Buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

MANAberita.com – INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menegur dan mengevaluasi Kapolres Cirebon. Melansir dari kompas.tv, Kapolres Cirebon terbukti tidak professional mengawasi bawahannya sehingga keliru menetapkan pelapor dugaan korupsi bernama Nurhayati sebagai tersangka pada perkara korupsi pada APBDes Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.

“Karena terbukti tidak profesional dalam mengawasi tugas bawahannya saat menangani perkara korupsi di Desa Citemu,” ujar Kurnia. Selain itu, ICW juga mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri segera memanggil dan memeriksa penyidik Polres Cirebon yang menetapkan tersangka Nurhayati.

“Sebab, para penyidik itu berpotensi melanggar kode etik Polri, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 terkait Etika dalam Hubungan dengan Masyarakat,” ucap Kurnia Ramadhana.

Dalam perkara Nurhayati yang menjadi sorotan publik, sejumlah pejabat ramai-ramai mengonfirmasi kekeliruan Polres Cirebon dalam menetapkan tersangka. Antara lain, Kepala Badan Resor Kriminal Polri (Kabareskrim) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Keduanya menyebutkan bahwa penetapan tersangka Nurhayati tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga ke depan aparat penegak hukum, baik Kepolisian atau Kejaksaan, akan segera menghentikan penyidikannya. “Sebagaimana diketahui, sejak awal masyarakat sudah menduga adanya kejanggalan di balik penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polres Cirebon,” kata Kurnia. “Betapa tidak, berdasarkan pengakuan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu, terbongkarnya perkara korupsi yang menyeret Kepala Desa di wilayah tersebut justru didapatkan berkat informasi dari Nurhayati,” tambahnya.

Sehingga, lanjut Kurnia, dengan logika sederhana, bagaimana mungkin Nurhayati yang memberikan informasi, justru dirinya ditetapkan sebagai tersangka. “Langkah hukum Polres Cirebon yang terkesan dipaksakan ini menimbulkan sejumlah persoalan serius,” ucap Kurnia.

“Pertama, nama baik Nurhayati telah tercemar akibat status tersangka yang disematkan Polres Cirebon. Kedua, penetapan tersangka kepada pihak yang diduga memberikan informasi berpotensi besar menyurutkan langkah masyarakat untuk berkontribusi dalam isu pemberantasan korupsi,” tambah Kurnia.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

ICW berpandangan, lanjut Kurnia, permasalahan ini semestinya tidak terjadi jika saja Polres Cirebon bertindak profesional, setidaknya memahami perbedaan perbuatan pidana dan administratif serta ketentuan “Alasan Pembenar” dalam hukum pidana yang disebutkan Pasal 51 KUHP.

‘Penting untuk ditekankan, Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menjamin adanya peran serta masyarakat, salah satunya terkait hak memberikan informasi dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum dan mendapatkan perlindungan hukum,” tegasnya.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Maka dari itu, kata Kurnia, sejak awal Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerukan dua hal. Baca Juga Bayinya Diperkosa Suami dari Pengasuh Hingga Meninggal, Curhatan Ibu ini Bikin Nyesek 85 Persen Tubuhnya Alami Kelumpuhan, Fateme Hamimi Melukis Dengan Kaki, Hasilnya Menakjubkan!

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Viral TKI Ini Diberi Mas Kawin Mobil Xpander dan Vario, Ternyata Segini Gajinya Perbulan “Yakni, desakan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk segera memberikan perlindungan hukum kepada Nurhayati dan permintaan supervisi dari KPK terhadap kinerja Polres dan Kejari Cirebon,” ujarnya. [SAS] Nasional Kapal MV Mathu Bhum Diamankan Lantaran Nekat Ekspor CPO Setelah Dilarang Jokowi, Siapa Eksportirnya?

