Syarat mengurus taspen kematian

syarat mengurus taspen kematian

www.gajibaru.com - Asuransi Kematian atau Askem PNSmerupakan salah satu hak PNS sebagai peserta Program Tabungan Hari Tua (THT) pada PT Taspen. Disadari atau tidak, gaji anda sebagai PNS dipotong 10% tiap bulannya, yang biasa dikenal dengan nama Iuran Wajib Pegawai (IWP). Dari IWP yang besarnya 10% dari (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/Suami + Tunjangan Anak) ini, terdiri atas 3 komponen yaitu: • 4,75% sebagai iuran Pensiun yang masuk ke PT Taspen.

• 3,25% sebagai iuran THT yang masuk ke PT Taspen. • 2% sebagai iuran Asuransi Kesehatan yang masuk ke BPJS Kesehatan. Dari persentase di atas, dapat dilihat bahwa seorang PNS membayar iuran THT yang besarannya 3,25% dari Gaji Pokok+Tunjangan Keluarga. Iuran THT tersebut salah satu manfaatnya adalah sebagai Asuransi Kematian pada saat PNS atau Istri/Suami/Anaknya meninggal dunia.

Dengan demikian, Asuransi Kematian ini dibedakan menjadi 3 yaitu: • Askem PNS Meninggal Dunia. • Askem Istri/Suami PNS Meninggal Dunia. • Askem Anak PNS Meninggal Dunia. 1. Asuransi Kematian PNS yang Meninggal Dunia Jika anda mempunyai suami/istri/orang tua PNS, lalu ia meninggal, maka anda sebagai ahli warisnya berhak mendapatkan Asuransi Kematian syarat mengurus taspen kematian besarnya adalah 2 x Penghasilan Terakhir (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/Suami + Tunjangan Anak).

Askem PNS yang Meninggal Dunia = 2 x Penghasilan Terakhir Asuransi Kematian ini diajukan bersamaan dengan klaim Tabungan Hari Tua berupa Asuransi Dwiguna. Selain Askem dan dan Asuransi Dwiguna, syarat mengurus taspen kematian waris juga berhak mendapatkan Jaminan Kematian dan juga Pensiun Janda/Duda/Yatim Piatu dari PT Taspen, Pengembalian Iuran Taperum dari Bapertarum PNS, dan Gaji Terusan dari Kantor Tempat PNS tersebut bekerja.

2.

syarat mengurus taspen kematian

Asuransi Kematian Istri/Suami PNS Yang Meninggal Dunia Seorang PNS yang tiba-tiba istri/suaminya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka ia juga berhak mendapatkan Asuransi Kematian dari PT Taspen. Besaran Askem Istri/Suami PNS yang meninggal dunia ini berbeda dengan Askem PNS yang meninggal dunia.

Bagi PNS yang istri/suaminya meninggal dunia akan mendapatkan Askem sebesar 1,5 x Penghasilan terakhir (Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga). Askem Istri/Suami Syarat mengurus taspen kematian = 1,5 x Penghasilan Terakhir Khusus untuk Askem Istri, tidak dibatasi jumlah kejadian meninggalnya, dengan catatan tidak boleh lebih dari 1 kejadian dalam 1 bulan. Sebagai contoh: Doni, seorang PNS, istrinya meninggal pada 1 Januari 2015. Maka ia berhak atas Askem Istri. Lalu, Juni 2015 ia menikah lagi, baru 2 syarat mengurus taspen kematian menikah, istrinya syarat mengurus taspen kematian lagi, maka ia berhak atas Askem Istri lagi.

Desember 2015 ia menikah kembali, lalu 7 Maret 2016 istrinya meninggal. Askem Istri tetap dibayarkan kepada Doni. Begitu seterusnya seandainya dia menikah lagi dan istrinya meninggal, maka tetap dibayarkan Askem Istri tanpa ada batasan kejadian meninggalnya. 3. Asuransi Kematian Anak PNS Yang Meninggal Dunia Saat anak PNS meninggal dunia, maka PNS tersebut berhak atas Asuransi Kematian Anak yang besarannya 0,75 x Penghasilan terakhir. Askem Anak PNS = 0,75 x Penghasilan Terakhir Berbeda dengan Askem istri, Askem Anak diberikan maksimal 3 kali kejadian meninggal.

Askem anak ini diberikan jika anak yang meninggal ini belum berusia 21 tahun atau belum 25 tahun jika si anak masih sekolah/kuliah. Selain persyaratan usia, disyaratkan juga si anak belum menikah/belum pernah menikah dan nyata-nyata menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan. Persyaratan Pengurusan Asuransi Kematian (Askem) Persyaratan pengurusan Askem dibedakan berdasarkan ketiga jenis Askem di atas.

1. Persyaratan Pengurusan Askem PNS Meninggal Jika PNS aktif meninggal dunia maka pengurusan Askem sekaligus dengan pengurusan THT berupa Asuransi Dwiguna. Adapun persyaratan yang diperlukan adalah: • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Surat keterangan ahli waris dari instansi; • Asli Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji; • Foto copy surat kematian yang di legalisir Lurah/Kepala Desa; • Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah/KUA; • Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pemohon yang masih berlaku.

