Jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

Asas Dalam Penyelenggaraan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah didasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu: (a) asas desentralisasi; Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.

(b) asas dekonsentrasi; Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. c) asas tugas pembantuan : Sementra Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.

Asas- asas pemerintahan yang baik dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi : 1. Asas kepastian hukum Asas kepastian hukum di sini dapat di artikan bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan.

2. Asas tertib penyelenggara Negara Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum Yaitu asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 4. Asas keterbukaan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas asas pribai, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas Yaitu asas yang mengutamakan anatara hak dan kewajiban penyelenggara negara 6. Asas profesionalitas Yaitu asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Asas efisiensi, dan Asas efektivitas. Asas-asas di atas mempunyai keterkaitan dengan efektifitas pelaksanaan Otonomi Daerah. Untuk penjelasan lebih lanjut Baca juga : Bagaimanamembangun hubungan pusat dan daerah berdasarkan bingkai NKRI (bab 3 UUD 1945Pasal 18 dan UU no 32 Tahun 2004)?

Bali is a beautiful island and have a lot of unique culture. Your tour will be really fun, enjoyable and get Cheap Bali Tour Packages with number one service for your trip. Here you can choice your Bali private tour our Bali Tour package, Bali Traditional tours, Bali Spa, etc with cheap price, but good service with profesional, and friendly. Fear of tour travel agents who give bad service and making you lose money and effort?

fear of bad, evil travel tour agent who will harm you? CLICK HERE to Book It Now “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.

Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” - Pramoeditya Ananta Toer • • • • • • Artikel Bahasa Bali • Hukum Adat • Hukum Administrasi Negara • Hukum Agraria • Hukum Internasional • Hukum Kepariwisataan • Hukum Perdata • Hukum Pidana • Hukum Tata Negara • Story • Kesehatan • Tentang Bali My name is Putu Endra Yuda, a blogger from Bali. Bali is know as the island of the gods,so many tourists want to visit and enjoy beautiful of the island,both cultures,customs and natural.

Thinking of going to Bali? Don't hesitate to contact me if you have questions or just looking for more information. View my complete profile TRANSFORMASI SOSIAL BERBASIS PANCASILA Ranah Mental-Kultural (Sila 1, 2, 3) Masyarakat religius berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, tak mem … uja materialisme-hedonisme, menjalin persatuan dengan semangat pelayanan Integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan Sila 4 yang berorientasi persatuan (Negara Kekeluargaan) dan Perekonomian merdeka yang berkeadilan dan keadilan (Negara berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong.

Kesejahteraan) menolong menekankan penguasaan Negara (atas sector strategis) seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial Ranah Material (Sila 5) Ranah Politikal Tujuan Perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berikan analisis dan penjelasan anda tentang gambar tersebut !

(Jawaban ditulis tangan minimal 2 paragraf)​
Pengertian Huku m Pemerintahan Daerah • Pemerintahan daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 • Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah • Pemerintah daerah adalah penyelenggaraanpemerintahan daerah otonomioleh pemerintahan daerah danDPRD menurut asas Desentralisasi.

• Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat · Daerah otonom, selanjutnya disebutdaerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mangatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar kanaspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan.

Dengan kata lain, Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Istilah Hukum Tata Negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht yang artinya adalah hukum Negara.Staats berarti negara-negara, sedangkan recht berarti hukum.Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi Hukum Tata Negara.Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara.

Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda.

Hukum Tata Negara juga dapat dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif.Hukum Tata Negara Umum membahas asas- asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan Hukum Tata Negara Positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.

Misalnya, hukum tata negara Indonesia, Hukum Tata Negara Inggris, ataupun Hukum Tata Negara Amerika Serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan, adalah merupakan hukum tata negara positif. Barulah setelah reformasi 1998 terjadi perkembangan yang dominan dalam studi Hukum Tata Negara.Lahirnya para ahli Hukum Tata Negara juga turut membantu perkembangan tersebut.Melalui amandemen pancasila akhirnya menghasilkan perubahan dan perombakan pada struktur / unsur kenegaraan.

Terlahirnya lembaga-lembaga negara baru itu tak lain bermaksud mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan demokratis. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : √ Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata Dan Administrasi) Serta Macamnya Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia • Lahirnya Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui pernyataan prokiamasi kemerdekaan Indonesia oleh Dung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Dengan demikian, sejak saat itu (17-8-1945) telah lahir negara baru, yaitu negara Republik Indonesia dan bersamaan dengan itu berdiri pula tata hukum dan tata negara Indonesia sendiri.

• Lahirnya Pemerintahan Indonesia Pada tanggal 29 April 1945 pemerintah bala tentara Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usah usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Ir. So karno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, A Kusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Sali Mr. Achmad Subardjo, KHA. Wahid Hasjim, dan Mr.

Muhammad Yamin.anggal 22 Juni 1945 BPUPKI berha meryusun naskah rancàngan Pembukaan UUD 1945 da tanggai 16 Juli 1945 selesai menyusun naskah rancangan UUD 1945 Setelah itu BPUPKI dibubarkan. Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk badan baru dengan nama Dokurit Zyunbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indon sia (PPKI) PPKI menyaksikan pula pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno pada tanggal.

17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan hasilnya menetapkan : • Pembukaan UTD 1945. • Undang-Undang Dasar 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia. • Ir. Soekarno dan Drs.

Jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. • Pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI bersidang lagi dan hasilnya menetapkan: • Membentuk 12 Departemen Pemerintahan.

• Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 propinsi dan tiap propinsi dibagi menjadi karesidenan-karesidenan. Dengan selesainya sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 dengan hasil seperti tersebut di atas, secara formal negara Republik Indonesia telah memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk terbentuknya suatu organisasi negara yaitu adanya rakyat, wilayah, kedaulatan, dan pemerintahan, serta mempunyai tujuan negara.

• Sistem Pemerintahan di Indonesia Pengertian tentang sistem pemerintahan adalah sama dengan pengertian tentang bentuk pemerintahan. Pengertian tentang bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku, yang menentukan bagaimana hubungan antar alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya.

Ada tiga macam sistem pemerintahan: • Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan parlemen sangat erat.

• Sistem pemerintahan presidensil ialah sistem pemerintahan yang memisahkan secara tegas badan legislatif, ba dan eksekutif, dan badan yudikatif. • Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif.

Maksudnya, dalam sistem pemerintahan seperti ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dan rakyat. Kontrol tersebut dilaksanakan dengan cara : • Referendum, Ada tiga macam referendum, yaitu: Referendum Obligator,Referendum Fakultatif, Referendum Konsultatif • Usul inisiatif rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintah.

Sistem pemerintahan menurut UUD yang pernah berlaku di Republik Indonesia: • Menurut Konstitusi RIS. • Menurut UUDS 1950. • Menurul UUD 1945.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Perniagaan Dalam Hukum Dagang Beserta Bentuk Dasar Kepemilikan Bisnis Hukum Tata Negara Menurut para Ahli • Menurut Cristian Van Vollenhoven Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

• Menurut J. H. A. Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.Negara adalah organisasi jabatan-jabatan.Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan.

• Menurut J. R. Stellinga Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkpan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara. • Menurut Kusumadi Pudjosewojo Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutannya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan negara itu.

• Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya • Menurut Paul Scholten Menurut Paul Scholten, Hukum Tata Negara itu tidak lain adalah het recht dat regelt de staatsorganisatie, atau hukum yang mengatur tata organisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-organisasi, seperti gereja dan lain-lain.

• Menurut Van der Pot Hukum Tata Negara merupakan aturan dari yang menentukan berat badan yang diperlukan, kewenangan masing-masing lembaga, hubungan antar lembaga dengan satu sama lain, dan hubungan antara tubuh individu dalam suatu Negara. • Menurut Van Vollen Hoven Hukum Konstitusi adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum Pemimpin dan bawahan Menurut masyarakat hukum dan tingkat individu masyarakat yang menentukan area subyek lembaga hukum dan lingkungan dan Tentukan berkuasa Ulasan fungsi mereka dalam komunitas hukum, serta menentukan komposisi dan kekuatan tubuh Ulasan ini.

• Menurut Logemann Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur organisasi masyarakat Negara. menurut Organisasi Prof.Logemann yang bertujuan untuk Mengatur Mengatur kekuasaan dan masyarakat.

• Menurut Mac Iver Menurut Mac Iver Negara sebagai orgaization politik, harus dibedakan dari “masyarakat” adalah organisasi politik .Negara dalam masyarakat, tapi itu bukan bentuk organisasi di masyarakat bahwa barang-barang masyarakat.Negara, yaitu organisatie-gantungan.

• Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H. Dalam Pelajaran bukunya hukum Pedoman Perencanaan Indonesia menyatakan bahwa: “Hukum Konstitusi adalah hukum yang mengatur negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (Monarki atau revublik), yang yang menunjukkan bahwa Pemimpin komunitas hukum dan bawahan, bersama-sama dengan tingkatan- tingkatan (hierarchie), yang yang selanjutnya menegaskan wilayah lingkungan dan orang-orang dari masyarakat dan akhirnya menunjukkan hukumitu Akhirnya paerlenglkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

• Menurut Vollenhoven Hukum konstitusional membahas Pemimpin dan bawahan masyarakat hukum serta hubungan masyarakat hukum sesuai dengan hirarki dan hak-hak dan kewajiban masing-masing, dan masing-masing daerah menentukan dari jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, itu menunjukkan negara dalam keadaan statis.