Sun, 08 May 2022 MANAberita.com – INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menegur dan mengevaluasi Kapolres Cirebon.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Melansir dari kompas.tv, Kapolres. Nasional Viral Foto Tanpa Busana di Pohon Keramat, Alina Yogi Bule Rusia Ternyata Punya Profesi Mentereng Sun, 08 May 2022 MANAberita.com – INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menegur dan mengevaluasi Kapolres Cirebon. Melansir dari kompas.tv, Kapolres. Komisioner Kepolisian Icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional (Kompolnas) Poengky Indarti.

(Sumber: KOMPAS TV) Penulis : Ninuk Cucu Suwanti - Editor : Iman Firdaus JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai, perkara penetapan tersangka Nurhayati dalam kasus korupsi, merupakan masalah dalam koordinasi antara penyidik Polres Cirebon dengan pihak Jaksa di Kejaksaan Negeri Cirebon. Padahal, pihak yang dalam perkara ini sebetulnya sebagai pelapor korupsi pada APBDes Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Demikian Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti dalam wawancaranya dengan Jurnalis KOMPAS TV Fajri Satrio, Selasa (1/3/2022). “Kami melihat bahwa yang bermasalah adalah koordinasi, disatu sisi penyidik menginginkan agar kasus segera P21 (penyidikan suatu perkara pidana dinyatakan lengkap) tetapi di sisi lain jika petunjuk jaksa tidak dilengkapi maka kasus akan bolak balik,” kata Poengky.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Baca Juga: Buntut Kasus Nurhayati, ICW Anggap Kapolres Cirebon Terbukti Tidak Profesional Oleh karena itu, Poengky menuturkan Kompolnas sependapat dengan Polri yang menyatakan bahwa penyidik dalam menersangkakan Nurhayati dilakukan karena tidak sengaja.

“Kompolnas sependapat bahwa penyidik dalam menersangkakan nurhayati itu tidak sengaja.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Kenapa? Karena kalau dengan sengaja, berarti sejak awal pasti sudah dibidik untuk jadi tersangka pada saat itu juga bersama sama dengan Kades,” ujar Poengky.

Dalam perkara ini, lanjut Poengky, buntut kasus nurhayati Polri tidak langsung menersangkakan Nurhayati. Penetapan tersangka terhadap Nurhayati, dilakukan atas petunjuk atau perintah Jaksa ketika penyidik melimpahkan berkas.

“Tetapi kan ternyata kasus ini saudara Nurhayati dijadikan tersangka pada saat terakhir ketika penyidik melimpahkan berkas kepada Jaksa dan ketika diteliti ternyata ada perintah untuk atau ada petunjuk untuk melengkapi berkas dengan lebih memperhatikan atau kebih fokus dengan berkas berkas Nurhayati,” kata Poengky. Baca Juga: ICW Desak Propam Polri Panggil Penyidik Polres Cirebon yang Tetapkan Tersangka Nurhayati LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021 PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021 SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021 SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19
Bawa Anak dari Cirebon ke TMII, Ibu Ini Berwisata Sambil Edukasi TMII masih menjadi salah satu tempat wisata untuk mengisi liburan Lebaran.

Salah satunya seorang ibu asal Cirebon yang sengaja datang ke TMII bersama keluarga. mana ada om. tmii lagi acak2an begitu Wisata edukasi 👍 05/05/2022 18:21:00 Baca lebih lajut. 5 Fakta Nikuba, Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar Karya Warga Cirebon Aryanto Misel, warga Kabupaten Cirebon berhasil membuat alat yang bisa mengonversi air menjadi bahan bakar untuk motor.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Berikut fakta-faktanya. Bntr lg ditangkap polisi nih.Krn membuat alat tnp ada ijinnya.yg lalu2 bgtu ceritanya. anak bangsa py kreativitas gk didukung mlh dikriminalkan piye jal?

Warning! 'dont try this at home because very dangerous'😁 by MTV music 04/05/2022 6:05:00 Baca lebih lajut. Jakarta, IDN Times - LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi Kapolres Cirebon AKBP Fahri Siregar. Hal ini merupakan buntut dari ditetapkannya pelapor kasus dugaan korupsi bernama Nurhayati sebagai tersangka.