• Akta kelahiran anak, jika anak yang mengajukan. 2. Persyaratan Pengurusan Askem Istri/Suami Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan asuransi kematian istri/suami PNS adalah: • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Asli Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji; • Foto copy surat kematian yang dilegalisir Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit; • Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah/KUA; • Foto copy SK Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala terakhir; • Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pemohon yang masih berlaku.

3. Persyartan Pengurusan Askem Anak Persyaratan untuk pengajuan klaim Askem Anak PNS yang meninggal adalah: • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Asli Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji; • Foto copy surat kematian yang dilegalisir Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit; • Foto copy SK Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala terakhir.

• Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pemohon yang masih berlaku. • Surat Keterangan Sekolah bagi anak usia dibawah 21 tahun. Demikian informasi Askem Bagi PNS, Istri/Suami, dan Anak PNS yang meninggal dunia.

Untuk pengajuan klaim silakan hubungi Taspen terdekat. Silakan dishare ke kawan-kawan anda jika informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. TRIBUNSOLO.COM -- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia masih berhak mendapatkan uang pensiun, Uang pensiun ini bisa diambil oleh ahli waris tiap bulan.

Adapun ahli waris yang dimaksud adalah janda/duda/yatim-piatu. • Cara Membuat Akta Kelahiran Anak yang Orangtuanya Cerai, Simak Prosedurnya • Cara Mengurus Taspen bagi Para Pensiunan ASN, Tinggal Persiapkan Berkas-berkas Berikut Berikut ini dokumen untuk mengurus uang pensiun dari PNS yang meninggal dunia: Untuk janda/duda, dokumen yang diperlukan untuk mengurus gaji pensiun PNS yang meninggal dunia: • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) • Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan serendah-rendahnya oleh lurah/kepala desa.

• Surat asli dan tembusan SK Pensiun berpas foto • Tiga lembar pas foto ukuran 3x4 • Fotokopi syarat mengurus taspen kematian atau ahli waris • Fotokopi surat nikah yang dilegalisir lurah/kepala KUA • Surat keterangan ahli waris yang disahkan lurah/kepala desa Untuk anak yatim/yatim-piatu, dokumen yang diperlukan untuk mengurus gaji pensiun PNS yang meninggal dunia: • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) • Surat asli dan tembusan SK Pensiun yatim/yatim-piatu • Surat Keterangan Belum Bekerja dan belum menikah bagi anak yang berusia 21 tahun dari kepala desa/lurah (asli) • Surat Keterangan Perwalian bagi anak berusia di bawah 18 tahun dengan ketentuan: apabila wali tersebut ayah/ibu/kakak kandung, maka surat perwalian cukup dari kepala desa/lurah.

• Fotokopi KTP pemohon atau ahli waris • Tiga lembar pas foto pemohon ukuran 3x4 • Khusus bagi anak yatim/yatim-piatu TNI yang berusia 21-25 harus melampirkan Surat Keterangan Sekolah/Kuliah (asli) • Semua dokumen syarat mengurus taspen kematian diserahkan ke PT. Taspen (Persero) untuk diproses. (*)
KOMPAS.com - Di tengah duka ditinggal kerabat, keluarga harus tetap segera mengurus akta kematian di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil.

Dilansir dari dukcapil.kemendagri.go.id, manfaat akta kematian sangat banyak. Pertama, akta kematian sebagai tanda kelegalan atau pengakuan negara bahwa penduduk yang bersangkutan memang telah meninggal dunia. Selain itu, akta kematian juga bisa digunakan untuk memudahkan pembagian waris, mengurus dana pensiun, mengurus klaim asuransi, mengurus dana taspen, mengurus KK baru juga mengurus keanggotan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Akta Kelahiran Hilang? Begini Alur Mengurusnya di Dukcapil Syarat mengurus akta kematian Untuk mengurus akta kematian Anda harus menyiapkan beberapa dokumen syarat.

Yaitu: • Fotokopi KTP orang yang meninggal dunia. • Fotokopi KTP yang melaporkan. • Fotokopi KTP saksi. • Fotokopi akta kelahiran dan akta perkawinan. • Fotokopi kartu keluarga. • Surat keterangan kematian dari rumah sakit, Puskesmas, atau dokter yang merawat. • Surat keterangan kematian dari RT.

• Surat keterangan kematian dari kelurahan. Khusus untuk orang yang tidak diketahui keberadaannya selama bertahun-tahun namun bisa diperkirakan sudah meninggal, akta kematian baru bisa terbit setelah ada penetapan dari pengadilan.

Baca juga: Cara Cetak KK, Akta Kelahiran, dan Kematian Sendiri Alur mengurus akta kematian Adapun untuk cara mengurus akta kematian, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut ini: 1. Meminta surat pengantar dari RT dan RW. Jika seseorang meninggal di rumah sakit, maka keluarga harus meminta surat keterangan dari dokter atau petugas rumah sakit yang ada.

2. Keluarga menyerahkan berkas ke kantor kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan kematian. 3. Surat keterangan dari kelurahan akan dibawa ke kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. 4. Keluarga membawa surat keterangan ke Disdukcapil.

