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah untuk kabupaten/kota penghasil, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; dan • 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Provinsi DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; DBH Pertambangan Umum sebesar 80% dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian: • 26% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam Perikanan DBH Perikanan berasal dari: • Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah Pengusahaan Perikanan; dan • Pungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dari Wilayah Kabupaten/Kota DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: • DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian: • 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; • 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

• DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan; • 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Provinsi DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: • DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian: • 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

• DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan. DBH yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Dari Wilayah Kabupaten/Kota DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: • DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian: • 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; • 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

• DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian: • 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan; • 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dari Wilayah Provinsi DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: • DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian: • 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

• DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian: • 0,17% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang termasuk dalam bagian kedua 0,5% wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari: • Setoran Bagian Pemerintah; atau • Iuran Tetap dan Iuran Produksi. DBH Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 32% untuk kabupaten/kota penghasil; • 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Prosedur penetapan alokasi DBH Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut: • Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

• Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis. • Ketetapan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah penghitungan DBH sumber daya alam oleh menteri teknis. • Ketetapan menteri teknis disampaikan kepada Menteri Keuangan.

• Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis. • Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk masing-masing Daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknis, perkiraan bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya.

Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan. Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari kementerian teknis.

Penyaluran DBH Sumber Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah Alam Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan dalam APBN tahun berjalan.

Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130%, maka selisihpenerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum (DAU). Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemantauan dan Evaluasi Pembagian tugas Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi hasil adalah sebagai berikut: • Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi. • Menteri teknis melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH Dana Reboisasi (DR). • Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran rehabilitasi hutan dan lahan yang berasal dari DBH DR.

Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan pendanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan penambahan anggaran pendidikan dasar, maka Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH bagian 0,5% yang disediakan untuk anggaran pendidikan dasar untuk tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam, tata cara penyaluran,pedoman umum, [petunjuk teknis] pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan DBH kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan danRAPBN tahun anggaran berikutnya.

Dana Alokasi Umum Umum • Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. • Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.

• Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Mekanisme Pengalokasian Penghitungan Formula dan Penghitungan Alokasi DAU Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya.

Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dankapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, danIndeks Pembangunan Manusia.

Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlahgaji Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah Negeri Sipil Daerah. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka data yang digunakan adalah data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota.

Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal: • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar. • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. DAU untuk daerah otonom baru DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data celah fiskal dan alokasi dasar untuk daerah baru tersebut. Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk.

Dalam hal ini, penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai. DAU Tambahan Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan dialokasikan sebagai DAU tambahan.

DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal. Penetapan Alokasi Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penyaluran DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.

Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dana Alokasi Khusus Umum Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Mekanisme Pengalokasian DAK Penetapan Program dan Kegiatan Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan. Penghitungan DAK Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK.

Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu: • Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan • Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedagkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

Daerah yang memenuhi krietria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional danmenteri/pimpinan lembaga terkait. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan. Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan penetapan alokasi DAK dimaksud, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Penganggaran di Daerah Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.

Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping. Penyaluran DAK DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Pelaporan Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri.

Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Pemantauan dan Evaluasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Referensi • [1]Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ↩ Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link).

Kemungkinan yang terjadi adalah: * Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya; * Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau * Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn.

Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.
Postingan tentang pertanyaan "dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah" beserta jawaban pembahasan dan penjelasan lengkap. Jawaban Dana perimbangan dalam APBN diantaranya adalah dana bagi hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Selanjutnya, saya sarankan kamu untuk mambaca postingan pertanyaan pada umumnya sebuah usaha apapun ingin mencapai keuntungan yang biasa disebut beserta jawaban pembahasan dan penjelasan lengkap. Pembahasan dan Penjelasan Perlu kamu ketahui bahwa pertanyaan " dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah" yang saya berikan merupakan jawaban pembahasan dan penjelasan lengkap.

