Pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian soal kemunculan pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat. Atas arahan Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas pinjol yang merugikan warga.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

Jokowi menyinggung soal pinjol saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10) lalu. Pembukaan di Istana Kepresidenan ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

"Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online, yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," ucapnya.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

Baca juga: Ini Daftar Aplikasi Pinjol Ilegal yang Dibongkar Polda Jabar Tak berselang lama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat. Perintah ini disampaikan Sigit untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. "Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference di Mabes Polri seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10). Perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian dilaksanakan oleh jajarannya. Sejumlah lokasi di berbagai wilayah yang menjadi kantor pinjol digerebek pihak kepolisian. Baca juga: Polisi Olah TKP Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di Sleman Berikut daftarnya: 1.

Polres Metro Jakpus Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek kantor pinjol ilegal di Ruko Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut polisi mengamankan puluhan orang. "Benar, saat ini masih kami lakukan pemeriksaan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi saat dihubungi detikcom, Kamis (14/10). Total ada 56 orang yang diamankan polisi di ruko tersebut. Mereka merupakan karyawan perusahaan pinjol tersebut. "Total yang diamankan ada 56 orang," ucap Hengki.

Penampakan kantor pinjol ilegal yang beroperasi di perumahan elite Tangerang (Khairul Ma'arif/detikcom) 2. Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Perumahan Elite Tangerang Setelah di Jakbar, polisi menggerebek kantor pinjaman online ilegal di ruko di perumahan elite di Kota Tangerang.

Kantor pinjol ilegal yang digerebek tersebut berada di Green Lake City, Ruko Crown Blok C1-7. "Benar, ini terkait pinjol (ilegal).

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

Anggota sudah di lokasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (14/10). PT Indo Tekno Nusantara (ITN), yang digerebek polisi, bergerak dalam bidang jasa collector atau penagih utang pinjol. "Hari ini kita kita gerebek PT ITN yang merupakan collector, penagihnya," kata Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di lokasi. Simak video 'Polisi: Korban Pinjol Ilegal di Tangerang Didatangi-Diancam Gambar Porno': [Gambas:Video 20detik] Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: Jawab.co.id – Aliansi Akademisi dari 119 kampus tetap menolak UU Cipta Kerja dan meminta UU itu untuk dicabut, salah satunya lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka juga mengajak seluruh akademisi lain untuk bersatu padu menolak UU tersebut. “Mendesak pencabutan UU Omnibus Cipta Kerja, baik melalui PERPPU, UU ataupun melalui putusan MK dengan amar putusan yang mengabulkan permohonan uji formil dan materiil UU ini terhadap UUD,” kata salah satu akademisi yang meneken petisi itu, Herdiansyah kepada wartawan, Jumat (15/11/2021).

Beberapa nama akademisi itu di antaranya dari UGM yaitu Zainal Arifin Mochtar, dari Unair Surabaya, Herlambang P Wiratraman (UGM), dari Universitas Andalas Padang, Feri Amsari dan dari Unpad Bandung, Prof Susi Dwi Harijanti. Juga dari STIH Jentera Jakarta, Bivitri Susanti, dari Unsyiah Aceh Saiful Mahdi, dan dari UNJ Jakarta, Robertus Robert dan Ubedilah Badrun.

“Menyatakan bahwa Pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi Omnibus Cipta Kerja adalah peraturan yang menimbulkan kekacauan dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan cacat yuridis materiil dan formil sehingga layak untuk diabaikan rakyat,” tuturnya. Aliansi juga mengecam keberadaan UU Cipta Kerja yang tidak selaras dengan hak-hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi.

Tidak hanya itu, UU tersebut juga dinilai hanya menjadi instrumen untuk memfasilitasi praktik rente yang menguntungkan kepentingan elite. “Memberikan penghargaan kepada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dan DPR-RI sebagai rezim dan parlemen anti-rakyat dan anti-Pancasila karena telah menyetujui UU Omnibus Cipta Kerja,” ujarnya. Terakhir, Aliansi Akademisi juga mengajak civitas akademika di berbagai kampus untuk menggelorakan perlawanan terhadap UU Omnibus Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya.