Berita Terkait Soal Penyakit Jamur Hitam, Ini Kata Kemenkes Update Corona 26 Juli: Kasus Harian Indonesia Masih Tertinggi di Dunia Puan Berharap Vaksin untuk Anak di Bawah 12 Tahun, Sudahkah Ada?

Sejarah Meditasi, Asal Mula dan Berbagai Manfaatnya Daftar 10 Provinsi di Indonesia dengan Kematian Tertinggi akibat Covid-19 Berita Terkait Soal Penyakit Jamur Hitam, Ini Kata Kemenkes Update Corona 26 Juli: Kasus Harian Indonesia Masih Tertinggi di Dunia Puan Berharap Vaksin untuk Anak di Bawah 12 Tahun, Sudahkah Ada? Sejarah Meditasi, Asal Mula dan Berbagai Manfaatnya Daftar 10 Provinsi di Indonesia dengan Kematian Tertinggi akibat Covid-19 Tidak Wajib STRP, Ini Syarat Terbaru Penumpang Kereta Api dari Jakarta https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/26/114500865/tidak-wajib-strp-ini-syarat-terbaru-penumpang-kereta-api-dari-jakarta https://asset.kompas.com/crops/3MEqn0Soy7N5Nv_bMBe0W53wUwc=/0x0:0x0/195x98/data/photo/2021/07/19/60f532a01b336.jpg RumahCom – Akta kematian merupakan salah satu surat yang perlu diurus ketika ada seorang anggota keluarga Anda yang meninggal.

Sebuah akta kematian adalah sebuah bukti tertulis bahwa seseorang telah meninggal. Negara berperan untuk menerbitkan akta kematian sebagai salah satu bentuk pengakuan dari seseorang syarat mengurus taspen kematian telah meninggal. Artikel kali ini akan membahas mengenai akta kematian yang meliputi: • Pentingnya Mengurus Akta Kematian • Persyaratan Mengurus Akta Kematian • Cara Mengurus Akta Kematian • Contoh Surat Kematian • Biaya Pembuatan Akta Kematian Duka cita yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan oleh seseorang yang baru saja meninggal tidak boleh berlarut dan menjadikan keluarga tersebut melalaikan dokumen kependudukan yang satu ini, yakni akta kematian.

Meskipun seseorang telah tiada, sangat penting untuk kita untuk melaporkannya dan membuat pernyataan tertulis terkait dengan kematiannya. Melansir laman resmi Disdukcapil, pentingnya memiliki akta kematian bagi mereka yang keluarganya telah meninggal dunia tidak lain untuk mendapatkan legalitas atau bukti hukum bahwa seseorang benar telah meninggal dunia dan negara memberikan pengakuan dengan menerbitkan surat akta kematian.

Secara rinci, manfaat dari membuat akta kematian untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan adalah seperti berikut ini: • Memudahkan proses klaim asuransi apabila almarhum membayar premi asuransi jiwa saat masih hidup. • Memberikan kejelasan tentang ahli waris apabila almarhum memiliki aset kekayaan yang tersimpan pada bank atau institusi keuangan lainnya. • Sebagai syarat untuk memproses dana pensiun maupun taspen. • Mencegah tindak kejahatan yang menyalahgunakan identitas orang yang telah meninggal.

• Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan kecelakaan jika almarhum meninggal karena kecelakaan. • Bagi PNS yang meninggal sebelum masa pensiun, akta kematian diperlukan sebagai syarat bagi suami atau istri yang masih hidup dan belum menikah lagi untuk memperoleh tunjangan duda atau janda. • Sebagai salah satu syarat untuk suami atau istri yang ditinggalkan untuk menikah kembali.

• Memberikan data akurat tentang jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini penting sebagai dasar acuan data kependudukan pada saat melakukan pemilihan umum. • Bagi pemerintah, akta kematian dan data-data yang disetorkan penting sebagai data statistik untuk memonitor penyebab kematian, angka harapan hidup dan penetapan kebijakan pembangunan. Sebelum mengurus surat akta kematian, ada baiknya Anda menyiapkan beberapa dokumen persyaratan untuk mengurus surat akta kematian.

Jika Anda WNI, maka syarat-syaratnya adalah: • Mengisi formulir akta kematian berkode F-2.28 dan F-2.29. • Formulir tersebut bisa diunduh langsung dari website Disdukcapil setempat. Anda bisa mencetak formulir itu, lalu tulis langsung di atasnya. Selain mengunduh, Anda juga bisa langsung mengambil formulir di kantor disdukcapil terdekat.

• Surat keterangan kematian dari pihak Rumah Sakit/ Dokter yang asli. • Surat keterangan ini dapat berupa surat keterangan pemeriksaan mayat dari rumah sakit, puskesmas atau visum dokter.

• Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa. • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang meninggal. • Fotokopi surat kelahiran yang meninggal atau bisa berupa surat keterangan telah memiliki akta kelahiran. • Fotokopi KTP pelapor dan dua saksi yang telah memenuhi persyaratan yakni minimal usia 21 tahun.

• Surat kuasa apabila dilaporkan oleh orang lain/ kepala lingkungan/ kepala dusun. Jika yang meninggal adalah (WNI) dan meninggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka persyaratan yang diperlukan adalah: • Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Luar Negeri, dan langsung syarat mengurus taspen kematian ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terdaftar di Indonesia.

• Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari Kedubes. • Fotokopi KK dan KTP (untuk WNI). • Fotokopi Passport (untuk WNA). Jika yang meninggal adalah Warga Negara Asing (WNA), maka syarat-syaratnya adalah: • Surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit, atau puskesmas. • Surat keterangan kematian dari kelurahan. • Fotokopi KTP pelapor, orang yang meninggal, dan dua orang saksi (minimal berumur 21 tahun).

• Fotokopi surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

syarat mengurus taspen kematian

• Fotokopi KITAS dan KK warga negara asing yang meninggal. • Fotokopi paspor yang dilegalisir. Ada beberapa cara mengurus surat akta kematian. Biasanya di setiap daerah memiliki prosedur masing-masing. Anda bisa mengecek info seputar prosedur mengurus akta kematian ini lewat situs Sistem Informasi Pelayanan Publik. Ikuti cara mudah mengurus akta kematian seperti berikut ini: syarat mengurus taspen kematian Masuk ke situs sipp.menpan.go.id. • Pilih tipe instansi : Pemerintah Daerah.

• Pilih lokasi berdasarkan alamat Anda sesuai KTP, pilih provinsi lalu kabupaten. • Pada kolom “cari” ketik kata kunci “Akta Kematian,” maka akan muncul informasi tentang penerbitan Akta Kematian di Disdukcapil setempat.

Secara umum, prosedur pembuatan akta kematian adalah: • Melapor kepada kelurahan/ kantor desa bahwa seseorang atau kerabat telah meninggal. Apabila meninggal di rumah sakit, hendaknya disertai dengan surat keterangan meninggal oleh rumah sakit. • Menyerahkan dokumen persyaratan ke kantor desa atau kelurahan. • Memperoleh surat keterangan kematian dengan menyerahkan berkas dokumen persyaratan ke kantor kelurahan.

• Setelah semua dokumen persyaratan surat kematian dari kelurahan lengkap, pelapor harus mengunduh atau mengambil formulir F-2.28 dan F-2.29 yang diberikan oleh petugas di Disdukcapil, kemudian mengisinya. • Setelah itu, menyerahkan semua dokumen tersebut ke bagian pendaftaran akta untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya dan dimasukkan ke bagian sensus administrasi penduduk. • Pelapor akan dimintai kontak jika perlu dihubungi lebih lanjut apabila ada dokumen yang kurang atau salah.

• Proses Penerbitan Akta Kematian di Disdukcapil paling lambat 14 hari. Disdukcapil di beberapa daerah bahkan menyelesaikannya hanya selama 2 hingga 7 hari. Pada masa pandemi ini, dimana terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, maka sebelum menyerahkan dokumen ke Disdukcapil, hendaknya pelapor mengambil nomor antrean terlebih dahulu yang bisa didapatkan melalui nomor telepon maupun email yang tercantum pada situs Disdukcapil daerah setempat.

Mengenai website Disdukcapil syarat mengurus taspen kematian setempat, Anda dapat mencari informasinya di laman https://sipp.menpan.go.id/ Contoh Surat Kematian Dengan ini menerangkan bahwa: • Nama : _________________________________________ • Umur : _________________________________________ • Jenis kelamin : _________________________________________ • Kewarganegaraan : _________________________________________ • Agama : _________________________________________ • Pekerjaan terakhir : _________________________________________ • Pendidikan : _________________________________________ • NIK : _________________________________________ • Alamat : _________________________________________ Pembuatan Surat Kematian tidak dipungut biaya syarat mengurus taspen kematian gratis.

Anda bisa mengurusnya sendiri tanpa calo atau perantara, asalkan menuruti langkah-langkah mengajukan dan mengurus akta kematian seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila ada keluhan, hambatan, maupun pungli yang terjadi selama proses pengajuan, pemohon dapat melaporkannya ke situs https://www.lapor.go.id/
JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap Aparatur Sipil Negara ( ASN) akan mendapatkan uang pensiunan yang bisa diterima setiap bulan setelah tak lagi mengabdi.

Uang yang syarat mengurus taspen kematian setiap bulannya ini, besarannya sesuai dengan jabatan dan golongan ASN sebelum pensiun. Pemerintah telah menunjuk PT Taspen (Persero) untuk mengelola dana para pensiuan sekaligus mengurusi pencairannya sesuai dengan domisili Pegawai Negeri Sipil ( PNS) bersangkutan.

