Formasi cpns kementerian pendidikan dan kebudayaan

KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) membuka pendaftaran mengundang Putra dan Putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi ( POLTEKIM) 2022.

Di tahun 2021, POLTEKIM menjadi salah satu Sekolah Kedinasan favorit bersama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN ( PKN STAN) serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Poltekim merupakan sekolah kedinasan milik Kemenkumham yang merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S1 yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Permasyarakatan.

Baca juga: Pendaftaran STAN 2022 Dibuka: Syarat Nilai, Kuota, Cara Daftar Politeknik Imigrasi terbagi menjadi 3 program studi, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian. Kemenkumham mengundang Putra dan Putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) maupun Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Melansir laman resmi Poltekim, berikut ketentuan pendaftaran Politeknik Imigrasi (Poltekim) 2022: Kriteria pelamar 1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan SLTA / Sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

Baca juga: Pendaftaran Sekolah Formasi cpns kementerian pendidikan dan kebudayaan Badan Intelijen Negara 2022, Kuliah Gratis Jadi CPNS 2. Formasi Putra / Putri Papua / Papua Barat merupakan pelamar lulusan SLTA / Sederajat keturunan Papua / Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua / Papua Barat, dibuktikan dengan KTP Bapak / Ibu kandung, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah / Kepala Formasi cpns kementerian pendidikan dan kebudayaan.

3. Formasi Pegawai merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. 4. Formasi Pegawai Putra / Putri Papua / Papua Barat merupakan pelamar keturunan asli Putra / Putri Papua / Papua Barat yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

Kuliah Gratis dan Jadi CPNS, Ini Cara Daftar Sekolah Kedinasan 2022 https://www.kompas.com/edu/read/2022/04/09/071713071/kuliah-gratis-dan-jadi-cpns-ini-cara-daftar-sekolah-kedinasan-2022 https://asset.kompas.com/crops/bKpcyPk21oqfP8LHEtPFJDriHFU=/0x0:1023x682/195x98/data/photo/2022/03/09/6228228b7be55.jpg Pendaftaran Registrasi dilakukan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 Juli 2021 pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilaksanakan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id segera setelah pelamar memperoleh notifikasi untuk melakukan aktivasi melalui email dari portal nasional, mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 Juli 2021 pukul 23.59 WIB; Putra/Putri Lulusan Terbaik Diperuntukkan bagi: • Putra/putri lulusan minimal pendidikan Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV); • Berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; • Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Disabilitas Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama dengan ketentuan: • Calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; • Pelamar Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar dalam bentuk link/tautan di youtube/googledrive/dropbox.

• Panitia Pelaksana akan melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Bagi pelamar Penyandang Disabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi disabilitas dapat mendaftar apabila memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

Putra/i Papua Dengan ketentuan calon pelamar merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

Tersedia untuk: • PETUGAS MEKANIK BANDARA • TERAMPIL - TEKNISI PENERBANGAN • PETUGAS AVIATION SECURITY (AVSEC) • PETUGAS PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)
Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pe rtimbangan ras ional untuk melaks anakan urusa n pe me rintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat disini. Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan be rdas arkan pada kerangka regulas i se rta keb utuhan obye ktif dan kondisi lingkungan s trate gis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program  penataan organisasi. Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) formasi cpns kementerian pendidikan dan kebudayaan Tipe C (beban kerja yang kecil).

Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

• bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; • bidang kesehatan; • bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; • bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; • bidang kependudukan dan catatan sipil; • bidang kebudayaan dan pariwisata; • bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; • bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; • bidang pelayanan pertanahan; • bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; • bidang pertambangan dan energi; dan • bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: • bidang perencanaan pembangunan dan statistik; • bidang penelitian dan pengembangan; • bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; • bidang lingkungan hidup; • bidang ketahanan pangan; • bidang penanaman modal; • bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; • bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; • bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; • bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; • bidang pengawasan; dan • bidang pelayanan kesehatan.

Dengan adanya Presiden dan Wakil Presiden yang baru dan dengan Penetapan Numenklatur Kementerian baru maka Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pembahasan untuk melakukan perubahan pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga dimungkinkan akan berubahnya pedoman dan perumpunan urusan.

Selain perangkat daerah diatas Gubernur/ Bupati/Walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang formasi cpns kementerian pendidikan dan kebudayaan yang bersifat lintas sektor.

Unit pelayanan terpadu tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Terkait unit pelayanan terpadu akan dibahas pada posting selanjutnya. Pemerintah.net Cari Tulisan Posting Terakhir • JAM KERJA ASN, TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2018 • SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERMENPAN 14 TAHUN 2017 • CONTOH RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI • TAHUN 2018, TIDAK ADA KENAIKAN GAJI PNS • CONTOH LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL • INI FORMASI PRIORITAS CPNS TAHUN 2018 Group BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan bakal melantik ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) guru usai Idulfitri 1443 Hijriah.

Mereka terdiri dari 193 orang CPNS dan 237 orang CPPPK. "Rencananya mereka akan dilantik setelah Lebaran," kata Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam, kepada Bangkapos.com, Kamis (28/4/2022). Pelantikan CPNS dan PPPK guru akan dilakukan serentak, setelah acara halalbihalal yang diadakan pemerintah kota usai apel pagi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Erwandy, mengemukakan, ratusan CPNS dan CPPPK guru di lingkungan pemerintah kota telah mendapatkan Nomor Identitas Pegawai atau NIP dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini penetapan NIP 193 orang CPNS di Kota Pangkalpinang semuanya telah disetujui.