• Menurut Wade dan Phillips Dalam bukunya berjudul “hukum KONSTITUSI” yang diterbitkan pada tahun 1936. Hukum Konstitusi adalah hukum yang mengatur negara peralatan ilmiah, tugas dan hubungan antara negara lampiran. • Menurut Van der pot Hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang di perlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungannya dengan individu-individu, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat dinamis.

• Menurut Scholten Aturan hukum konstitusional yang memerlukan Tentukan lembaga dan otoritas masing-masing, terkait satu sama lain dan individu, definisi dinamis ini menyebutkan warga. • Menurut Austin Mengatakan bahwa UU Konstitusi menentukan – orang tertentu atau kelompok – kelompok yang memegang kekuasaan tertentudari istimewatertentu masyarakat (Souvereign listrik) di negara itu.

• Menurut Apeldorn Jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan konstitusi adalah Ulasan mereka yang memegang jabatan publik dan batas-batas kekuasaannya. hukum konstitusional diistilahkan dalam hukum negara dalam arti sempit adalah untuk membedakan hukum negara dalam arti luas, yang yang mencakup hukum administrasi negara dan hukum konstitusi itu sendiri.

• Menurut Maurice du verger Hukum konstitusi hukum merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi lembaga-lembaga politik. • Menurut Kusumadi pudjosewojo Hukum konstitusi merukan hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (Monarki / republik) yang menunjukkan masyarakat hukum baik Pemimpin dan bawahan serta tingkat (hierarchie) yang yang selanjutnya menegaskan lingkungan daerah dan orang-orang dari masyarakat hukum dan akhirnya menunjukkan peralatan ilmiah (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum dan komposisi (terdiri dari satu atau beberapa orang), tingkat wewenang dan menggambar alat negara.

• Menurut Vanvollen Hoven Hukum Tata Negara adalah masyarakat hukum untuk Mengatur semua Pemimpin dan bawahan Menurut masyarakat hukum dan tingkat masing-masing mata pelajaran yang Menentukan daerah lingkungan dan akhirnya Tentukan lembaga dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum ada dan Menentukan komposisi dan kewenangan berat.

• Menurut Vanderpot Hukum konstitusi adalah tubuh aturan yang Menentukan Diperlukan dan kewenangan masing-masing, hubungan dengan satu sama lain dan hubungan mereka dengan individu. • Menurut Prof. Mr. Ph Kleintjets Hukum Konstitusi terdiri dari norma-norma norma hukum mengenai prosedur (Inrichting Hindia), keadaan peralatan listrik (Demet Overheadsgezag), otoritas pemerintah (Bevoegdheden) dan perhubungan kekuasaan (Onderlinge Machtsverhouding) antara peralatan ilmiah.

• Menurut Menurut Prof. ANHOCIEZT Hukum konstitusi adalah hukum yang pemerinatahan Pejabat peraturan yang memiliki otoritas dan kekuasaan, batas-batas sendiri untuk Mengatur negara Menyediakan alat (yang mengatur semua aspek kehidupan individu yang yang terdiri dari sejumlah Negara). • Menurut J.H.A Logemann Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Untuk Logemann, kantor pemahaman Yuridis fungsi, sedangkan fungsi rasa sosiologis.

Oleh karena itu, negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi dalam hubungannya satu sama lain dan secara keseluruhan dalam arti pengadilan atau lembaga negara adalah sebuah organisasi yang menyebut ambtenorganisatie. • Menurut Van Vollenhoven Hukum Konstitusi Hukum Konstitusi yang mengatur semua masyarakat Atasan dan bawahan hukum sesuai dengan masyarakat hukum dan tingkat masing-masing masyarakat yang mendefinisikan wilayah tersebut.

dan akhirnya Tentukan lembaga dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum serta Tentukan sususnan dan wewenang badan Ulasan ini. • Menurut Scholten Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

Kesimpulannya, bahwa organisasi negara telah tertutup bagaimana posisi organ di negara, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. • Menurut Van der Pot Hukum konstitusi adalah aturan yang menentukan lembaga dan otoritas Diperlukan masing-masing, terkait satu sama lain dan hubungan dengan individu lain.

• Menurut Apeldoorn Hukum Tata Negara dalam arti sempit istilah ini Identik dengan hukum konstitusional dalam arti sempit, adalah untuk membedakan hukum jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas, yang termasuk hukum konstitusi dan administrasi hukum itu sendiri.

• Menurut Paton George Whitecross Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur keadaan peralatan ilmiah, tugas, wewenang dan hubungan antara negara lampiran.

Dalam bukunya “yurisprudensi” yang mendefinisikan yang konstitusional fungctions bagian hukum menawarkan bagian dengan pertanyaan hukum di sekitar distribusi kekuasaan dan organ negara.

• Menurut J. Maurice Duverger Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan berfungsi politik lembaga nagara.

• Menurut R. Kranenburg Hukum Tata Negara meliputi komposisi hukum yang terkandung dalam hukum konstitusi negara. • Menurut Utrecht Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial Pejabat negara dan kekuasaan.

• Menurut Kusumadi Pudjosewojo Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (Monarki atau republik), yang mana Menunjukkan Pemimpin hukum publik maupunyang bawahan, dan tingkat (hierarchie), yang yang selanjutnya memvalidasi lingkungan setempat dan orang-orang dari masyarakat hukum nasional dan akhirnya masyarakat yang menunjukkan pas (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum, dan komposisi (terdiri dari satu atau beberapa orang), tingkat kewenangan, dan antara alat kelengkapan menarik.

• Menurut J.R. Stellinga Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur wewenang dan keadaan peralatan ilmiah tugas-keawajiban, mengatur hak dan kewajiban warga negara. • Menurut L.J. Apeldorn Negara dalam arti Penguasa, yaitu mereka yang memegang kekuasaan dalam persekutuan orang-orang yang mendiami daerah.

• Menurut A.V.dicey Dalam bukunya “Pengantar studi consrtitution hukum”, tidak pasti untuk mengatakan: “Sebagai istilah yang digunakan di Inggris, Muncul untuk menutupi semua aturan langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan inthe negara Souvereign” Hukum Tata Negara adalah semua hukum (secara tertulis kepada “semua aturan”) yang terletak pada jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan di negara itu dan implementasi yang tertinggi di negara ini.

• Menurut Logemann Dalam bukunya “Lebih saatsrecht een van de teori” dan “Het Staatsrecht van Indonesia”, Logemann mengatakan: Hukum konstitusi adalah hukum yang yang mengatur organisasi negara.

• Posisikan pemahaman Yuridis fungsi • Fungsi ini pengertin sosiologis. Karena Negar adalah organisasi yang terdiri dari fungsi dan hubungan mereka dengan Yuridis satu lain.Secara, maka negara adalah posisi organisasi. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Dan Tujuannya Hubungan Hukum Tata Negara Ilmu-Ilmu lainnya • Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik Ibarat tubuh manusia, maka ilmu hukum tata negara diumpamakan oleh Barent sebagai kerangka tulang belulangnya, sedangkan ilmu politik ibarat daging-daging yang melekat di sekitarnya (het vlees er omheen beziet).

Oleh sebab itu, untuk mempelajari hukum tata negara, terlebih dahulu kita memerlukan ilmu politik, sebagai pengantar untuk mengetahui apa yang ada di balik daging-daging di sekitar kerangka tubuh manusia yang hendak diteliti. Dalam hal ini negara sebagai objek studi hukum tata negara dan ilmu politik juga dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri atas daging dan tulang.

Menurut G.Jellinek terlihat dengan jelas bahwa hukum tata negara dengan politik mempunyai hubungan yang erat. Selain itu bagaimanapun juga organisasi negara itusendiri merupakan hasil konstruksi sosial tentang perikehidupan bersama dalam satu komunitas hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum yang mempelajari dan mengatur negara sebagai organisasi tidak mungkin memisahkan diri secara tegas dengan perikehidupan bermasyarakat.

• Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara Ilmu negara atau staatsleer (bahasa Belanda) adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok mengenai negara dan hukum tata negara.

Oleh karena itu agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya sistem hukum ketatanegaraan suatu negara sudah sepatutnya kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ihwalnya secara umum tentang negara yang didapat dalam ilmu negara.Dengan demikian jelas bahwa hubungan antara ilmu negara dan hukum tata negara erat sekali.Ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara.

• Hubungan HTN dengan Hukum Administrasi Negara Menurut Van Vollenhoven hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara.

Dengan kata lain hukum tata negara merupakan pemberian wewenang. Adapun hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu memberikan batasan-batasan pada organ-organ negara dalam melakukan wewenangnya yang ditentukan oleh hukum tata negara.Organ-organ negara tanpa ketentuan dalam hukum tata negara adalah seperti sayap burung yang lumpuh.Sebaliknya organ-organ negara tanpa ketentuan dalam hukum administrasi negara adalah seperti burung terbang bebas dengan sayapnya karena dapat mempergunakan kewenangan sekehendak hatinya.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Hukum Agraria – Pengertian, Sumber, Asas, Tujuan, Konsepsi, Hak, Jenis, Konflik, Para Ahli Sumber Hukum Tata Negara Indonesia • Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuanketentuan lainnya. • Ketetapan MPR Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.