Dikutip dari laman resmi Taspen, Sabtu (30/5/2020), bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun maka akan mendapatkan THT (tunjangan hari tua) dan Pensiun. Prosedur dan cara mengurus Taspen bagi pensiunan PNS, berikut persyaratan yang harus dilengkapi: THT • Formulir Permintaan Pembayaran • FC SK Pensiun • Syarat mengurus taspen kematian atau asli SKPP • FC Identitas / KTP pemohon • FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank) Baca juga: Segera Cair, Ini Besaran THR bagi Pensiunan PNS dan TNI-Polri Bila PNS meninggal dunia pada bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya melengkapi persyaratan berikut: • Surat kematian dari lurah/rumah sakit • FC Surat Nikah legalisir KUA/lurah bila pemohon isteri/ Suami • Surat penunjukkan wali dan pengadila bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun • Surat keterangan ahli waris bula pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa • Surat kuasa ahli waris bla anak yang sudah dewasa > 1 orang • Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa bila pemohon orang tua kandung • Surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain di atas • PNS mencapai BUP (SK pensiun diterima selain jatuh tempo) Pensiun • Formulir syarat mengurus taspen kematian pembayaran • Tembusan SK pensiun berpasfoto • Asli SKPP • Pas foto 3x4 (dua lembar) • FC Identitas / KTP Pemohon • FC buku tabungan (bila dibayarkan lewat Bank) • FC NPWP (bila ada) • Surat keterangan sekolah (anak 21 – 25 tahun) Bila PNS meninggal dunia pada bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya melengkapi dengan: • Surat kematian dari lurah/rumah sakit • FC Surat Nikah legalisir KUA/Lurah bila pemohon isteri/ Suami • Surat penunjukkan wali dan pengadila bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun • Surat keterangan ahli waris bula pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa • Surat kuasa ahli waris bla anak yang sudah dewasa > 1 orang • Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa bila pemohon orang tua kandung Baca juga: Pensiunan PNS Keberatan Taspen Dilebur ke BPJS TK, Ini Alasannya Semua persyaratan tersebut kemudian dibawa ke kantor cabang Taspen sesuai dengan domisili pensiunan PNS.

Asalkan dokumen lengkap, Taspen akan memberikan Kartu Identitas Pensiun (Karip). Kartu Karip ini menjadi dasar Taspen membayarkan sejumlah insentif untuk pensiunan selama masa hidupnya. Sekitar dua minggu setelah mendapatkan kartu tersebut, Taspen akan segera mengirimkan sejumlah uang yang berhak didapatkan oleh seorang pensiunan. Berita Terkait Pensiunan PNS Keberatan Taspen Dilebur ke BPJS TK, Ini Alasannya Taspen Life Sebut Mayoritas Milenial Belum Melek Pentingnya Asuransi Program Pensiun Taspen Dialihkan, BP Jamsostek Jamin Tidak Ada Penurunan Manfaat Antisipasi Virus Corona, Taspen Luncurkan Layanan Lewat WhatsApp Physical Distancing, Taspen Bayar Uang Pensiunan Melalui ATM Berita Terkait Pensiunan PNS Keberatan Taspen Dilebur ke BPJS TK, Ini Alasannya Taspen Life Sebut Mayoritas Milenial Belum Melek Pentingnya Asuransi Program Pensiun Taspen Dialihkan, BP Jamsostek Jamin Tidak Ada Penurunan Manfaat Antisipasi Virus Corona, Taspen Luncurkan Layanan Lewat WhatsApp Physical Distancing, Taspen Bayar Uang Pensiunan Melalui ATM
A.

Tabungan Hari Tua (THT), apabila peserta berhenti dengan mendapat hak pensiun. • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Fotokopi SK Pensiun / Pertimbangan Teknis (Pertek); • SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda); • Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; • Fotokopi buku rekening pemohon; Catatan : Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Negara, PT TASPEN (PERSERO) sekaligus dibayarkan Pensiun Pertama.

B. Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM), Perserta meninggal dunia pada saat masih aktif. • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Surat Keterangan kuasa ahli waris yang ditandatangani oleh kepala instansi; • Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji; • Fotokopi surat kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit; • Fotokopi surat Nikah yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / KUA; • Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; Catatan : 1.

Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun; 2. Surat Keterangan ahli waris dari lurah / kepala desa bila pemohon orang tua kandung; 3. Surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain suami / istri, anak, orangtua. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Negara, sekaligus dibayarkan manfaat program JKM. C. Nilai Tunai Asuransi, apabila peserta berhenti bukan kearena pensiun atau bukan karena meninggal dunia.

• Mengisi Formulir Pemintaan Pembayaran (FPP); • Fotokopi SK Pemberhentian; • SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda); • Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; • Fotokopi buku rekening pemohon; Catatan : Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus dibayarkan juga Pengembalian Iuran Pensiun.

D. Asuransi Kematian (ASKEM), untuk : 1. Istri / Suami dari peserta aktif meninggal dunia. • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) dibuat oleh bendaharawan gaji; • Fotokopi surat kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit; • Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah / KUA; • Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; • Fotokopi buku rekening pemohon.

2. Anak dari Peserta Aktif Meninggal Dunia. • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) dibuat oleh bedaharawan gaji; • Fotokopi surat kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit; • Fotokopi Akta/surat kelahiran dilegalisir Lurah / Kepala Desa • Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon.

syarat mengurus taspen kematian

Catatan : Untuk anak usia 21 s/d 25 tahun, belum menikah / bekerja dan masih sekolah (SKS) 3. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia. • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Fotokopi SK Pensiun/ Kartu Identitas Pensiun (KARIP); • Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit; • Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon. Catatan : o Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah / KUA bila syarat mengurus taspen kematian adalah istri; o Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun; o Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa; o Surat ketarangan ahli waris dari lurah / kepala desa bila pemohon orang tua kandung; o Surat penetapan ahli waris dari pengadilan syarat mengurus taspen kematian pemohon selain suami/istri, anak, orang tua.