"Kapolri segera menegur dan mengevaluasi Kapolres Cirebon karena terbukti tidak profesional dalam mengawasi tugas bawahannya saat menangani perkara korupsi di Desa Citemu," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (1/3/2022). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana datangi Gedung KPK bersama buntut kasus nurhayati Pegawai Nonaktif KPK pada Rabu (30/9/2021).

(IDN Times/Aryodamar) Tak hanya itu, ICW juga mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan Polri memanggil dan memeriksa penyidik Polres Cirebon yang menetapkan Nurhayati sebagai tersangka. Sebab, penyidik tersebut berpotensi melanggar kode etik Polri. "Khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 terkait Etika dalam Hubungan dengan Masyarakat," ujar Kurnia.

Baca Juga: Kejagung Segera Terbitkan SKP2 Nurhayati, Penuntutan Akan Dihentikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi (IDN Times/Aryodamar) ICW menilai langkah hukum Polres Cirebon menetapkan Nurhayati sebagai tersangka terkesan dipaksakan dan menimbulkan persoalan serius.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Kurnia menyebut, nama baik Nurhayati telah tercemar akibat penetapan sebagai tersangka. "Penetapan tersangka kepada pihak yang diduga memberikan informasi berpotensi besar menyurutkan langkah masyarakat untuk berkontribusi dalam isu pemberantasan korupsi.

Permasalahan ini semestinya tidak terjadi jika saja Polres Cirebon bertindak profesional, setidaknya memahami perbedaan perbuatan pidana dan administratif serta ketentuan 'alasan pembenar' dalam hukum pidana yang disebutkan Pasal 51 KUHP," jelasnya.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Ilustrasi gedung Kejaksaan Agung RI (Istimewa) Diketahui, Kejaksaan Agung segera mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) untuk Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Nurhayati, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, sebelum perkara dihentikan, pihaknya terlebih dahulu meminta penyidik Polres Cirebon menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) atau tahap II. “Karena perkara sudah P21, maka kami minta penyidik tahap II dan kami akan SKP2,” kata Febrie dikutip dari ANTARA, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga: Kejagung: JPU Kejari Cirebon Tidak Tahu Nurhayati Pelapor Korupsi Berita Terpopuler • Eks Danjen Kopassus saat Dijenguk Prabowo: Harus Jadi Presiden! • Tingginya 183 cm, 10 Potret Paula Verhoeven Bareng Teman-teman Artis • 10 Potret Terkini Rayyanza Makin Mirip Nagita Slavina, Sudah 5 Bulan • 10 Momen Geng Artis Raffi-Nagita Libur Lebaran Bareng di Bali, Ramai!

• 7 Potret Anies Baswedan Icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional Pembangunan Kampung Susun Bayam • 9 Potret Seru Rayyanza saat Mandi, Bikin Warganet Gemas! • Data Lengkap Kasus COVID-19 di 34 Provinsi Indonesia per Minggu 8 Mei • Kronologi Bus Angkutan Mudik Terguling di Tol Cikampek • 7 Macam Benjolan pada Vagina, Kenali Ciri-cirinya sebelum Terlambat
"Kapolri icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional menegur dan mengevaluasi Kapolres Cirebon karena terbukti tidak profesional dalam mengawasi tugas bawahannya saat menangani perkara korupsi di Desa Citemu," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (1/3/2022).

1. ICW juga desak penyidik Nurhayati dipanggil Tak hanya itu, ICW juga mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan Polri memanggil dan memeriksa penyidik Polres Cirebon yang menetapkan Nurhayati sebagai tersangka.

Sebab, penyidik tersebut berpotensi melanggar kode etik Polri. "Khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 terkait Etika dalam Hubungan dengan Masyarakat," ujar Kurnia.