• UU/peraturan pemerintah pengganti UU mengandung dua pengertian, yaitu : a. Undang-undang dalam arti materiel yaitu peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945. • Peraturan Pemerintah Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

• Keputusan Presiden UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945.

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.

• Peraturan pelaksana lainnya Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

• Convention (Konvensi Ketatanegaraan) Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan.

Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum Beserta Sumber Dan Macamnya Objek Hukum Tata Pemerintahan Kajian Hukum Tata Pemerintahan mencakup dua aspek yaitu aspek yang luas dan sempit.

Kedua aspek itu melihat Hukum Tata Pemerintahan dari fokus perhatian yakni obyek penelitiannya. Aspek yang Luas: melihat Hukum Tata Pemerintahan sebagai sebagai obyek yang berorientasipada pengertian Hukum Tata Pemerintahan yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan sedangkan obyek yang sempit adalah yang tidak identik.

Idendifikasi sedemikian ini, maka pemberian Pengertian hukum Tata Pemerintahan terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu : • Hukum Tata Pemerintahan Heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara.

Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara. • Hukum Tata Pemerintahan Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara. Hukum Tata Pemerintahan Heterenom dalam kajiannya berada pada konteks tugas- tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspk hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga- lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalan kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan.

Juga menyangkut aspek hukum dalam menyelesaikan pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu perbuatan pemerintah. Sedangkan Hukum Tata pemerintahan yang Otonom adalah adalah hukum yang dibuat dan atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalan rangka pelaksanaan tugas seperti; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/W alikota.

Didalam mempelajari Hukum Tata Pemerintahan Heteronom akan terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan ditentukan oleh tipe negara. Pada tipe welfare state (negara kesejahteraan), lapangan pemerintahan semakin luas. Hal ini disebabkan semakin luasnya tuntutan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Tugas pemerintah dalam tipe negara demikian ini, oleh Lemaire (1952) disebut sebagai Bestuurzorg. Ini jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, kepada aparatur pemerintah memiliki hak istimewa yang disebut Freies Ermessen, yaitu kepada aparatur pemerintah diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan yang mendesak dan peraturan penyelesaiannya belum ada.

Dengan hak yang demikian itu maka aparatur pemerintah dapat membuat peraturan yang diperlukan. Dari sini terlihat bahwa dengan hal istimewa menyebabkan fungsi aparatur pemerintah dalam Wefare State ini bukan saja berfungsi sebagai badan eksekutif tetapi juga sudah berfungsi sebagai badan legilatif.

Sebagai konsekwensinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak ini pun diakui, di dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa kepada Presiden diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang- Undang (Perpu). Fungsi Presiden sebagai kepala eksekutif melakukan perbuatan dibidang legislatif, yang dalam Tata Negara disebut delegasi perundang-undangan, dengan tujuan : mengisi kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan, dan para aparatur pemerintah dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang.

Didalam Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dipelajari pula hal-hal yang menyangkut leability, responsibility dan accountability. Leability menuntut tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap hukum. Artinya dalam melaksanakan tugas para aparatur pemerintah dituntut untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku, dituntut untuk mempertahankan keberlakukan aturan hukum.

Begitu pula dengan responsibility para aparatur pemerintah dituntut tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas dalam batas-batas pendelegasian wewenangan yang pada gilirannya dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang.

Accontability menunut para aparatur negara bertanggung jawab atas segala kegiatan dan tugas yang diemban. Di dalam kerangka itulah maka konteks hubungan hukum terjelma dalam tuntutan dan realisasi tuntutan. Ketiga hal tersebut ini bukan saja menjadi suatu keharusan dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah tetapi justru menjadi dasar dari kekuasaan para aparatur pemerintah di dalam berbuat dan bertindak. Kalau berbicara tentang kekuasaan aparatur pemerintah, maka sumber kekuasaan berasal dari sumber kekuasaan yang tertinggi yang ada pada setiap negara.

Kekuasaan demikian itu diartikan sebagai kedaulatan yang ada pada setiap negara. Kekuasaan yang berasal dari kedaulatan adalah disebut kekuasaan publik yaitu suatu kekuasaan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun kecuali melalui aturan hukum yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa.

Aturan-aturan yang sifatnya istimewa inilah yang menjadi isi dari aturan Hukum Tata Pemerintahan baik itu dalam konteks yang heteronom maupun dalm konteks yang otonom. Dalam konteks yang heteronom, isi Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan- aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa dan kelurahan termasuk didalamnya kaitan atas hal-hal tersebut diatas.

Sedangkan dalam konteks yang otonom, maka isi Hukum Tata Pemerintahan adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah baik itu bersifat pengaturan sepihak sebagaimana ketetapan maupun pengaturan dua pihak sebagaiaman telah dijelaskan sebelumnya.

Semua aturan yang dimaksud adalah bersifat istimewa atau yang bersifat khusus. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Hukum Secara Umum Beserta Tujuan, Bidang Dan Sistemnya Lengkap Asas Hukum Tata Negara Indonesia Asas hukum tatanegara Indonesia adalah Prinsip-prinsip Dasar yang Harus Dipatuhi dan Dilaksanakan dalam Pengaturan Ketatanegaraan Indonesia, yang Dituangkan dalam Produk- produk Hukum Ketatanegaraan. Jadi, asas hukum tatanegara indonesia terdapat dalam UUD 1945.

UUD 1945 Merupakan Sumber Formal Hukum Jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia. Karenanya dalam UUD 1945 Termuat Prinsip-prinsip Dasar atau Asas-asas Mengenai Ketatanegaraan Indonesia. Beberapa asas hukum tatanegara indonesia dalam UUD 1945, antara lain: • Asas Pancasila, • Asas Negara Hukum, • Asas Kekeluargaan, • Asas Kedaulatan Rakyat (Demokrasi), • Asas Negara Kesatuan, • Asas Pembagian Kekuasaan dan Check and Balances.

Untuk kali ini hanya akan di jelaskan asas Pancasila, asas Negara Hukum, dan asas Kekeluargaan. Berikut penjelasannya.

• Asas Pancasila 1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Asas-asas hukum tata negara Indonesia yang mencerminkan asas Ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut: • Dimuat dalam Pembukaan Alinea IV dan Pasal 29 UUD 1945.

• Negara Dapat Mengatur Masalah-masalah Agama Bagi Rakyatnya. • Bidang Eksekutif – Adanya Departemen Agama. • Bidang Legislatif – UU. No.

1 Tahun 1974 : Perkawinan dan UU. 7 Tahun 1989 : Peradilan Agama. • Bidang Yudikatif – Prinsip Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME dalam UU. No. 4 Tahun 2004 : Kekuasaan Kehakiman. 2.

Asas Kemanusiaan, Asas-asas hukum tata negara Indonesia yang mencerminkan asas Kemanusiaan adalah sebagai berikut: • Dimuat dalam Pembukaan Alinea IVdan Pasal 27, 28, 28 A-J dan 34 UUD 1945. • Negara Berkewjiban Menangani Permasalahan Kemanusiaan. • Bidang Legislatif – Tap MPR No.

VII/1998 dan UU. No. 39 Tahun 1999 : Keduanya Mengenai HAM, serta UU. 7 Tahun 2000 : Peradilan HAM. • Bidang Eksekutif – Departemen atau Lembaga Pemerintah yang Menangani Bidang Kemanusiaan, Misal: Depkum & HAM, Dep.

Kesehatan, Depnaker, Menko Kesra dll. 3. Asas Kebangsaan atau Persatuan (asas negara kesatuan), Asas-asas hukum tata negara Indonesia yang mencerminkan asas Kebangsaan atau Persatuan (asas negara kesatuan) adalah sebagai berikut: • Dimuat dalam Pembukaan Alinea IV dan Pasal 33, 35, 36, dan 36 A, B, dan CUUD 1945.

• Sebagai Negara Merdeka dan Berdaulat, Indonesia Bebas Menentukan Keinginan dan Nasibnya Sendiri, Utamnya Urusan Dalam Negeri. • Bidang Eksekutif – Dibentuk Pemerintahan Sendiri. • Bidang Legislatif – UU. No. 12 Tahun 2006 Mengenai Kewarganegaraan. 4. Asas Kedaulatan Rakyat (Asas Demokrasi), Asas-asas hukum tata negara Indonesia yang mencerminkan asas Kedaulatan Rakyat ( Asas Demokrasi) adalah sebagai berikut: • Dimuat dalam Pembukaan Alinea IV dan Pasal 1 ayat 2, 6A ayat 1, 22E, dan 28 UUD 1945.

• Rakyat Diakui dan Dijamin Kedaulatannya untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Bernegara. • Tindakan dan Kebij akan Pemerintah Harus Berdasarkan Kemauan dan Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Rakyat Melalui Wakilnya. • Bidang Legislatif – Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Dipilih danMewakili Rakyat. • Bidang Eksekutif – Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota Dipilih oleh Rakyat.

• Bidang Yudikatif – Hakim Agung dan Anggota Komisi Yudisial Harus MendapatPersetujuan DPR, 3 Anggota Mahkamah Konstitusi Diajukan Oleh DPR. 5. Asas Keadilan Sosial Asas-asas hukum tata negara Indonesia yang mencerminkan asas Keadilan Sosial adalah sebagai berikut: • Terkait Erat dengan Asas Kemanusiaan. • Dimuat dalam Pembukaan Alinea IV dan Pasal 27, 28, 28 A-J, 31, 33, dan 34 UUD 1945.