Jawaban dari pertanyaan " dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah" yang saya berikan melalui proses moderasi para tim ahli di bidangnya. Yang dimana pertanyaan " dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah" melewati proses pengkajian untuk menemukan jawaban paling benar dan akurat. Kesimpulan Jadi anda jangan meragukan lagi jawaban dari pertanyaan " dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah" yang kami publikasikan.
Daftar isi • 1 Klasifikasi • 2 Dana Bagi Hasil • 2.1 DBH Pajak • 2.1.1 DBH PBB • 2.1.2 DBH BPHTB • 2.1.3 DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 • 2.1.4 Penetapan Alokasi DBH Pajak • 2.1.5 Penyaluran DBH Pajak • 2.2 DBH Sumber Daya Alam • 2.2.1 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan • 2.2.2 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum • 2.2.3 DBH Sumber Daya Alam Perikanan • 2.2.4 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi • 2.2.4.1 Dari Wilayah Kabupaten/Kota • 2.2.4.2 Dari Wilayah Provinsi • dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi • 2.2.6 DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi • 2.2.7 Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam • 2.2.8 Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA • 2.2.9 Penyaluran DBH Sumber Daya Alam • 2.3 Pemantauan dan Evaluasi • 3 Dana Alokasi Umum • 3.1 Umum • 3.2 Mekanisme Pengalokasian • 3.2.1 Formula dan Penghitungan Alokasi DAU • 3.3 DAU untuk daerah otonom baru • 3.4 DAU Tambahan • 3.5 Penetapan Alokasi • 3.6 Penyaluran • 4 Dana Alokasi Khusus • 4.1 Mekanisme Pengalokasian DAK • 4.2 Penghitungan DAK • 4.3 Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK • 4.4 Penganggaran di Daerah • 4.5 Penyaluran DAK • 4.6 Pelaporan • 4.7 Pemantauan dan Evaluasi • 5 Referensi • 6 Pranala luar Klasifikasi [ sunting - sunting sumber ] Dana Perimbangan terdiri atas: • Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari: a.

DBH Pajak: i. Pajak Bumi dan Bangunan ii. Bea Perolehan Hak atas Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah dan Bangunan iii. Pajak Penghasilan: i. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ii. Pajak Penghasilan Pasal 21 b. DBH Sumber Daya Alam: i.

Kehutanan: * Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) * Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) * Dana Reboisasi (DR) ii.

Pertambangan Umum: * Iuran Tetap (Land-rent) * Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) iii. Perikanan: * Pungutan Pengusahaan Perikanan * Pungutan Hasil Perikanan iv. Pertambangan Minyak Bumi * Setoran Bagian Pemerintah; atau * Iuran Tetap dan Iuran Produksi v. Pertambangan Gas Bumi vi. Pertambangan Panas Bumi • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH bersumber dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

DBH Pajak [ sunting - sunting sumber ] DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8). DBH PBB [ sunting - sunting sumber ] Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah.

DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah rincian sebagai berikut: • 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan; • 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan • 9% untuk biaya pemungutan. Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan • 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

DBH BPHTB [ sunting - sunting sumber ] Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah.

DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 [ sunting - sunting sumber ] Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut: • 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dirinci lagi sebagai berikut: • 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan • 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Penetapan Alokasi DBH Pajak [ sunting - sunting sumber ] Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Alokasi DBH PBB dan DBH BPHTB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. • Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21: • Alokasi untuk masing-masing daerah terdiri atas: • Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; dan • Alokasi Definitif (pembagian definitif) yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

• Alokasi didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. • Alokasi didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. Penyaluran DBH Pajak [ sunting - sunting sumber ] DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan.

Untuk DBH PBB dan BPHTB bagian daerah, penyalurannya dilaksanakan secara mingguan. Sedangkan untuk PBB dan BPHTB bagian Pemerintah, penyalurannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan. Pengecualian untuk PBB bagian Pemerintah yang dialokasikan sebesar 3,5% sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, penyalurannya hanya dilaksanakan dalam bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan, dengan perincian sebagai berikut: • penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara; dan • penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitif, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. DBH Sumber Daya Alam [ sunting - sunting sumber ] DBH Sumber Daya Alam berasal dari: • Kehutanan; • Pertambangan Umum; • Perikanan; • Pertambangan Minyak Bumi; • Pertambangan Gas Bumi; dan • Pertambangan Panas Bumi.

DBH Sumber Daya Alam Kehutanan [ sunting - sunting sumber ] DBH Kehutanan berasal dari: • Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); • Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan • Dana Reboisasi (DR). DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; • 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari DR, sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. DBH Sumber Daya Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah Pertambangan Umum [ sunting - sunting sumber ] DBH Pertambangan Umum berasal dari: 1.