“Hingga produk UU anti rakyat tersebut dicabut,” tuturnya. Namun, tidak semua akademisi sepakat dengan seluruh argumen Aliansi Akademis di atas. Salah satunya Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed), Prof M Fauzan. Guru Besar di bidang hukum tata negara itu memilih sependapat dengan pemilihan omnibus law dengan alasan lebih cepat dan menghemat energi dan biaya.

M Fauzan mengaku tidak bisa membayangkan apabila mengubah lebih dari 70 UU harus dilakukan secara konvensional. Sebab, akan memerlukan waktu yang sangat lama. “Misalkan untuk perubahan satu UU dibutuhkan minimal waktu 3 bulan, maka diperlukan waktu minimal sekitar 210 bulan atau setara dengan 17 tahun 6 bulan. Belum lagi berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengubah 70-an UU tersebut,” kata M Fauzan saat menjadi ahli di MK yang diajukan oleh DPR. Sebagaimana diketahui, judicial review UU Cipta Kerja ke MK diajukan oleh banyak elemen.

Yang mulai disidangkan saat ini 6 nomor perkara. Terakhir, Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) juga mendaftarkan judicial review terkait pasal pengaturan amdal di UU Cipta Kerja dan saat ini masih diregistrasi di kepaniteraan MK.

“Menyatakan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara bebas dan sukarela untuk melindungi kepentingan dan kebutuhannya’,” demikian permohonan Yayasan HAKA dalam berkas judicial review-nya.

Source: detik.com
"Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference di Mabes Polri seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10).

Surabaya - Polda Jatim menerima 45 pengaduan masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ( pinjol) ilegal. Laporan itu masuk dalam kurun waktu setahun. "Kami terima pengaduan dari masyarakat ada sekitar 45. Masih proses penyelidikan," ujar Kanit I Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKP Rivaldi kepada detikcom, Jumat (15/10/2021).

"Kita juga di Polda sini sudah membentuk Satgas Pinjaman Online yang dibentuk oleh Bapak Dirkrimsus. Dan kami sudah komunikasi dengan OJK," terang Rivaldi. "Kalau untuk OJK itu tidak bisa meng-cover mana yang ilegal.

Bisanya cuma meng-cover yang legal. Nah, yang legal di OJK ini ada 106 fintech ya. Nah yang di Jatim ini ada 2 yang legal pinjaman online," imbuhnya. Baca juga: Penggerebekan Pinjol Ilegal Bikin Karyawannya Angkat Tangan Rivaldi menambahkan, pihaknya sampai saat ini belum bisa memastikan ada berapa jumlah pinjol yang ilegal di Jatim.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

OJK mengakui bahwa saat ini hanya pinjol legal yang bisa di-cover. "Kalau yang ilegal itu kami tidak bisa memastikan apakah di sini ada atau tidak.

Ada di Jakarta atau di Surabaya. Karena OJK juga itu tidak bisa meng-cover mana yang ilegal. Bisanya cuma meng-cover yang legal," tuturnya. "Ya itu karena kebanyakan yang ilegal banyak yang mencantumkan alamat palsu. Kebanyakan seperti itu," pungkas Rivaldi. Simak video 'Karyawan Pinjol DIY Ditargetkan Menagih Utang Rp 10 Juta Sehari': [Gambas:Video 20detik] (sun/bdh)
• Albanian Shqip • Amharic አማርኛ • Arabic العربية • Bengali বাংলা • Bosnian B/H/S • Bulgarian Български • Chinese (Simplified) 简 • Chinese (Traditional) 繁 • Croatian Hrvatski • Dari دری • English English • French Français • German Deutsch • Greek Ελληνικά • Hausa Hausa • Hindi हिन्दी • Indonesian Indonesia • Kiswahili Kiswahili • Macedonian Македонски • Pashto پښتو • Persian فارسی • Polish Polski • Portuguese Português para África • Portuguese Português do Brasil • Romanian Română • Russian Русский • Serbian Српски/Srpski • Spanish Español • Turkish Türkçe • Ukrainian Українська • Urdu اردو Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian soal kemunculan pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat.