• Negara Berkewajiban Menangani, Memelihara, dan Merealisasi Keadilan Sosial. • Bidang Eksekutif – Departemen atau Lembaga Pemerintah yang Menangani Keadilan Sosial >> Depkes, Depnaker, Depdiknas, Menko Kesra, dll.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

• Bidang Yudikatif – Setiap Keputusan Hakim Harus Berdasarkan Keadilan Sosial. • Bidang Legislatif – UU. No. 7 Tahun 1984 : Penghapusan Diskrimanasi Wanita, UU. No. 4 Tahun 1979 : Kesejahteraan Anak, dan UU. No. 23 Tahun 2004 : Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. • Asas Negara Hukum • Indonesia Negara Hukum Secara Tersirat/TidakLangsung Dinyatakan pada: -Pemb.

UUD 1945; Alinea I : “Pri Keadilan”, Alinea II: “Adil”Alinea IV “Keadilan Sosial”. -Pasal-Pasal UUD 1945; Pasal 4 Ayat 1: Presiden Memegang Kekuasaan Berdasarkan UU, Pasal 9 : Presiden dan Wakil Presiden akan Menjalankan UU dan Peraturan, Pasal 27 Ayat 1 : Kesamaan dalam Bidang Hukum/Supremasi Hukum, dan Pasal 28 D Ayat 1 : Kepastian Hukum. • Pernyataan Indonesia sebagai Negara Hukum Secara Tersurat/Langsung Dimuat padaPasal 1 Ayat 3 UUD 1945: Indonesia adalah Negara Hukum.

• Indonesia adalah Negara yang Berdiri di Atas Hukum, Menjamin Terlaksananya Hukum & Adanya Kesamaan Bidang Hukum. • Bidang Eksekutif – Adanya Depkum & HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan ,dll. • Bidang Yudikatif – Adanya Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi.

• Biadang Legislatif – Keberadaan Lembaga & Proses Penempatan Anggota LegislatifBerdasarkan Ketentuan Jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan. • Asas Kekeluargaan • Dimuat dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. • Bersumber dari Budaya Bangsa Indonesia – Misal : Peneyelesaian denganMusyawarah. • Karakteri stik Kekeluargaan: a. Tanggung Jawab (Orang Tua – Anak, Pemimpin – yang Dipimpin ). b. Cinta Kasih Terhadap Sesama Anggota Jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Saling Menghormati, d. Saling Melindungi, e. Ada Toleransi, g. Tidak Ada Paksaan. • Bidang Eksekutif – Melindungi & Mengayomi Rakyat. • Bidang Yudikatif – Hakim Menentukan Putusan dengan Musyawarah. • Bidang Legislatif – MPR, DPR, DPD, & DPRD Mengambil Keputusan dengan Musyawarah. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Hukum Pidana Internasional : Pengertian, Karakteristik, Dan Sumber, Beserta Asas-Asasnya Secara Lengkap Hirarki Perundang Undangan di Indonesia Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.

10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa; Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: • Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. • Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut: a).

Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. B). DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. C). Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut. • Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.

• Keputusan Presiden(Keppres); Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. • Peraturan Daerah; a.Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan gubernur.

b.Peraturan daerah kabupaten / kota dibuat oleh DPRD jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan / kota bersama bupati / walikota. c.Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Tata cara pembuatan UU, PP, Perda serta pengaturan ruang lingkup Keppres diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Namun hingga sekarang ini belum ada UU yang mengatur apa saja yang menjadi lingkup pengaturan dari Keppres dan PP. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Hukum Perbandingan Produk Hukum Tata Negara Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi • Produk Hukum Tata Negara Sebelum Reformasi 1998 Sebelum terjadinya Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945, RI menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia.Maka paham kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui pelembagaan MPR sebagai lembaga penjelmaan rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (political representation) melalui DPR, perwakilan daerah (regional representation) melalui utusan daerah, dan perwakilan fungsional (fungcional representation) melalui utusan golongan.Ketiga-tiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR, sehingga menjadi lembaga tertinggi sebagai penjelmaan rakyat.Sebagaimana dalam pasal I ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

• Produk Hukum Tata Negara Setelah Reformasi 1998 Setelah Reformasi 1998 terjadi perkembangan yang pesat pada kajian Hukum Tata Negara yang pada akhirnya melahirkan berbagai produk hukum yang dimaksudkan menopang jalannya demokrasi Indonesia yang mengantarkan kepada Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Akhirnya pada amandemen ke-empat UUD 1945 sebagaimana pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang undang dasar.” Dengan demikian berdasar pada UUD 1945 pasca amandemen ke-empat tersebut, maka terdapat delapan buah organ Negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang langsung menerima kewenangan konstitusi dari UUD, kedelapan organ tersebut adalah; • DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) • DPD (dewan perwakilan darah) • MPR (majelis permusyawaratan rakyat.) • BPK (badan pemeriksa keuangan) • Presiden dan Wakil Presiden • Mahkamah Agung • Mahkama Konstitusi • Komisi Yudisial Lembaga atau institusi yang kewenangannya diatur dalam UUD, antara lain; • Pemerintah Pusat • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Pemerintah Daerah • Partai Politik Adapun lembaga yang tidak disebut namanya namun fungsi kewenangannya diatur dalam UU yaitu; BANK indonesai (BI) dan Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan lembaga yang berdasarkan perintah menurut UUD dan kewenangannya diatur juga dalam UU seperti; KOMNAS HAM, KPA, KPI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain sebagainya. Selain itu, dalam menjamin kepentingan kekuasaan dan demokratisasi yang berjalan lebih efektif maka dilakukan penambahan lembaga-lembaga independent setelah Reformasi 1998, dan akhirnya menjadi seperti berikut; • Tentara Nasional Indonesia (TNI) • Kepolisian Negara (polri) • Bank Indonesia • Kejaksaan Agung • KOMNAS HAM • KPU • Komisi Ombusdman • Komisi Pengawasan dan persaingan Usaha (KPPU) • Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) • Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan lain sebagainya.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Asas Hukum Internasional Contoh Hukum Tata Negara • Deskripsi Kasus Kasus Pemberian Grasi kepada Corby: SBY Melanggar Hukum dan Konstitusi? Schapelle Corby adalah warga Negara Australia. Ia ditangkap membawa ganja seberat 4 Kg di Bandar udara Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004.

Karena perbuatannya itu, Pengadilan Negeri Denpasar mengganjar Corby 20 tahun penjara karena terbukti menyelundupkan ganja dari Australia. Corby kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Kerobokan Bali. Setelah menjalani masa hukuman kurang lebih 7 tahun, Pemerintah Indonesia memberikan Grasi atau pengampunan hukuman kepada Schapelle Corby sebanyak lima tahun penjara.

Pengajuan Grasi oleh pihak pengacara Corby tersebut dilakukan karena yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan jiwa oleh dua dokter berbeda namun demikian, alasan pemberian grasi oleh Presiden justru berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak Corby.

Menurut Staf khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika Schapelle L. Corby dilakukan dalam rangka hubungan diplomatik. Dalam kaitan ini, pemerintah berharap adanya asas respirokal dari pihak Australia. Dan pertimbangan lainnya adalah aspek kemanusiaan. Pemberian grasi kepada Corby tidak secara serta merta mendapatkan jaminan adanya balas jasa dari pemerintah Australia, terutama terhadap warga negara Indonesia yang tersangkut kasus hukum di Australia.

Terkait dengan pemberian grasi tersebut, sejatinya dapat diduga bahwa sebenarnya pemberian grasi kepada terpidana narkotika Schapelle Corby di Bali dinilai tidak terlepas dari tekanan diplomasi dari pemerintah Australia. Tindakan itu menggambarkan, bagaimana pemerintah Australia begitu perhatian terhadap warga negaranya.

Walaupun Corby jelas terlibat kasus Mariyuana dan merupakan jaringan Narkotika internasional. Tapi pemerintah Australia sama sekali tidak malu melindungi warganegara. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pemerintah Australia kepada Corby tidak melihat latar belakang persoalan kasus hukumnya. Hal ini sungguh berbeda dengan pemerintah Indonesia yang selalu terlebih dahulu melihat persoalan kasusnya dan malah terkadang membiarkannya.

Bentuk intervensi pihak asing (dalam hal ini Australia) menggambarkan bahwa Indonesia sama sekali lemah, bahkan tidak berdaulat secara hukum maupun politik. Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum.

Pemerintah padahal telah berkomitment bahwa perkara narkotika adalah termasuk sebagai salah satu perkara yang diketatkan untuk diberikan remisi. Dua perkara lainnya adalah soal teroris dan korupsi. Pemberian Grasi kepada Corby dalam konteks ini jelas menggambarkan bahwa Presiden telah melanggar komitmentnya sendiri terhadap masalah penegakan hukum. Bahkan diduga Presiden SBY telah melanggar hukum terkait pemberian Grasi atau pengampunan kepada Schapelle Leigh Corby.

Secara Yuridis Pemberian Grasi oleh Presiden bertentangan dengan kebijakan pengetatan atau moratorium pemberian remisi kepada napi korupsi, narkotika, terorisme dan kejahatan transnasional sebagaimana diatur PP Nomor 28/2006.