4. Istri / Suami dari Penerima Pensiun Pegawa Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia. • Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); • Fotokopi SK Pensiun/ Kartu Identitas Pensiun (KARIP); • Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit; • Fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / KUA; • Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon.

Catatan : o Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun; o Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa; o Surat ketarangan ahli waris dari lurah / kepala desa bila pemohon orang tua kandung; o Surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain suami/istri, anak, orang tua. 1. Pensiun Pertama, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Negara berhenti dengan mendapat hak pensiun.

a. Mengisi formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Pensiun; c.

syarat mengurus taspen kematian

SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda); d. Pas foto suami dan istri ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; f.

Fotokopi buku rekening pemohon; g. Fotokopi NPWP. 2. Uang Duka Wafat (UDW), bagi Penerima Pensiun / Tunjangan meninggal dunia. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK pensiun; c. Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit; d. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; e. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) syarat mengurus taspen kematian f. Fotokopi Bintang Jasa bagi penerima pensiun TNI / POLRI ( bila ada ); g. Fotokopi buku rekening pemohon.

Catatan : o Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah / KUA bila pemohon adalah istri; o Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun; o Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa; o Surat ketarangan ahli waris dari lurah / kepala desa bila pemohon orang tua kandung; o Surat keterangan merawat dan penguburan (bila tidak ada ahli waris lainnya).

Pensiun Terusan sebesar hak pensiun almarhum / almarhumah, apabila Penerima Pensiun Sendiri meninggal dunia dan mempunyai istri / suami, diberikan :  Selama 4 bulan, bagi Penerima Pensiun PNS / Pejabat Negara / KNIL  Selama 2 bulan, bagi Penerima Pensiun Duta Besar;  Selama 6 bulan, bagi Penerima Pensiun Presiden / Wakil Presiden;  Selama 6 bulan, bagi Penerima Pensiun TNI / POLRI yang tidak memiliki bintang jasa / Tunjangan Veteran;  Selama 12 bulan, bagi Penerima Pensiun TNI / POLRI yang memiliki bintang jasa (Gerilya, Sewindu, Kartika Eka Paksi Nararya, Jasena Nararya, Bhayangkara Nararya, Swa Buana, Paksa Nararya);  Selama 18 bulan bagi Penerima Pensiun TNI / POLRI yang memiliki syarat mengurus taspen kematian Jasa Pahlawan.

3. Pensiun Janda / Duda, bagi Pegawai Negeri Sipil meninggal aktif a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Pensiun; c. SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda); d. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; f. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; g.

Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang berusia 21 s/d 25 tahun; 4. Pengajuan Pensiun Janda / Duda, dari Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/TNI/Polri /Penerima Tunjangan.

a.

syarat mengurus taspen kematian

Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Pensiun; c. SKPP yang dibuat oleh PT Taspen (Persero); d.

Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; f. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; g. Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang berusia 21 s/d 25 tahun; h. Fotokopi buku rekening pemohon 5. Uang Duka Wafat, apabila Penerima Pensiun / Tunjangan Janda / Duda meninggal dunia. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Pensiun/Kartu Identitas Pensiun (KARIP); c.

syarat mengurus taspen kematian

Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit; d. Fotokopi buku rekening pemohon; e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; Catatan : o Surat Kuasa Ahli Waris, bagi yang memiliki anak lebih dari satu; o Surat Keterangan Merawat alm, dari sakit sampai penguburan bagi pemohon selain ahli waris.

6. Pengajuan Pensiun/Tunjangan Yatim Piatu, dari Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/TNI-Polri/Penerima Pensiun/ Penerima Tunjangan. a.

syarat mengurus taspen kematian

Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Syarat mengurus taspen kematian SK Pensiun; c. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; d. Surat Keterangan Belum Bekerja atau Belum Menikah dari Kelurahan / Kepala Desa; e. Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang telah berusia 21 s/d 25 tahun (khusus untuk Yatim Piatu TNI / POLRI); f. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; g. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; h.

Fotokopi buku rekening pemohon. Catatan : o Melampirkan foto kopi surat nikah yang dilagalisir oleh Lurah/Kepala Desa/KUA bagi pensiun Janda/Duda yang menikah kembali; o Untuk Pensiun lanjutan Yatim Piatu yang distop karena dewasa/menikah/bekerja, melampirkan surat nikah/surat keterangan telah bekerja dari instansi 7. Pengajuan Pensiun yang tidak diambil selama 3 bulan.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP); c. Fotokopi identitas diri (KTP / Syarat mengurus taspen kematian pemohon. 8. Pengajuan Uang Kekurangan Pensiun (UKP), apabila terdapat kekurangan pembayaran pensiun. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Pensiun / Ralat SK Pensiun / Impassing (apabila disebabkan perubahan SK Pensiun / Impassing); c. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon.

9. Pengajuan Tunjangan Veteran, apabila Veteran RI sudah mempunyai SK Penetapan Tunjangan Veteran. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Tanda Kehormatan Veteran disahkan Kanminvetcaddam; c. Fotokopi petikan SK Dana Kehormatan dan atau SK Tunjangan Veteran disahkan Kanminvetcaddam; d.

Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; e. Surat keterangan dari tim penyaringan tingkat dua (kaminvetcaddam) bahwa yang bersangkutan seorang Veteran yang berhak mendapatkan Dana Kehormatan dan atau Tunjangan Veteran; f. Pas foto suami dan istri ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; g.

Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon; h. Fotokopi buku rekening pemohon. Catatan : o Fotokopi Surat Keputusan Pensiun, apabila penerima Tunjangan Veteran juga merupakan penerima pensiun PNS/TNI & POLRI;Pejabat Negara; o Foto kopi surat kematian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa (khusus Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan RI dan Pembela Kemerdekaan RI yang bukan merupakan penerima pensiun PNS/TNI-Polri;Pejabat Negara); 10.

Dana Kehormatan, bagi yang memiliki Tanda Kehormatan Veteran dan SK Pemberian Dana Kehormatan Veteran. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Tanda Kehormatan Veteran disahkan Kanminvetcaddam; c.

Fotokopi petikan SK Dana Kehormatan disahkan Kanminvetcaddam; d. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; e. Surat keterangan dari tim penyaringan tingkat dua (kaminvetcaddam) bahwa yang bersangkutan seorang Veteran yang berhak mendapatkan Dana Kehormatan; f.

syarat mengurus taspen kematian

Pas foto pemohon ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; g. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon; h. Fotokopi buku rekening pemohon. Catatan : Termasuk bagi Janda / Duda dari Veteran RI yang meninggal dunia, dan yang bersangkutan telah menerima SK tentang Pemberian Dana Kehormatan atau telah mengajukan permohonan SK tentang Pemberian Dana Kehormatan.

11. Pengajuan Tunjangan Janda/Duda Veteran RI. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Tanda Kehormatan Veteran disahkan Kanminvetcaddam; c. Fotokopi petikan SK Dana Kehormatan dan atau SK Tunjangan Veteran disahkan Kanminvetcaddam; d.

Foto kopi surat kematian dan surat nikah yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan KUA; e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; f. Surat keterangan dari tim penyaringan tingkat dua (kaminvetcaddam) bahwa yang bersangkutan seorang Veteran yang berhak mendapatkan Dana Kehormatan dan atau Tunjangan Veteran; g. Pas foto suami dan istri ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; h. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon; i.

Fotokopi buku rekening pemohon. Catatan : Fotokopi Surat Keputusan Pensiun, apabila penerima Tunjangan Veteran juga merupakan penerima pensiun PNS/TNI & POLRI;Pejabat Negara; 12. Pengajuan Uang Duka Wafat Tunjangan Veteran RI. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi surat kematian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa; c. Foto kopi surat nikah yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan KUA; d. Pas foto suami/istri ukuran 3 x 4, sebanyak 1 (satu) lembar; e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon; f.

Fotokopi nomor rekening pemohon. Catatan : Surat keterangan ahli waris yang telah disahkan oleh Lurah/Kepala Desa, apabila pemohon adalah ahli waris lainnya.

13. Pensiun Lanjutan. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); b. Fotokopi SK Pensiun; c. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; d. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; e. Pas foto pemohon 3 x 4, sebanyak 3 (tiga) lembar; f. Fotokopi buku rekening pemohon untuk. 14. Pembayaran Kembali Pensiun / Tunjangan Janda yang distop Karena Telah Menikah. a. Mengisi Permintaan Pembayaran (FPP); b. Asli dan Fotokopi SK Pensiun; c.

Surat Keterangan Kematian / Cerai dari suami terakhir, yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; d. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; f. Pas foto pemohon 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; g. Fotokopi buku rekening pemohon. 15. Usul Penerbitan SK Pensiun / Janda / Duda / Yatim Piatu, apabila penerima Pensiun meninggal dunia dan SK Pensiunnya belum otomatis.

a. Mengisi Formulir Surat Permintaan Pensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu (C1/C2); b. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); c. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP); d.

Asli dan Fotokopi SK Pensiun almarhum / almarhumah; e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; f.

Fotokopi Surat Kematian yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa g. Surat Keterangan Kejandaan / Duda yang disahkan oleh Lurah syarat mengurus taspen kematian Kepala Desa (apabila pemohon adalah istri / suami dari almarhum / almarhumah); h. Fotokopi Surat Nikah yang disahkan oleh Lurah / Kepala KUA (apabila pemohon adalah anak dari almarhum / almarhumah); i.

Surat Keterangan Kuliah, bagi anak yang telah berusia 21-25 tahun (apabila pemohon adalah anak dari almarhum / almarhumah); j. Surat Keterangan anak belum bekerja / belum menikah (apabila pemohon adalah anak dari almarhum / almarhumah); k.

Pas foto terbaru ukuran syarat mengurus taspen kematian x 6, sebanyak 7 (tujuh) lembar (Khusus untuk TNI / POLRI sebanyak 15 lembar); l. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; Catatan : Persyaratan dibuat rangkap 2 (1 berkas digunakan untuk pembayaran pensiun/Tunjangan Janda/Duda/Yatim-piatu).

16. Pendaftaran Istri / Suami a. Pensiunan TNI/Polri. 1. Mengisi Formulir Permintaan Kartu Penunjukan Istri (KPI); 2. Surat Pengesahan Tanda Syarat mengurus taspen kematian Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa; 3.

