Sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang

KOMPAS.com - Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemelihan umum (pemilu). Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara.

Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerja sama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Baca juga: Sistem Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia Dilansir situs resmi portal informasi Indonesia, dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri.

Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden.

Presiden dalam menjalankan pemerintahanya diawasi oleh parlemen. Parleman di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPD berasal dari partai politik, sementara anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi.

Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR merupakan lembaga tinggi negara yan berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar (UUD). tirto.id - Dalam kehidupan bernegara, sistem pemerintahan negara menjadi patokan dasar mengenai tugas serta hak yang didapatkan dari masing-masing jabatan. Sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam UUD 1945.

Tulisan W.M. Herry Susilowati bertajuk " Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945" yang dimuat dalam jurnal Perspektif (Nomor 3, Juli 2003) menyebutkan bahwa setiap negara adalah organisasi kekuasaan yang di dalamnya terliput bermacam lingkungan kuasa. Dari pendapat ini, terdapat konstitusi serta undang-undang dasar yang fungsinya untuk membatasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia.

Sistem Pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 Dikutip dari artikel "Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam laman resmi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Buleleng, diungkapkan, sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling berketergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan sesungguhnya. Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Baca juga: • Sejarah BPUPKI dan Kaitannya dengan Dasar Negara Pancasila • Bunyi Isi Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamalan Sila 1-5 • Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya Pernyataan mengenai bentuk pemerintahan ini tidak terlepas dari keberadaan sistem di dalamnya.

Menurut Joeniarto dalam buku Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia (1986), sistem tata negara Republik Indonesia tidak menganut sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang negara manapun. Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki latar belakang budaya beragam didasarkan pada aliran pengertian persatuan yang berlandaskan Pancasila punya cara tersendiri dalam membuat sistem pemerintahan.

Presiden Pemegang Kekuasaan Tertinggi Di Indonesia, kedudukan tertinggi diisi oleh Presiden yang fungsinya mengepalai negara. Sebelum menjadi seorang pemimpin, calon presiden akan dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pendapat tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh seorang Presiden: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Kendati Presiden memiliki tanggung jawab atas kedudukan tertinggi di sistem pemerintahan Indonesia, tetap ada cara yang dapat dilakukan oleh komponen lain untuk mengawasi kinerjanya.

Saat ini, tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRI). Baca juga: • Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea 2: Isi, Penjelasan, & Kedudukan • Isi Pembukaan UUD 1945 Alinea 1: Kedudukan, Makna, Penjelasan • Bunyi Isi Pasal 26 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Penerapan yang terkesan membatasi kewenangan Presiden ini memiliki latar belakang dan sejarah di masa lalu.

Presiden di Indonesia pernah menjadi kedudukan tunggal yang amat kuat. Contohnya adalah pada era Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno yang sempat menerapkan sistem presidensial. Begitu pula selama rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto. Setelah Soeharto lengser pada 1998 dan Indonesia memasuki masa reformasi, muncul sistem pemerintahan konstitusional seiring dengan dilakukannya Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Berikut ini kesimpulan sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 dan inovasinya sejak era reformasi: • Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. • Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. • Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. • Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). • Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Inovasi: • Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. • Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran.
Secara umum, sering terjadi salah penggunaan dan penafsiran dari istilah “bentuk pemerintahan” dan “sistem pemerintahan”.

Padahal jika dtelusuri lebih jauh dan lebih dalam lagi kedua istilah tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Menurut Hans Kelsen (Kelsen, 1971: 256) bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 2 yaitu, monarki dan republik. Sedangkan sistem pemerintahan dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) mempunyai pengertian yaitu, sebuah sistem hukum ketatanegaraan yang mempunyai hubungan antar pemerintahan dan perwakilan rakyat.

Sebelum belajar lebih jauh mengenai pembagian sistem pemerintahan kamu bisa belajar juga sistem pemerintahan orde lama dan pemerintahan orde baru. Pengertian Sistem Presidensial Sebelum diamandemen, UUD 1945 bertugas untuk mengatur kedudukan lembaga tertinggi serta hubungan antara lembaga.