Pemberian Grasi ini juga dianggap sebagai bukan langkah yang bijaksana dari seorang presiden dalam hal pemberantasan narkotika di Indonesia. Bahkan dalam sejarah di Indonesia, pemberian grasi ini merupakan kali pertama seorang presiden memberikan grasi untuk narapidana narkotika. Jika alasannya faktor kemanusiaan, padahal selama lima tahun Corby telah mendapatkan sejumlah remisi dari pemerintah Indonesia karena dianggap berkelakuan baik selama berada dalam lembaga permasyarakatan.

Dalam konteks pertimbangan masalah kemanusiaan itulah yang tidak tepat atau tidak sesuai sebagai salah satu dasar pemberian Grasi seperti yang dikemukakan oleh staf khusus Presiden. Diduga, kecaman publik terhadap pemberian grasi oleh Presiden SBY kepada narapidana narkotika internasional ini akan secara massif diopinikan oleh berbagai kalangan, termasuk dalam hal ini sejumlah tokoh seperti ahli hukum tata negara prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra telah memberikan rilisnya kepada publik tentang dugaan pelanggaran hukum presiden SBY tersebut.

Sementara politisi Senayan, dalam hal ini anggota komisi III, Ahmad Yani, juga sepakat bahwa pemberian Grasi tersebut perlu dipertanyakan. Karena proses pemberian grasi tentunya melalui mekanisme pertimbangan hukum Mahkamah Agung.

Kuat dugaan, menurut Ahmad Yani, Presiden SBY tidak melakukan proses pertimbangan hukum tersebut kepada MA. Sebab jika ditelaah, pemberian Grasi jika diletakkan dalam pertimbangan hukum, sebenarnya sudah jelas terkait dengan konstruksi peraturan presiden tentang komitmentnya terhadap kasus-kasus hukum yang merusak harkat dan martabat bangsa, yakni, kasus tindak pidana terorisme, Korupsi dan Narkotika seperti yang tertuang dalam PP Nomor 28/2006. Persoalan ini juga akan meluas dan akan menjadi kompleks, mengingat kebijakan pemberian Grasi sudah terlanjur dikeluarkan oleh Presiden.

sementara, kuat dugaan, resistensi publik terhadap kebijakan pemberian Grasi ini akan memberikan tekanan politik baru kepada Presiden SBY.

Tekanan tersebut akan datang dari para praktisi dan pengamat hukum serta aktivis atau pegiat anti Narkoba. Dalam konteks ini opinion leader sudah dikemukakan oleh oleh pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terkait ketidaksetujuannya terhadap pemberian grasi tersebut.

Dan dari politisi Senayan, opinion leader sudah dikemukakan oleh komisi III melalui Ahmad Yani. Sementara disisi lain, pemerintah Australia akan terus melakukan diplomasi dan menekan presiden SBY untuk konsisten dengan sikapnya yang sudah memberikan grasi tersebut. Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi kepada terpidana narkotika yang dikenal sebagai kasus “Bali Nine”, Schapelle Leigh Corby hingga kini masih menimbulkan perdebatan.

Tak sedikit pihak menilai bahwa pemberian grasi terhadap terpidana narkotika sebagai langkah yang tidak bijak dalam upaya pemberantasan narkotika. Alhasil, kebijakan itu menuai gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta (PTUN) yang diwakili Tim Kuasa Hukum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat). Salah satunya, Yusril Ihza Mahendra. Spesifik, Granat mendaftarkan gugatan atas Keppres No. 22/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Corby ke PTUN Jakarta, Kamis (7/6) kemarin.

Selain itu, Granat menggugat Keppres No. 23/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Peter Achim Franz Grobmaan (warga negara Jerman) yang diterbitkan bersamaaan dengan Keppres Grasi Corby, tepatnya tanggal 15 Mei 2012. Sebagaimana diketahui, sebelum memberikan grasi korting hukuman menjadi 15 tahun dari 20 tahun penjara, presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Hal inidiatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang merumuskan “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengakui bahwa sebelum presiden memberikan grasi kepada Corby, presiden telah meminta pendapat MA. Hal ini memang telah diatur dalam UU Grasi dan UUD 1945. Namun, jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan MA hanya sebatas pendapat yang sifatnya tidak mengikat.

Selanjutnya, terserah presiden untuk memutuskan. “Tetapi, pendapat MA itu tidak mengikat, selanjutnya itu terserah presiden mau mengikuti atau tidak,” kata Ridwan saat dihubungi hukumonline, Sabtu (09/6). Ia mengungkapkan alasan atau pendapat MA memberikan grasi kepada Corby demi alasan kemanusiaan. Karena itu, yang bersangkutan dikurangi hukumannya menjadi 15 tahun dari seharusnya 20 tahun.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

“Alasan kita sih singkat saja karena pendapat MA ini tidak mutlak harus diikuti presiden, tetapi memang pertimbangan kita harus ada yang waktu itu dilakukan oleh ketua kamar pidana khusus MA,” katanya. Pertimbangan lainnya, berdasarkan laporan dari Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham bahwa Corby sering sakit-sakitan selama berada dalam rumah tahanan (rutan).

“Laporan dari Kemenkumham yang bersangkutan sering sakit-sakitan selama dalam rutan,” ungkapnya. Terkait pendapat MA soal grasi, tegas Ridwan, pendapat MA biasanya hanya singkat-singkat saja. Menurutnya, pertimbangan pemberian grasi yang lebih luas berada di tangan presiden. “Biasanya dalam hal pendapat pemberian grasi itu singkat saja, lebih banyak pertimbangan presiden yang digunakan,” tegasnya. Untuk diketahui, dengan diberikan grasi lima tahun kepada Corby lewat Keppres No.

22/G Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012, hukuman Corby berkurang dari 20 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara. Corby menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali sejak tanggal 9 Oktober 2004.

Warga negara Australia ini pernah mendapat remisi sejak tahun 2006 sampai 2011. Total remisi yang diperoleh Corby hingga tanggal 15 Mei 2012 adalah 25 bulan. Akan tetapi, tahun 2007 Corby tercatat tidak mendapat remisi karena melakukan pelanggaran membawa handphone.

Dengan demikian, apabila menggunakan rumusan baku yakni dua per tiga menjalani masa hukuman, kemungkinan Corby akan mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) pada tanggal 3 September 2012.

Dengan catatan, memenuhi syarat administratif dan kualitatif yaitu tidak pernah melakukan pelanggaran, berkelakuan baik, menaati program pembinaan, dan sebagainya. • A nalisis kasus Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945(“UUD 1945”):“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945.

Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU 22/2002”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU 5/2010”). Definisi grasi diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 22/2002 yaitu, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Jika melihat pengertian grasi, maka dapat diketahui bahwa bentuk pemberian grasi dari Presiden dapat berupa (lihat pula Pasal 4 ayat [2] UU 22/2002): • peringanan atau perubahan jenis pidana; • pengurangan jumlah pidana; atau • penghapusan pelaksanaan pidana. Terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi 1 (satu) kali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa: • pidana mati, • pidana seumur hidup, atau • pidana penjara paling rendah 2 tahun (lihat Pasal 2 UU 5/2010).

Jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 1 (satu) jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak memperoleh kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 7 UU 5/2010). Kemudian, yang dimaksud dengan istilah “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diartikan sebagai (penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU 5/2010): • putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; • putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau • putusan kasasi.

Permohonan grasi diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya dengan persetujuan terpidana, kepada Presiden, dan khusus permohonan grasi untuk pidana mati dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana (Pasal 6 UU 22/2002). Salinan permohonan grasi (yang diajukan kepada Presiden) disampaikan juga kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat [2] UU 22/2002).Presiden memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi melalui Keputusan Presiden terhadap permohonan grasi, setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat [1] dan [2] UU 22/2002).

Menkumham Amir Syamsuddin sebelumnya menjelaskan, pengurangan hukuman bagi sang ratu mariyuana tak bisa dimungkiri merupakan bagian program diplomasi hukum antara Indonesia dan Australia.

Dalam catatan sejarah, itulah grasi pertama yang diberikan presiden terhadap bandar narkotika internasional yang telah dibekuk di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pemberian grasi oleh Presiden SBY terhadap Corby tersebut patut diperbincangkan lebih dalam dari berbagai aspek. Baik hukum, sosiologis, maupun filosofis. Dari aspek hukum, grasi termasuk di dalamnya ialah amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden terkait dengan kekuasaan bidang yudikatif sebagaimana jelas tertuang dalam Pasal 14 UUD 1945 pasca amandemen.

Selanjutnya, pada Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat dikatakan bahwa atas hukuman yang dijatuhkan pengadilan baik sipil maupun militer yang tidak bisa diubah lagi, orang yang di hukum dapat mengajukan grasi kepada presiden. Sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, UU No. 3/1950 tersebut kini telah diubah dengan UU No.

22/2002 tentang Grasi yang juga telah menjelaskan grasi didefinisikan sebagai pengampunan berupa pembatalan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan presiden. Dengan menunjuk ketentuan tentang grasi baik yang ada dalam UUD 1945 maupun dua UU tersebut, tidak dapat dimungkiri secara legal formal presiden dapat dikatakan sah secara konstitusional dalam sistem peradilan di Indonesia dalam memberikan grasi kepada Corby tersebut. Jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan itu disebabkan UUD telah memberikan hak prerogatif kepada presiden.