Atas arahan Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas pinjol yang merugikan warga. Jokowi menyinggung soal pinjol saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10) lalu. Pembukaan di Istana Kepresidenan ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. "Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi.

Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online, yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," ucapnya. Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Berbagi ponsel Dewi Yulianti (kiri) dan Esa Dwinov (kanan) harus berbagi ponsel beberapa minggu terakhir.

Esa yang masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD) harus mengikuti kegiatan belajar mengajar online selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tugas dan materi belajar diberikan melalui aplikasi pesan singkat. Jika sudah selesai, murid dan orang tua wajib mengirim foto bukti sudah mengikuti kelas. • Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Tanpa jarak aman Dewi dan Esa tinggal di rumah semi permanen berukuran 25 meter persegi di kawasan padat penduduk Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Di sini, rumah-rumah warga saling berhimpitan. Rumah Dewi dibangun dari triplek di mana kamar tidur, dapur, dan ruang tamu menjadi satu. Keluarga Dewi jadi contoh nyata, tidak semua orang memiliki kenyamanan di tengah PSBB. • Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Minim edukasi Maesaroh harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan hidupnya meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB.

Setiap hari mulai pukul 8 pagi, Maesaroh harus melewati puluhan gang sempit kawasan Tanah Rendah, Kampung Melayu, untuk berjualan air bersih. Meski sadar akan bahaya COVID-19, wanita yang kerap disapa Yoyo ini tidak selalu menggunakan masker saat berjualan. • Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Padat penduduk Tanah Rendah merupakan daerah pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Tampak pada foto wilayah RW 07, wilayah terpadat di Tanah Rendah. RW 07 terdiri dari 18 RT di mana setiap RT memiliki sedikitnya 60 Pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi Keluarga (KK). Dalam satu rumah bisa diisi hingga 4 KK. Tanah Rendah juga dikenal sebagai daerah langganan banjir di Jakarta. • Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Hadir dari hulu ke hilir Pemerintah hadir di Tanah Rendah, Kampung Melayu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat di sana akan bahaya COVID-19.

Melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pemerintah mencoba mengedukasi warga untuk selalu menjaga kebersihan sebagai upaya terhindar dari infeksi virus corona. Salah satunya penyediaan wastafel mandiri di beberapa lingkungan tempat tinggal warga kurang mampu. • Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Mengharapkan bantuan sosial Selain dari sektor kebersihan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk warga yang kurang mampu. Seorang anggota LMK tengah menyiapkan kebutuhan pokok yang akan dibagikan ke warga Tanah Rendah, Kampung Melayu.

Kebutuhan pokok yang disiapkan LMK melengkapi 5.100 paket bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. • Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Disipilin sebagai kunci Meski sudah ada upaya-upaya pencegahan serta kebijakan yang pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi pemerintah baik pusat maupun daerah, kedisiplinan warga jadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Masih terlihat anak-anak hingga orang dewasa tidak menggunakan masker dan menerapkan pembatasan sosial di masa PSBB ini. Gang yang sempit semakin menipiskan jarak di antara mereka. (Ed: rap/ml) Penulis: Jafriyal Aba Tak berselang lama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat.

Perintah ini disampaikan Sigit untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. "Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference di Mabes Polri seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10).

Perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian dilaksanakan oleh jajarannya. Sejumlah lokasi di berbagai wilayah yang menjadi kantor pinjol digerebek pihak kepolisian. Berikut daftarnya: Kantor pinjol ilegal di Jakbar Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek kantor pinjol ilegal di Ruko Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat.

Di lokasi tersebut polisi mengamankan puluhan orang. "Benar, saat ini masih kami lakukan pemeriksaan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi saat dihubungi detikcom, Kamis (14/10). Total ada 56 orang yang diamankan polisi di ruko tersebut. Mereka merupakan karyawan perusahaan pinjol tersebut. "Total yang diamankan ada 56 orang," ucap Hengki. Kantor pinjol ilegal di perumahan elite Tangerang Setelah di Jakbar, polisi menggerebek kantor pinjaman online ilegal di ruko di perumahan elite di Kota Tangerang.