Fotokopi Surat Cerai yang disahkan KUA/Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri / Suami sebelumnya, disahkan oleh Lurah/Kepala Desa; 4. Fotokopi Surat Nikah yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa / Kepala KUA; 5. Fotokopi SK Pensiun; 6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP); 7. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) syarat mengurus taspen kematian 8.

Pas foto berdampingan suami dan istri ukuran 4 x 6, sebanyak 4 (empat) lembar; 9. Pas foto suami dan istri ukuran 4 x 6, sebanyak 4 (empat) lembar; Catatan : Masing - masing berkas dibuat rangkap 2 (dua) b.

Pensiunan PNS. a. Formulir Pendaftaran Istri/Suami/Anak (A11); b. Fotokopi SK Pensiun; c. Fotokopi Surat Nikah Istri Pertama dan Kedua (Legalisir Lurah dan Camat); d. Fotokopi Surat Cerai atau Kematian Istri Pertama di legalisir Lurah/Kepala Desa; e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa; f. Fotokopi Akte Kelahiran yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa (untuk usul penambahan anak); g. Pas foto Suami Istri, ukuran 4 x 6, sebanyak 4 (empat) lembar; h.

Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) suami istri; i. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP); Catatan : Masing – masing berkas dibuat rangkap 2 (dua) 17. Permohonan Penertiban Petikan ke 2 SK Pensiun, karena hilang / rusak. a. Mengisi Formulir Permintaan Petikan ke-2 SK Pensiun; b.

syarat mengurus taspen kematian

Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP); c. Fotokopi SK Pensiun yang hilang / rusak; d. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 6 (enam) lembar; e. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan SK Pensiun dari Kepolisian; f. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; 18. Permohonan Pindah Kantor Bayar Pensiun / Perubahan Alamat.

a. Mengisi Formulir Mutasi; b. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP); c. Asli dan Fotokopi SK Pensiun; d. Pas foto terbaru, ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; f. Fotokopi buku rekening pemohon. 19. Kartu Peserta TASPEN (KPT) a. Surat Pengantar dari instansi; b. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT); c. Fotokopi SK Capeg; d.

Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala Terakhir (KGB); Catatan : Dalam hal kartu Perserta Taspen hilang, maka permohonan penerbitan KPT harus dilengkapi dengan :  Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;  Fotokopi SK Terakhir.

1. Perawatan a. Pengajuan dari Rumah Sakit: 1) Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); 2) Fotokopi Surat Jaminan; 3) Rincian Tagihan; 4) Kuitansi asli biaya perawatan; 5) Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3) 6) Surat Keterangan Dokter Penyakit Akibat Kerja (Form TASPEN-4) untuk kejadian Penyakit Akibat Kerja (PAK); 7) Surat Rujukan Dokter (apabila memerlukan perawatan lebih lanjut); 8) Salinan resume medis dan dokumen pendukung (hasil lab, radiologi, transfuse, copy resep, laporan operasi, dll); 9) Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; 10) Fotokopi Rekening Rumah Sakit/Faskes b.

BPJS Kesehatan 1) Asli Surat Tagihan dari BPJS Kesehatan; 2) Fotokopi Surat Kepastian Jaminan; 3) Surat Pengantar Klaim; 4) Rekapitulasi Pengajuan Klaim; 5) Salinan Resume Medis; 6) Fotokopi nomor rekening BPJS Kesehatan. 2. Santunan a. Santunan Sementara Akibat Kecelakaan Kerja 1) Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); 2) Surat Pernyataan Sementara Tidak Mampu Bekerja dari Instansi yang dilampiri Surat Pernyataan dari Tim Penguji Kesehatan; 3) Surat Keputusan Penetapan KK dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan PAK dari dokter okupasi atau dokter yang berkompeten; 4) Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; 5) Fotokopi buku rekening pemohon.

b. Santunan Cacat Sebagian Anatomis dan / atau Sebagian Fungsi 1) Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); 2) Surat Keputusan Penetapan Cacat; 3) Surat Keterangan Cacat Sebagian dari dokter yang merawat; 4) Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; 5) Fotokopi buku rekening pemohon.

c. Santunan Cacat Total Tetap 1) Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); 2) Surat Syarat mengurus taspen kematian Penetapan Cacat dari PPK; 3) Surat Keterangan Cacat Total Tetap dari dokter yang merawat; 4) Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; 5) Fotokopi buku rekening pemohon. d. Santunan Kematian Kerja 1) Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); 2) Fotokopi Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja apabila sempat mendapat perawatan dari Rumah Sakit/Faskes; 3) Fotokopi Keputusan Penetapan Tewas; 4) Fotokopi surat kematian dari Rumah Sakit/Faskes; 5) Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; 6) Fotokopi buku rekening pemohon.

3. Tunjangan Cacat 1) Formulir Permintaan Pembayaran (FPP); 2) Fotokopi Keputusan Penetapan Cacat; 3) Surat Keputusan Pensiun / Surat Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK karena cacat; 4) Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Syarat mengurus taspen kematian 5) Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP); 6) Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; 7) Fotokopi buku rekening pemohon.

Langkah langkah mengurus uang duka bagi pensiunan PNS yang meninggal




2022 charcuterie-iller.com