Dari kacamata sosiologis tentunya grasi tersebut bisa dan dapat diperdebatkan secara serius. Hal itu terutama berkaitan dengan semangat negara kita untuk memberantas pengguna, pengedar, sampai bandar narkoba karena dapat berakibat pada kehancuran pemuda dan generasi bangsa yang akan datang.

Oleh karena itu, secara empiris penggunaan hukum represif bagi para pelaku narkoba amatlah bisa dipahami. Pemberian grasi terhadap Corby tersebut dirasakan amat melukai perasaan masyarakat Indonesia yang baru gencar-gencarnya melawan narkoba yang sampai saat ini di Indonesia telah mencapai 5 juta orang korban narkoba.

Dugaan munculnya grasi lima tahun terhadap Corby tersebut barangkali atas desakan-desakan serta tekanan pemerintah Australia yang sejak awal menuntut adanya keringanan bahkan pembebasan kepada Corby. Kemungkinan lain ialah upaya grasi tersebut merupakan barter dengan perkara lain.

Dalam hal ini nelayan-nelayan Indonesia yang tanpa proses pengadilan ditahan di Australia. Hal itu terbukti dengan tanggapan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr yang berbunga-bunga menyambut grasi tersebut sehingga SBY disimbolkan sebagai teman yang hebat dan murah hati sehingga banjir pujian karena bisa mengurangi hukuman Corby.

Keganjilan jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, tampak adanya informasi bahwa terpidana Corby tidak pernah melakukan upaya hukum apa pun, termasuk jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia memberikan grasi lima tahun, waktu yang tidak pendek dengan hukum 20 tahun yang harus dijalaninya. Atau pertimbangan lain seperti apa yang telah disampaikan Amir yang berpendapat bahwa ada kecenderungan dari beberapa negara yang tidak memberikan hukuman yang keras untuk orang yang memproduksi ganja. Bahkan ada beberapa negara yang tidak menganggap membawa atau mengonsumsi ganja untuk diri sebagai bagian dari tindak pidana (walau keduanya di Indonesia tetap merupakan tindak pidana berdasarkan UU No.

35/2009 tentang Narkotika dan Obat-obatan Terlarang). Keganjilan yang lain juga tampak mengapa yang diberikan grasi itu ialah seorang warga negara Australia, bukan warga negara lain (misalnya warga negara Nepal dan Sudan, yang telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat). Grasi memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun, publik perlu tahu apa sebenarnya dasar pertimbangan yang disampaikan MA, Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, Menkumham, serta wakil Menkumham kepada presiden, yang dapat dijadikan dasar secara sosiologis atas putusan grasi tersebut.

Dalam era transparansi ini, masyarakat perlu tahu seiring dengan semangat pemberantasan narkoba sekarang ini. Secara legal, pemberian grasi tidaklah salah. Namun secara sosiologis, waktunya tidak tepat. Karena itu, secara filosofis grasi itu dapat dikatakan cacat secara moral di hadapan rakyat. Jika pemerintah tidak hati-hati, masyarakat akan berpendapat bahwa pemberian grasi tersebut menyamarkan bahwa kebijakan presiden telah menoleransi narkoba atau telah ada arah kebijakan pemerintah yang lunak terhadap terpidana narkoba.

Hal itu bisa menjadi preseden buruk dan menghambat pemberantasan narkoba ke depannya sehingga tidak menimbulkan efek jera serta cenderung akan ada peningkatan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Bagi dunia Internasional, pemberian grasi ini juga akan memberikan dampak negatif. Dampak negatif tersebut berupa opini publik bahwa pemberian grasi oleh Presiden kepada narapidana Internasional menunjukkan bahwa Indonesia sudah tidak lagi memiliki komitment untuk memerangi narkoba sebagai musuh bersama dunia.

Artinya persoalan pemberian Grasi kepada narapidana narkoba internasional itu, justru akan kontra produktif terhadap citra presiden SBY serta malah akan mencemarkan kredibilitas Indonesia jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dunia internasional. Grasi memang merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi kita. Namun, itu hendaknya digunakan dalam kondisi, situasi, dan konteks yang tepat agar tidak mencederai hati rakyat dan hati para pejuang gerakan antinarkotika yang tidak henti-hentinya menyuarakan perang terhadap bandar narkotika dan pengedar.

Hukum harus panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban. Namun pada kasus ini secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun didalam implentasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. • Kesimpulan Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang harus menjamin persamaan kedudukan semua warga negara dalam hokum yaitu menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, adil, bersih, efisien danberwibawa; memberi perlindungan hukum kepada rakyat dengan memungkinkan rakyat dapat menggugat pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara.

Dibalik semua pengaduan dari masyarakat, tentunya perlu suatu dasar pengertian dan pemahaman yang dalam akan lembaga peradilan ini, khususnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya Dalam kasus Schapelle Leigh Corby, seorang warga negara Australia yang kedapatan menyelundupkan Ganja sebesar 4 Kg yang akan diselundupkan ke Indonesia melalui bandara Ngurah Rai Denpasar Setelah menjalani masa hukuman kurang lebih 7 tahun, Pemerintah Indonesia memberikan Grasi atau pengampunan hukuman kepada Corby sebanyak lima tahun penjara.

Pengajuan Grasi oleh pihak pengacara Corby tersebut dilakukan karena yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan jiwa oleh dua dokter berbeda. Dalam pemberian Grasi ini kepada Corby banyak sekali menuangkan protes dari kalangan masyarakat luas, karena ditengah gencar-gencarnya. Pemerintahan SBY untuk memerangi permasalahan Narkoba memberikan Grasi kepada narapidana Corby yang sedang terkait masalah Narkoba.

Memang, tidak mudah memahami keputusan Presiden SBY memotong masa hukuman terpidana kasus narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Bukan hanya tak mudah, keputusan yang tertuang dalam Kepres 22/2012 itu juga membingungkan karena tidak tidak disertai kejelasan alasan dalam hubungan bilateral kedua negara yang bersifat resiprokal atau timbal balik. Dalam sebuah Sidang Kabinet di tahun 2011 Menkopolhukam Djoko Sujanto menyatakan bahwa Presiden SBY tidak akan mengampuni para terpidana kasus terorisme, narkoba, dan korupsi, kecuali atas pertimbangan kemanusiaan.

Itupun akan diberikan kepada narapidana yang berusia di atas 70 tahun Corby tertangkap basah di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 8 Oktober 2004, Corby kedapatan menyelundupkan 4,2 kilogram narkoba jenis ganja atau mariyuana. Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum (rechtaat), hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban.

Karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapa dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, dan hidup berdampingan.

Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Kewarganegaraan, S1, SMA Ditag #pengertian hukum agraria, artikel hukum tata negara, asas asas hukum tata negara, Asas Hukum Tata Negara Indonesia, bahasa hukum ketatanegaraan, bahasa hukum perdata, ciri ciri hukum tata negara, contoh htn, contoh hukum administrasi negara, contoh hukum tata negara, contoh hukum tata usaha negara, contoh kasus hukum administrasi, contoh kasus hukum tata negara, contoh pelanggaran hukum tata negara, definisi hukum tata negara, dosen htn fh unair, Hirarki Perundang Undangan di Indonesia, hubungan htn dengan ilmu negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, Hubungan Hukum Tata Negara Ilmu-Ilmu lainnya, hukum administrasi negara, hukum online htn, hukum tata negara dalam arti sempit, hukum tata negara indonesia, hukum tata negara memiliki pengertian, hukum tata negara menurut para ahli, jurusan hukum tata negara, jurusan hukum tata negara adalah, jurusan hukum tata negara ugm, jurusan hukum tata negara uin bandung, kasus hukum perniagaan, lowongan kerja jurusan hukum tata negara, makalah hukum tata negara, makalah kasus hukum tata negara, mata kuliah hukum tata negara uin, materi hukum konstitusi, materi hukum tata negara, materi hukum tata negara pdf, objek hukum tata negara, Objek Hukum Tata Pemerintahan, pengertian hukum administrasi negara, pengertian hukum ketatanegaraan islam, Pengertian Hukum Tata Negara, Pengertian hukum tata negara indonesia, Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli, pengertian hukum tata usaha, pengertian hukum tata usaha negara, pengertian jurusan hukum tata negara, Perbandingan Produk Hukum Tata Negara Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi, prospek kerja jurusan hukum tata negara, ringkasan buku hukum tata negara, Ruang lingkup hukum tata negara, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, seputar hukum tata negara, subjek hukum tata negara, Sumber hukum tata negara, Sumber Hukum Tata Negara Indonesia, tugas hukum tata negara, tujuan hukum tata negara, unsur unsur hukum tata negara, urgensi mempelajari htn Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Medula Oblongata – Pengertian, Fungsi, Bagian, Letak, Peranan, Pasokan Darah • Membran Plasma – Pengertian, Struktur, Fungsi, Sifat, Unsur, Sitoskeleton • Penyebab Mutasi Gen – Pengertian, Alam, Buatan, Faktor, Jenis, Mekanisme, Konsekunsi • Persamaan Logaritma • √ Peristiwa Lengkap G30S PKI • Replikasi DNA Semikonservatif – Pengertian, Komponen, Model, Dispersif, Para Ahli • Fungsi Tulang Rawan Beserta Penjelasannya • Penjelasan Jenis Kromosom Berdasarkan Sentromer Lengkap • Pengertian Indeks Pembangunan Manusia • Hemoglobin adalah • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com
• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Konten Terkait • Pemerintahan Jokowi Gagal Dalam Urusan Sampah • Halal bi Halal dalam tradisi Gayo terhadap Pemerintahan Desa • Kestabilan Pemerintahan hingga Multipartai • Kejujuran dalam Mewujudkan Karakter Masyarakat • Pemerintahan yang Cerdas • Dunia Harus Waspada terhadap Meningkatnya Peran China dalam Pemerintahan Global BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Selama kurang lebih tiga puluh dua tahun masa pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia mengalami suatu kondisi dimana terjadi pemusatan/ sentralisasi dan penyeragaman dalam sistem pemerintahan.