Kantor pinjol ilegal yang digerebek tersebut berada di Green Lake City, Ruko Crown Blok C1-7. "Benar, ini terkait pinjol (ilegal). Anggota sudah di lokasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (14/10). PT Indo Tekno Nusantara (ITN), yang digerebek polisi, bergerak dalam bidang jasa collector atau penagih utang pinjol. "Hari ini kita kita gerebek PT ITN yang merupakan collector, penagihnya," kata Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di lokasi.

Kantor pinjol ilegal di Yogya Polda Jawa Barat menggerebek kantor perusahaan pinjol ilegal di Kota Yogyakarta, DIY. Sebanyak 83 orang debt collector diringkus. Perusahaan pinjol ilegal yang digerebek Polda Jabar berada di sebuah ruko lantai 3 Jalan Prof Herman Yohanes, Sami rono, Caturnunggal, Kecamatan Depok. Polisi menggerebek tempat tersebut pada Kamis (14/10). Penggerebekan ini dilakukan tim subdit V siber Ditreskrimsus Polda Jabar bekerja sama dengan Polda DIY.

Pengungkapan ini sendiri berawal dari laporan seorang korban bernama Tedy Mulyadi ke Polda Jabar. "Hasil kerja sama dengan Ditreskrimsus Polda DIY dan penyelidikan terhadap kantor tersebut, tim mendapatkan sebuah fakta bahwa benar adanya penyelenggaraan penagihan pinjaman online," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arief Rahman.

7 kantor pinjol ilegal di Jakarta Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggerebek 7 kantor sindikat pinjol ilegal di Jakarta.

Sebanyak 7 orang diamankan dari kantor pinjol ilegal di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

"Benar bahwa telah dilakukan kegiatan itu. Dan saat ini orang-orangnya dalam pengembangan dan pendalaman untuk ke jaringan lain atau sindikasi lain," ujar Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helmy Santika saat dimintai konfirmasi, Kamis (14/10).

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

Helmy menjelaskan, penggerebekan itu dilakukan di Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Apartemen Taman Anggrek, Apartemen Laguna Pluit, Apartemen Green Bay Pluit, dan 2 lokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan berlangsung pada Selasa (12/10), sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

Helmy membeberkan peran para pelaku. Menurutnya, mereka bertugas sebagai penagih utang (desk collection) hingga operator SMS blasting.

Dari penggerebekan itu, turut disita sejumlah barang bukti yakni laptop, CPU, hingga ratusan sim card. "Diduga para pelaku ini yang bertugas sebagai desk collection dan SMS blasting," ucapnya.

(Ed: gtp/ha) Baca artikel selengkapnya di: DetikNews Pinjol-pinjol Rontok Digerebek Polisi Setelah Muncul Arahan Jokowi • Tanggal 15.10.2021 • Penulis Detik News • Tema Kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo • Kata Kunci Pinjol, Pinjaman Online, Pinjol Ilegal, Joko Widodo, Jokowi, polisi, Penggerebekan, detiknews, Detik News, detik.com • Feedback: Kirim Feedback • Cetak Cetak halaman ini • Permalink https://p.dw.com/p/41hvY Dua Pekan Jokowi Larang Ekspor CPO, Harga Minyak Goreng di Pasar Masih Mahal 09.05.2022 Sejumlah pedagang di pasar tradisional mengatakan harga minyak goreng masih mahal, berkisar Rp22.000 per kilogram, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Mereka mengaku tidak pernah mendapat subsidi dari pemerintah.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

• BERANDA • Indonesia • Jerman • Dunia • Iptek • Sosbud • DWNESIA • ECOFRONTLINES • • Topik dari A sampai Z • MEDIA CENTER • Live TV • Semua konten media • ABOUT DW • DW AKADEMIE • BAHASA JERMAN • Kursus B. Jerman • Deutsch XXL • Community D • Deutsch unterrichten • EXPLORE DW • Mobile • RSS © 2022 Deutsche Welle - Kebijakan Privasi - Pernyataan Aksesibilitas - Imprint - Kontak - Versi Mobile
Presiden Mahasiswa Trisakti: Aksi Bukan untuk Lengserkan Jokowi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dino Ardiansyah.mengatakan aksi mahasiswa tidak ingin ditunggangi kelompok berkepentingan.