2. ICW sebut penetapan Nurhayati jadi tersangka timbulkan persoalan ICW menilai langkah hukum Polres Cirebon menetapkan Nurhayati sebagai tersangka terkesan dipaksakan dan menimbulkan persoalan serius.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Kurnia menyebut, nama baik Nurhayati telah tercemar akibat penetapan sebagai tersangka. "Penetapan tersangka kepada pihak yang diduga memberikan informasi berpotensi besar menyurutkan langkah masyarakat untuk berkontribusi dalam isu pemberantasan korupsi. Permasalahan ini semestinya tidak terjadi jika saja Polres Cirebon bertindak profesional, setidaknya memahami perbedaan perbuatan pidana dan administratif serta ketentuan 'alasan pembenar' dalam hukum pidana yang disebutkan Pasal 51 KUHP," jelasnya.

3. Kejaksaan segera hentikan kasus Nurhayati Diketahui, Kejaksaan Agung segera mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) untuk Kepala Icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional Keuangan Desa Citemu, Nurhayati, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, sebelum perkara dihentikan, pihaknya terlebih dahulu meminta penyidik Polres Cirebon menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) atau tahap II.

“Karena perkara sudah P21, maka kami minta penyidik tahap II dan kami akan SKP2,” kata Febrie dikutip dari ANTARA, Selasa (1/3/2022).
• HOME • NEWS • Politik dan Hukum • Ekonomi • Humaniora • Megapolitan • Nusantara • Internasional • Olahraga • VIEWS • Editorial • Podium • Opini • Kolom Pakar • Sketsa • FOTO • VIDEO • INFOGRAFIS • WEEKEND • SEPAK BOLA • SAJAK KOFE • OTOMOTIF • TEKNOLOGI • RAMADAN • LAINNYA • Live Streaming • Media Guru • Telecommunication Update INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap kinerja Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon, Jawa Barat terkait kekeliruan dalam kasus Nurhayati.

buntut kasus nurhayati, icw anggap kapolres cirebon terbukti tidak profesional

Nurhayati merupakan mantan bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, yang dijadikan tersangka usai melaporkan dugaan kasus korupsi yang dilakukan kepala desanya. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan langkah hukum Polres Cirebon yang terkesan menimbulkan sejumlah persoalan serius.

Pertama, nama baik Nurhayati telah tercemar akibat status tersangka yang disematkan Polres Cirebon. Kedua, penetapan tersangka kepada pihak yang diduga memberikan informasi berpotensi besar menyurutkan langkah masyarakat untuk berkontribusi dalam isu pemberantasan korupsi. Baca juga: Kejagung Pastikan Perkara Nurhayati Dihentikan "Permasalahan ini semestinya tidak terjadi jika Polres Cirebon profesional, setidaknya memahami perbedaan perbuatan pidana dan administratif serta ketentuan “Alasan Pembenar” dalam hukum pidana yang disebutkan Pasal 51 KUHP," ujarnya melalui keterangan pers, Selasa (1/3).

Ia menambahkan, Pasal buntut kasus nurhayati Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjamin adanya peran serta masyarakat, antara lain dalam memberikan informasi dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. "ICW menyerukan desakan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk segera memberikan perlindungan hukum kepada Nurhayati," tuturnya. Selain itu, menurutnya Divisi Profesi dan Pengamanan Polri segera memanggil dan memeriksa penyidik Polres Cirebon yang menetapkan tersangka Nurhayati.

Sebab, ujar dia, para penyidik berpotensi melanggar kode etik Polri, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 terkait etika dalam hubungan dengan masyarakat. "Kapolri segera menegur dan mengevaluasi Kapolres Cirebon karena terbukti tidak profesional dalam mengawasi tugas bawahannya saat menangani perkara korupsi di Desa Citemu," cetusnya. Beberapa waktu terakhir, para pejabat termasukMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, penetapan tersangka Nurhayati tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sehingga aparat penegak hukum, baik Kepolisian atau Kejaksaan, diminta segera menghentikan penyidikan terhadap Nurhayati. (Ind/OL-09)

Kapolres Cirebon Sebut Penetapan Pelapor Korupsi Jadi Tersangka Sudah Sesuai Prosedur




2022 charcuterie-iller.com