Seruan- seruan untuk kehidupan yang demokratis diabaikan oleh penguasa. Segala proses pengambilan kebijakan publik berada di tangan kaum elit politik. Pemerintah menjadi sangat berkuasa sehingga melahirkan kesewenang- wenangan/ otoriter dan cenderung represif. Keberhasilan di bidang pembangunan dan ekonomi membuat pemerintah pusat semakin percaya kepada sistem sentralisasi dan penyeragaman. Birokrasi pun dirancang untuk berkiblat dan memenuhi kebutuhan pemerintah pusat sehingga menjadi tidak inovatif dan tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.Hal tersebut berbalik menjadi bumerang bagi pemerintah ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, disaat pemerintah pusat mengalami keterbatasan ternyata birokrasi menjadi kelimpungan untuk menopang peran pusat.

Kegagalan- kegagalan pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Kondisi tersebut menunjukkan kerapuhan sistem pemerintahan yang sentralistik sehingga diperlukan perubahan kepemimpinan dan reformasi di segala bidang kehidupan. Di era reformasi, ketika kebijakan desentralisasi menggantikan kebijakan sentralisasi, masyarakat masih tetap pesimis. Pesimisme masyarakat tetap timbul karena praktik- praktik negatif seperti korupsi, kolusi jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan nepotisme yang mewarnai perilaku aparat pemerintah daerah, peraturan daerah yang tidak mengakomodasi kepentingan warga masyarakat dan sulitnya ber investasi karena rumitnya proses perijinan.

Intinya, permasalahan yang terjadi tidak banyak berubah yaitu buruknya penyelenggaraan tata pemerintahan ( poor governance) [1]. Buruknya penyelenggaraan tata pemerintahan di indikasikan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan; 2. Terjadinya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme); 3.

Rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang. Selain pendapat diatas, buruknya birokrasi di Indonesia juga dapat dilihat dari [2]: 1. Penyalahgunaan wewenang dan masih besarnya praktek KKN, 2. Rendahnya kinerja jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daya manusia dan kelembagaan aparatur; 3.

Sistem kelembagaan (organisasi) dan tata laksana (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; 4. Rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja; 5. Rendahnya kualitas pelayanan umum; 6. Rendahnya kesejahteraan PNS; 7. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah fungsi hukum tata pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yag bersih dan berwibawa?

BAB II PEMBAHASAN A. Hukum Dalam berbagai literatur dapat ditemukan berbagai pengertian/ definisi tentang hukum. Pengertian- pengertian tersebut dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain: 1. Sudut pandang etimologis/ asal kata: a. Hukum: Kata “hukum” berasal dari bahasa adalah Arab dan merupakan bentuk tunggal.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kata jamaknya adalah “ alkas”, yang selanjutnya diambil alih bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Didalam pengertian “hukum” terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan [3].

b. Recht: Kata “ Recht” berasal dari kata “ Rectum” dalam bahasa latin yang mempunyai arti “bimbingan” atau “tuntutan” atau “pemerintahan”. Kata “ rectum” bertalian dengan kata “ rex” yang dapat diartikan sebagai “raja” atau “orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah”. Kata “ rectum” juga dapat dihubungkan dengan kata “directum” yang berarti “orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan”.

Kata “ recht” atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seseorang yang membimbing atau memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan sehingga orang yang jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan kewibawaan akan ditaati oleh orang lain.

Dengan demikian kata “ recht” mengandung pengertian kewibawaan dan hukum ditaati orang secara sukarela. Dari kata “ recht” timbul istilah “ gerechtigheid” (istilah dalam bahasa Belanda) atau “ gerechtigkeit” (istilah dalam bahasa Jerman) yang berarti “keadilan” sehingga hukum juga mempunyai kaitan yang erat dengan keadilan.

jadi dengan demikian “recht” dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan [4]. c. Ius: Kata “ ius” berasal dari bahasa Latin yang berarti “hukum”. Kata “ ius” berakar dari kata “ iubere” yang berarti “mengatur” atau “memerintah”. Kata “ ius” bertalian dengan kata “ iustitia” atau “keadilan”.

Dalam mitologi Yunani, “ iustitia” adalah nama dewi keadilan. Dewi keadilan tersebut digambarkan sebagai seorang wanita dengan kedua mata tertutup, tangan kirinya memegang neraca sedangkan tangan kanannya memegang pedang. Gambaran tersebut mempunyai arti sebagai berikut: § Kedua mata tertutup: Dalam mencari dan menerapkan keadilan tidak boleh memandang bulu.

§ Neraca: Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau tidak berat sebelah. § Pedang: Lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum, jika perlu dengan bentuk hukuman mati. Jadi secara etimologi dapat disimpulkan bahwa “ ius” yang berarti “hukum” bertalian erat dengan “ iustitia” yang berarti “keadilan” yang terdiri dari unsur- unsur wibawa, keadilan dan tata kedamaian [5]. d. Lex: Kata “ lex” berakar dari kata “ lesere” dalam bahasa Latin yang berarti “mengumpulkan orang- orang untuk diberi perintah”, disini terkandung makna wibawa dan otoritas sehingga kata “ lex” yang berarti hukum sangat berkaitan erat dengan perintah dan wibawa.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa [6]: § Pengertian hukum berkaitan erat dengan keadilan; § Pengertian hukum berkaitan erat dengan kewibawaan; § Pengertian hukum berkaitan erat jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan ketaatan/ orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian; § Pengertian hukum berkaitan erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma.

2. Sudut pandang pendapat para pakar: a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H: Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan- peraturan atau kaedah- kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi [7].

b. Prof. Dr. P. Borst: Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan [8].

c. Prof. Dr. van Kan: Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat [9]. d. Prof. Mr. Dr. L.J van Apeldoorn: Hukum adalah peraturan perhubungan hidup antara manusia [10]. B. Hukum Tata Pemerintahan Dalam ilmu hukum, hukum tata pemerintahan disebut juga sebagai hukum tata usaha negara atau hukum adminitsrasi negara. Hukum tata pemerintahan mempunyai pengertian/ definisi antara lain: 1. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H: Hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, yaitu hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi antara bagian- bagian negara dan antara negara dengan masyarakat [11].

2. Pendapat R. Soeroso, S.H: Hukum yang mengatur susunan dan kekuasaan alat perlengkapan Badan Umum atau hukum yang mengatur semua tugas dan kewajiban dari pejabat- pejabat pemerintah didalam menjalankan tugas dan kewajibannya [12]. 3. Pendapat J.M Baron de Gerando: Hukum yang mengatur hubungan timbal- balik antara pemerintah dan rakyat [13]. 4. Pendapat C. van Vollenhoven: Merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah; akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi megandung arti pula, jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka yang harus taat kepada pemerintah menjadi dibebani pelbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai dimana batasnya, dan berhubung dengan itu, berarti juga, bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas [14].

C. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa identik dengan konsep Good Governance (pemerintahan yang baik). Terdapat beberapa penafsiran mengenai pengertian Good Governance, antara lain: 1. Definisi dari UNESCAP ( United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific / Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Sosial dan Ekonomi Asia Pasifik): “ Good governance is an indeterminate term used in development literature to describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources in order to guarantee the realization of human rights.

Governance describes "the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)". The term governance can apply to corporate, international, national, local governance or to the interactions between other sectors of society ” [15]. Terjemahan bebas: “ Good governance adalah suatu pengertian yang tidak ditentukan, (pengertian tersebut) digunakan dalam pengembangan kepustakaan untuk menggambarkan bagaimana institusi- institusi publik melaksanakan urusan- urusan kemasyarakatan dan mengelola sumber daya (milik) umum dalam rangka menjamin realisasi hak- hak asasi.

Pemerintahan menggambarkan proses pembuatan keputusan dan proses pelaksanaannya (atau proses tidak dilaksanakannya). Istilah pemerintahan dapat dipakai untuk menunjuk kepada korporat, internasional, nasional, pemerintahan daerah atau pada hubungan- hubungan antar sektor- sektor lain dalam masyarakat”. 2. Definisi dari World Bank (Bank Dunia): Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha [16].

3. Pendapat dari Mushtaq Husain Khan: “ The concept of "good governance" often emerges as a model to compare ineffective economies or political bodies with viable economies and political bodies.