Salah satunya draft yang berada dalam RUU Komisi Pemberantasan Pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi (KPK) yang sudah terlanjur disahkan menjadi Undang-undang. Beberapa pasal yang dianggap memuat aturan-aturan krusial diantaranya perihal penyadapan dan pengawasan.Padahal disejumlah negara maju yang memiliki badan pemberantasan korupsi, untuk penyadapan harus melalui prosedur perizinan dari lembaga lain seperti lembaga peradilan.

Praktik penyadapan di luar prosedur dikategorikan melanggar privasi sesorang atau hak asasi manusia juga melanggar hukum internasional. Baca lebih lajut: Media Indonesia » Kelompok kerja pariwisata G20 bahas lima pilar aksi - ANTARA News ANTARA - Kelompok Kerja Pariwisata negara-negara G20 menunjukkan semangat yang sama dalam pemulihan pariwisata global dan menyoroti pentingnya membuka .

Baca lebih lajut >> MAHASISWA IDEALIS SMART & WISE, Bknlah MAHASISWA Tempat Tunggangan Kepentingan NGAWORNGIBOL, Itulah Yg Selama Ini Publik Tau & Pahami.

Tiada yg akan MENGUBAH POLA PIKIR PARA PEJUANG TRISAKTI In MEMORIAM, dan KINI. Tiada Tempat utk PENUMPANG GELAP, Seperti yg Dulu Kini dan Nanti. Lengser kan majiakn si Pinokio 😂😂 Apresiasi Aksi Demo Mahasiswa, Jokowi: Besok Kami akan Bertemu Mahasiswa - Tribunnews.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi aksi demo mahasiswa, menyatakan akan bertemu mahasiswa besok.

Hati' ya Adek' Mahasiswa. Angker ntu Istana Presiden. Udh banyak contoh yg vocal' terhadap Pemerintah setelah masuk Istana begitu keluar jd Melempem. 😂😂 Jokowi Siap Terima Mahasiswa BesokPresiden Jokowi juga menyatakan penghargaannya terhadap aksi demonstrasi mahasiswa. Mohon maaf itu si bapak mukanya bisa disensor gak ,geli ngliatny Wasekjen Demokrat: Tiba Waktunya Jokowi Bicara pada RakyatPetingi Partai Demokrat meminta Presiden Jokowi untuk buka suara terkait dengan tuntutan yang disampaikan melalui aksi mahasiswa.

Mana berani Biasakan ngomong jujur depan rakyatnya lgsg. G usah bacot pinokio mulu Bicara: saya ga mau turun. Doa Jokowi TerkabulAdi heran mendengar pernyataan dari orang-orang di sekitar Jokowi yang menyebut aksi mahasiswa ditunggangi. Jokowi Demo Mahasiswa: Sikap Jokowi Terbaru hingga Wiranto Sebut Aksi Diambil Alih Perusuh - Tribunnews.comSoal demo mahasiswa menolak sejumlah RUU, sikap Jokowi hingga Wiranto sebut aksi telah diambil alih perusuh. Bunuh aja sekalian Presiden Jokowi: Kami akan Temui Mahasiswa BesokJokowi mengapresiasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

jilat es krim .seger SEJUMLAH Rancangan Undang-undang (RUU) produk DPR RI di akhir periode 20142019 telah membuahkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan mahasiswa. Salah satunya draft yang berada dalam RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah terlanjur disahkan menjadi Undang-undang. Beberapa pasal yang dianggap memuat aturan-aturan krusial diantaranya perihal penyadapan dan pengawasan.

pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi

Padahal disejumlah negara maju yang memiliki badan pemberantasan korupsi, untuk penyadapan harus melalui prosedur perizinan dari lembaga lain seperti lembaga peradilan. Praktik penyadapan di luar prosedur dikategorikan melanggar privasi sesorang atau hak pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi manusia juga melanggar hukum internasional. Namun, menurut para mahasiswa, seharusnya KPK diperbolehkan melakukan penyadapan tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepihak lain.