Iuran Tetap (Land-rent); dan 2.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty). Dari Wilayah Kabupaten/Kota DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; • 32% untuk kabupaten/kota penghasil, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; dan • 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; DBH Pertambangan Umum sebesar 80% dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian: • 26% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam Perikanan [ sunting - sunting sumber ] DBH Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi [ sunting - sunting sumber ] Dari Wilayah Kabupaten/Kota [ sunting - sunting sumber ] DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: • DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian: • 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; • 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

• DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan; • 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Provinsi [ sunting - sunting sumber ] DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: • DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian: • 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

• DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut: • 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

DBH yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi [ sunting - sunting sumber ] Dari Wilayah Kabupaten/Kota DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: • DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian: • 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; • 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

• DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian: • 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan; • 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan • 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dari Wilayah Provinsi DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: • DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian: • 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

• DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian: • 0,17% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang termasuk dalam bagian kedua 0,5% wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi [ sunting - sunting sumber ] DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari: 1. Setoran Bagian Pemerintah; atau 2. Iuran Tetap dan Iuran Produksi. DBH Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian: • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan • 32% untuk kabupaten/kota penghasil; • 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam [ sunting - sunting sumber ] Prosedur penetapan alokasi DBH Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut: • Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

• Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis. • Ketetapan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dasar penghitungan DBH sumber daya alam oleh menteri teknis.

• Ketetapan menteri teknis disampaikan kepada Menteri Keuangan. • Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis. • Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk masing-masing Daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknis, perkiraan bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA [ sunting - sunting sumber ] Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan.

Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari kementerian teknis. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam [ sunting - sunting sumber ] Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan.

Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan dalam APBN tahun berjalan.

Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130%, maka selisihpenerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum (DAU). Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pemantauan dan Evaluasi [ sunting - sunting sumber ] Pembagian tugas Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi hasil adalah sebagai berikut: • Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi.

• Menteri teknis melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH Dana Reboisasi (DR). • Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran rehabilitasi hutan dan lahan yang berasal dari DBH DR.

Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan pendanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan penambahan anggaran pendidikan dasar, maka Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH bagian 0,5% yang disediakan untuk anggaran pendidikan dasar untuk tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam, tata cara penyaluran,pedoman umum, [petunjuk teknis] pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan DBH kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan danRAPBN tahun anggaran berikutnya. Dana Alokasi Umum [ sunting - sunting sumber ] Dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah utama: Dana Alokasi Umum Umum [ sunting - sunting sumber ] • Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

• Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. • Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Mekanisme Pengalokasian [ sunting - sunting sumber dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah Formula dan Penghitungan Alokasi DAU [ sunting - sunting sumber ] Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya.

Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dankapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, danIndeks Pembangunan Manusia.

Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlahgaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka data yang digunakan adalah data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota.

Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota.

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal: • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, menerima DAU dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah alokasi dasar ditambah celah fiskal.

• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar. • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. DAU untuk daerah otonom baru [ sunting - sunting sumber ] DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah data celah fiskal dan alokasi dasar untuk daerah baru tersebut.

Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk. Dalam hal ini, penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai. DAU Tambahan [ sunting - sunting sumber ] Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan dialokasikan sebagai DAU tambahan.

DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal. Penetapan Alokasi [ sunting - sunting sumber ] Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penyaluran [ sunting - sunting sumber ] DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dana Alokasi Khusus [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dana Alokasi Khusus Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah kriteria teknis.

Mekanisme Pengalokasian DAK [ sunting - sunting sumber ] Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud.

Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan. Penghitungan DAK [ sunting - sunting sumber ] Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu: • Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan • Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedagkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi krietria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional danmenteri/pimpinan lembaga terkait. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK [ sunting - sunting sumber ] Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK dimaksud, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Penganggaran di Daerah [ sunting - sunting sumber ] Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.

Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.

dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah

Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping. Penyaluran DAK [ sunting - sunting sumber ] DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pelaporan [ sunting - sunting sumber ] Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri.

Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Pemantauan dan Evaluasi [ sunting - sunting sumber ] Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Referensi [ sunting - sunting sumber ] • Halaman ini terakhir diubah pada 17 April 2022, pukul 07.46. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

• Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

APBN DAN APBD, MATERI KELAS XI SMA




2022 charcuterie-iller.com