Begitu pula CPPPK guru dari 237 orang, semuanya sudah disetujui oleh BKN. "Saat ini proses pencetakan surat keputusan (SK, red) pengangkatan. Jadi setelah Lebaran mereka siap dilantik," ujar Erwandy. Smula, lanjutnya, BKN menyediakan 205 kursi untuk kuota CPNS. Namun ada 9 formasi di antaranya tak terisi pelamar sehinga mengakibatkan kekosongan sebanyak 12 orang. Sembilan formasi tidak terisi itu sejak awal memang tidak ada pelamar, sehingga saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) kosong.

Kekosongan itu terjadi setiap tahun saat perekrutan CPNS. Sementara untuk CPPK guru, imbuhnya, Formasi cpns kementerian pendidikan dan kebudayaan Pangkalpinang hanya mendapatkan kuota sebanyak 307 orang. Namun pada pelaksanaan tahap seleksi pertama, hanya 118 orang yang dinyatakan lolos. Sedangkan pada tahap kedua hanya 119 orang. "Jadi kita masih ada kurang 70 formasi lagi yang belum terisi. Kita masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk selanjutnya," sebutnya.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
• Kamis, 12 Mei 2022 • Network • Pikiran Rakyat • Gowapos.com • PR Cirebon • PR Cianjur • PR Tasikmalaya • Pedoman Tangerang • PR Bogor • PR Depok • PR Pangandaran • PR Indramayu • PR Bekasi • PRFM News • Seputar Tangsel • Portal Jember • Ringtimes Banyuwangi • Zona Jakarta • Kabar Besuki • Mantra Sukabumi • Lensa Purbalingga • Zona Banten • Lihat Semua • • • BERITASOLORAYA.com - Badan Kepegawaian Negara ( BKN) telah memperbarui NIP CPNS dan NI PPPK per tanggal 27 April 2022.

Melalui akun media sosial BKN, BKN telah menetapkan NIP CPNS 2021, NI PPPK Guru tahap 1, NI PPPK Guru tahap 2, NI PPPK non Guru.

"# SobatBKN, Per 27/04/2022, BKN telah tetapkan 110.646 NIP CPNS, 161.831 NI PPPK Guru Tahap I, 89.363 NI PPPK Guru Tahap II, dan 11.735 NI PPPK Non Guru," tulis akun BKN dikutip BeritaSoloRaya.com dari akun resmi BKN, @bkngoidofficial. Baca Juga: Resep Opor Ayam, Menu Hidangan Favorit Saat Lebaran Berikut beberapa informasi detail mengenai peserta yang lulus NIP CPNS 2021, NI PPPK Guru tahap 1, NI PPPK Guru tahap 2, dan NI PPPK non Guru per tanggal 27 April 2022.
• HOME • NEWS • Politik dan Hukum • Ekonomi • Humaniora • Megapolitan • Nusantara • Internasional • Olahraga • VIEWS • Editorial • Podium • Opini • Kolom Pakar • Sketsa • FOTO • VIDEO • INFOGRAFIS • WEEKEND • SEPAK BOLA • SAJAK KOFE • OTOMOTIF • TEKNOLOGI • RAMADAN • LAINNYA • Live Streaming • Media Guru • Telecommunication Update UNTUK memenuhi kebutuhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) telah membuka 758.018 formasi baru.

Namun hingga saat ini, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3% atau 131.239 formasi termasuk Guru Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK. Dalam upaya meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud-Ristek Iwan Syahril mengatakan pihaknya bersama-sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemenkeu dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Ia menuturkan, saat ini Panselnas sedang menyusun draft mekanisme rekrutmen guru ASN PPPK 2022. “Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi PPPK untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada 2022 formasi cpns kementerian pendidikan dan kebudayaan proses rekrutmennya menjadi lebih baik,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (13/4).

Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022.

Sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 sebesar 970.410. “Formasi ketiga tahun 2021 tidak akan hilang, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022,” terang Iwan. Baca juga: Erick Thohir Konsisten Jadi Capres Pilihan Warga NU Dijelaskannya, aturan baru yang disempurnakan itu mempertimbangkan agar guru yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi serta memperbesar kuota formasi.

“Karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya,” imbuhnya. Iwan menyampaikan, pihaknya juga akan berupaya mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antarguru di sekolah induk.

“Penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru PPPK tahun 2022 ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan pemenuhan satu juta guru ASN,” ucapnya. Terkait dengan ketidakyakinan pemda dalam penganggaran gaji, Iwan mengatakan Kemendikbud-Ristek bersama Kemendagri dan Kemenkeu telah memberikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu No.

S-98/PK/2021 tertanggal 25 Juni 2021 yang menjelaskan perhitungan gaji guru PPPK dalam alokasi tahun anggaran 2021 yang telah disosialisasikan dalam berbagai kesempatan baik secara luring maupun daring. Di samping itu, Kemendikbud-Ristek bersama Kemen PANRB, BKN, dan Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Dalam surat edaran dari Kemendagri juga, pemda diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan PPPK sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan Kemen PANRB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk anggaran formasi tahun 2022, kata Iwan, Kemenkeu telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-204/PK/2021 tertanggal 13 Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang Perhitungan Anggaran PPPK Guru dalam Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2022.

“Kebutuhan gaji pokok PPPK guru 2022 sebanyak 14 bulan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, dengan asumsi guru yang lulus tahun 2021 mulai digaji pada Januari 2022. Sedangkan untuk guru yang lulus tahun 2022, mulai digaji pada Oktober 2022 sehingga akan mendapatkan 3 bulan gaji,” ucap Iwan. Iwan juga menegaskan, alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi DAU 2022 untuk PPPK Guru bersifat earmarked artinya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Untuk itu, lanjut Iwan, pemerintah pusat berharap agar pemda untuk sesegera mungkin mengajukan formasi guru PPPK tahun 2022. (OL-4)

Proses Penempatan Atase Pendidikan dan Kebudayaan




2022 charcuterie-iller.com