Begitupun dengan kerja KPK yang semestinya tidak terlalu diawasi, sebab jika hal itu dilakukan maka kewenangan dan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi tidak maksimal.

Di dalam Rapat Panja tertutup yang digelar tanggal 13 September 2019, dalam draft RUU KPK yang mengatur soal penyadapan KPK, dikatakan bahwa pada Pasal 12B, dalam melaksanakan fungsi penyadapan, KPK wajib meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas. Fungsi penyadapan tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin penyadapan dalam waktu 1 x 24 jam. Sementara pada Pasal 12B ayat (4), diatur mengenai jangka waktu penyadapan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam jangka waktu yang sama.

Ketentuan ini tidak diatur dalam UU KPK. Lalu pada Pasal 12C ayat (2), penyelidik dan penyidik wajib mempertanggungjawabkan hasil penyadapan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 2 minggu.

Pada Pasal 12D ayat (2) menyatakan bahwa hasil penyadapan yang tidak terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika. Kemudian terdapat ketentuan, pihak yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, kalangan mahasiswa mengaku belum paham betul perihal pentingnya prosedur penyadapan, dan keberadaan Dewan Pengawas terhadap lembaga KPK yang bersifat ad hoc. “Yang harus diperbaiki memang proses penyadapannya.

Tapi penyadapan harus dilakukan dalam upaya membongkar sebuah kasus korupsi. Saya juga tidak mau jika pembicaraan saya disadap,” ujar Syahnaz, 18, mahasiswi jurusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti di Jakarta, Jumat (27/8) Pernyataan disampaikan Syahnaz saat ditanya bilamana KPK memiliki hak untuk menyadap secara bebas kepada siapapun tanpa diketahui oleh Dewan Pengawas.

Adapun Ilham Wahyu, yang juga merupakan mahasiswa Universitas Trisakti, menyatakan jika KPK sebagai anak kandung reformasi maka sudah seharusnya juga menghormati hak privasi seseorang yang merupakan bagian dari unsur HAM. Keberadaan lembaga KPK sebagai badan yang independen serta bersifat ad hoc tidak seharusnya melebihi kewenangan yang terlalu luas dan tidak dapat diawasi.

“Secara trias politika, KPK pinjol-pinjol rontok digerebek polisi setelah muncul arahan jokowi bukan lembaga tinggi negara yang diatur dalam konstitusi”, ujarnya. Menengahi berbagai pendapat yang muncul dalam perdebatan RUU KPK, Wakil Presma Universitas Trisakti Dimas Dheantantra menegaskan jika sesungguhnya tidak semua pasal dalam RUU KPK bermasalah.

Dimas hanya menginginkan KPK menjadi badan yang dapat dipercaya dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab di dunia ini, menurut Dimas, tidak lebih dari 10 negara saja yang memiliki badan antirasuah, dan Indonesia termasuk salah satu didalamnya. Karena itu, jika UU KPK dibuat begitu sempurna (bagus) tetapi badan tersebut dipimpin oleh pemimpin yang bobrok tentu akan percuma. “Iya, tidak semua pasal-pasal dalam RUU KPK bermasalah”, ujar Dimas. Bukan lengserkan Jokowi Terkait aksi unjukrasa yang dilakukan di depan gedung DPR/MPR, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan unjuk rasa mahasiswa di Trisakti & universitas lainnya bukan untuk melengserkan Jokowi.

Namun berfokus menolak sejumlah RUU bermasalah. “Itu sebenarnya kita juga sangat menyayangkan ketika elite-elite politik justru menunggangi dan mengambil kesempatan dari mahasiswa,” ujar Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dino Ardiansyah. (OL-09)

Dianggap Tak Mampu Kendalikan Pinjol, Jokowi dan Ma'ruf Digugat




2022 charcuterie-iller.com