Because the most "successful" governments in the contemporary world are liberal democratic states concentrated in Europe and the Americas, those countries' institutions often set the standards by which to compare other states' institutions ”. [17] Terjemahan bebas: Konsep good governance seringkali dijadikan sebagai model untuk membandingkan badan- badan ekonomi atau politik yang tidak efektif dengan badan- badan ekonomi atau politik yang tampaknya menjanjikan.

Karena pemerintahan- pemerintahan yang paling “sukses” di dunia dewasa ini adalah negara- negara demokratis liberal yang terpusat di Eropa dan Amerika, maka institusi- institusi di negara- negara tersebut seringkali dijadikan standar untuk membandingkan institusi- institusi di negara- negara lain. 4. Definisi yang umum di masyarakat: Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance.

Menurut UNESCAP, Konsep Good Governance (pemerintahan yang bersih dan berwibawa) mempunyai 8 ciri- ciri umum, antara lain [18]: 1. Partisipasi ( Participation ): “ Participation by both men and women is a key cornerstone of good governance. Participation could be either direct or through legitimate intermediate institutions or representatives. It is important to point out that representative democracy does not necessarily mean that the concerns of the most vulnerable in society would be taken into consideration in decision making.

Participation needs to be informed and organized.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

This means freedom of association and expression on the one hand and an organized civil society on the other hand ”. Terjemahan bebas: “Partisipasi oleh pria dan wanita adalah pedoman kunci good governance. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan- perwakilan atau institusi- institusi perantara yang sah.

Penting untuk ditunjukkan bahwa dalam demokrasi perwakilan tidak selalu berarti kekuatiran pihak- pihak yang paling lemah dalam masyarakat akan selalu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi perlu untuk disebar luaskan pada masyarakat dan diorganisasi. Ini berarti kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat pada satu sisi dan masyarakat sipil pada sisi yang lain”.

2. Tegaknya hukum ( Rule of law ): “ Good governance requires fair legal frameworks that are enforced impartially. It also requires full protection of human rights, particularly those of minorities. Impartial enforcement of laws requires an independent judiciary and an impartial and incorruptible police force ”. Terjemahan bebas: Good governance memerlukan kerangka kerja hukum yang adil yang penegakan hukumnya dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak sepotong- sepotong.

Hal tersebut juga memerlukan perlindungan penuh terhadap hak- hak asasi manusia, lebih khusus lagi kepada kaum minoritas. Penegakan hukum yang menyeluruh memerlukan peradilan yang bebas dan kepolisian yang bebas dari korupsi. 3. Transparansi ( Transparency ): “ Transparency means that decisions taken and their enforcement are done in a manner that follows rules and regulations. It also means that information is freely available and directly accessible to those who will be affected by such decisions and their enforcement.

It also means that enough information is provided and that it is provided in easily understandable forms and media ”. “Transparansi berarti bahwa keputusan- keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan- peraturan dan regulasi- regulasi.

Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung oleh pihak- pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan- keputusan dan pelaksanaannya. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi yang cukup tersedia dan disediakan dalam bentuk dan media yang mudah untuk dipahami”. 4. Sikap tanggap ( Responsiveness ): “ Good governance requires that institutions and processes try to serve all stakeholders within reasonable timeframe ”.

Terjemahan bebas: Good governance memerlukan institusi- institusi dan proses- proses yang melayani semua pihak yang berkepentingan dalam kurun waktu yang masuk akal atau pantas. 5. Orientasi pada kesepakatan ( Consensus oriented ): “ There are several actors and as many view points in a given society. Good governance requires mediation of the different interests in society to reach a broad consensus in society on what is in the best interest of the whole community and how this can be achieved.

It also requires a broad and long-term perspective on what is needed for sustainable human development and how to achieve the goals of such development. This can only result from an understanding of the historical, cultural and social contexts of a given society or community ”. Terjemahan bebas: “Terdapat beberapa pelaku dan sudut pandang dalam masyarakat. Good governance memerlukan mediasi kepentingan- kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang luas tentang apa yang menjadi kepentingan paling utama seluruh anggota masyarakat dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai.

Hal tersebut juga memerlukan suatu perspektif jangka panjang yang luas tentang apa yang diperlukan dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan dan bagaimana mencapai tujuan- tujuan pembangunan tersebut. Kesepakatan tersebut hanya dapat dihasilkan dari pengertian dalam konteks historis, budaya dan sosial masyarakat atau komunitas”. 6. Kesetaraan dan Inklusifitas ( Equity and inclusiveness ): “ A society’s well being depends on ensuring that all its members feel that they have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream of society.

This requires all groups, but particularly the most vulnerable, have opportunities to improve or maintain their well being ”. Terjemahan bebas: “Suatu kestabilan masyarakat tergantung pada kemampuannya memastikan semua anggotanyamerasa bahwa mereka mempunyai peranan didalamnya dan tidak merasa disisihkan dari arus utama kehidupan masyarakat.

Hal tersebut mengharuskan semua anggota kelompok terutama golongan yang paling lemah mempunyai kesempatan- kesempatan untuk meningkatkan atau memelihara kestabilan”.

7. Efektifitas dan efisiensi ( Effectiveness and efficiency ): “ Good governance means that processes and institutions produce results that meet the needs of society while making the best use of resources at jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan disposal.

The concept of efficiency in the context of good governance also covers the sustainable use of natural resources and the protection of the environment ” .

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

Terjemahan bebas: “ Good governance berarti bahwa proses- proses dan institusi- institusi menghasilkan hal yang memenuhi kebutuhan- kebutuhan masyarakat ketika menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara tepat guna. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan sumber- sumber daya alam secara bijaksana dan perlindungan lingkungan”. 8. Akuntabilitas ( Accountability ): “ Accountability is a key requirement of good governance. Not only governmental institutions but also the private sector and civil society organizations must be accountable to the public and to their institutional stakeholders.

Who is accountable to whom varies depending on whether decisions or actions taken are internal or external to an organization or institution. In general an organization or an institution is accountable to those who will be affected by its decisions or actions.

Accountability cannot be enforced without transparency and the rule of law ”. Terjemahan bebas: “Akuntabilitas adalah kebutuhan kunci untuk (mewujudkan) good governance. Tidak hanya institusi- institusi pemerintah tetapi juga organisasi- organisasi sektor swasta dan masyarakat sipil harus akuntabel terhadap masyarakat dan para pemegang kepentingan dalam institusi mereka.

‘Siapa yang akuntabel terhadap siapa’, bervariasi tergantung pada apakah keputusan- keputusan atau tindakan- tindakan yang diambil termasuk internal atau eksternal pada suatu organisasi atau institusi. Secara umum suatu organisasi atau institusi (seharusnya) akuntabel pada siapa yang akan dipengaruhi oleh keputusan- keputusan atau tindakan- tindakannya.

Akuntabilitas tidak dapat diterapkan tanpa transparansi dan tegaknya hukum”. D. Fungsi Hukum Tata Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Governance (Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa) Dalam mewujudkan good governance (pemerintahan yang bersih dan berwibawa) terdapat beberapa hambatan utama dalam kaitannya dengan penegakan hukum, antara lain: 1.

Anggapan mengenai korupsi jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dianggap sebagai budaya sehingga sulit untuk dirubah. 2. Masih kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam upaya mewujudkan good governance sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka. Dalam rangka mewujudkan good governance (pemerintahan yang bersih dan berwibawa), hukum tata pemerintahan memegang peranan atau fungsi yang sangat penting, antara lain: 1.

Sebagai alat/ sarana untuk memberikan dasar yuridis dan panduan dalam upaya menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam praktik operasionalnya, dapat dilakukan dengan cara: a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance ) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan semua kegiatan; b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab; e.

jelaskan bahwa hukum dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggaraan antar dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN. 2. Sebagai alat/ sarana untuk memberikan dasar yuridis dan panduan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan good governance, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam memantau kinerja dan perilaku aparat pemerintahan.

Dengan adanya suatu sistem penghargaan bagi peran serta masyarakat yang diatur dalam suatu produk hukum yang mempunyai legitimasi/ terpercaya maka diharapkan peran serta masyarakat akan meningkat. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dalam upaya mewujudkan good governance (pemerintahan yang bersih dan berwibawa) hukum tata pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

Sebagai alat/ sarana untuk memberikan dasar yuridis dan panduan dalam upaya menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek K orupsi, K olusi dan N epotisme (KKN). 2. Sebagai alat/ sarana untuk memberikan dasar yuridis dan panduan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan good governance, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. B. Saran Dalam rangka mewujudkan good governance (pemerintahan yang bersih dan berwibawa), selain pemberian penghargaan ( reward) kepada peran serta masyarakat, pemberian penghargaan aparat pemerintah perlu untuk diberikan payung hukum.

Dengan sistem pemberian penghargaan kepada peran serta massyarakat dan aparat pemerintah maka diharapkan akan terjadi peningkatan motivasi untuk mewujudkan good governance (pemerintahan yang bersih dan berwibawa). [1] Koesnadi Hardjasoemantri, makalah Good Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.Disampaikan dalam Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003. [2] Mustopadidjaja AR, makalah Gran Strategi Reformasi Birokasi: Kebijakan, Kinerja, dan Langkah Ke Depan, www.setneg.go.id, diakses 3 Oktober 2010.

Obrolan Peneliti - Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan




2022 charcuterie-iller.com