Selain itu, UUD 45 juga merupakan hukum tertinggi kemudian kedaulatan rakyat diberikan kepada MPR sehingga MPR membagikan kekuasaanya kepada 5 elemen lembaga tertinggi yaitu : Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Disamping itu, pokok-pokok sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen juga dijelaskan dalam UUD 45 tentang 7 pokok sistem pemerintahan Indonesia seperti : • Sistem konstitusional • Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) • Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut MPR • Kekuasaan Presiden atau kepala negara tidak terbatas • Kepala negara atau presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR • Presiden atau kepala negara merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR • Menteri merupakan pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Dari beberapa poin pokok sistem pemerintahan diatas, bisa dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan secara presidensial.

Uniknya, sistem ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru Secara garis besar sistem pemerintahan presidensial ini mempunyai sistem peradilan di Indonesia arti yaitu di dalam sistem ini kekuasaan tertinggi ada pada tangan kepala negara atau presiden. Semua tugas dan kewenangan presiden diatur dalam UUD 1945 tanpa harus melibatkan pertimbangan dan persetujuan DPR sehingga terkadang kekuasaan atau wewenang presiden bisa disalahgunakan.

Untuk sistem pemerintahan setelah diamandemen terbagi menjadi 4 golongan yaitu : • BPK • Lembaga Legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daera (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam lembaga legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membawahi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Legistlatif bertugas untuk membuat Undang-Undang • Lembaga Eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden dimana Presiden membawahi Wakil Presiden selain itu, lembaga eksekutif juga mempunyai wewenang untuk menjalankan Undang-undang • Lembaga Yudikatif terdiri dari Makamah Konstitusi, Makamah Agung dan KY.

lembaga Yudikatif ini mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya UU dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan undang-undang Sehingga dari bagan tersebut bisa dijelaskan pokok-pokok pemerintahan Indonesia setelah diamandemen adalah : • Indonesia mempunyai bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan menggunakan sistem presidensial • Indonesia memiliki otonomi daerh yang luas.

• Wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan sesuai dibagan • Indonesia mempunyai kepala negara yang disebut Presiden dan Presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan. • Rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden • Parlemen terdiri dari 2 bagian, yang pertama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

• Secara resmi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan merupakan anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) • Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan legislatif dan bertugas mengawasi prosesnya suatu pemerintahan • Presiden secara langsung mengangkat kabinet atau menteri • Kabinat atau menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Penting diketahui jika Presiden melakukan kejahatan dan pelanggaran berat seperti penghianatan, korupsi besar dan sebagainya maka presiden bisa diberhentikan dari masa jabatannya (impeachment) Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Indonesia Disamping itu sistem pemerintahan menurut C.F Strong dalam sebuah buku “Modern Political Constitution” menuturkan bahwa sistem pemerintahan terbagi menjadi 2 yaitu : parliamentart executive dan non-parliamentary.

Namun sistem yang dikemukakan oleh C.F Strong jarang digunakan karena sistem tersebut kurang sesuai dengan pola demokrasi, sehingga Arend Lipjphart mengadakan berbagai penelitian yang diaplikasikan di 36 negara lalu membagi sistem pemerintahan menjadi 3 bentuk yaitu : parliamentary (sistem parlementer), presidential (sistem presidential) dan hybrid (sistem campuran). A. Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia Jika ditelusuri lebih jauh lagi, Indonesia memiliki berbagai macam perubahan sistem pemerintahan.

Perubahan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, keadaan masyarakat, penyesuaian atas dasar-dasar negara. • Tahun 1949 – 1950 Tujuan dan Fungsi Negara Indonesia menganut sistem semu parlementer. Di mana sistem ini menganut sistem multi partai yang didasarkan oleh konstitusi ris. Di dalam konstitusi ris ada beberapa poin yang perlu diperhatikan : a) Pemerintahan memiliki wewenang untuk undang-undang darurat b) Undang-undang darurat memiliki wewenang aras undang-undang federasi.

• Tahun 1950 – 1959 Indonesia menganut sistem parlementer dengan demokrasi liberal. Tahun 1950 sampai tahun 1959 adalah masa di mana presiden pertama di Indonesia, Ir. Soekarno memerintah menggunakan konstitusi undang-undang sementara.

Perlu diketahui bahawa periode ini merupakan periode berakhirnya negara Indonesia yang federalis. Ada beberapa ciri dari pemerintahan dengan sistem parlementer demokrasi liberal adalah : a) Keputusan presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu gugat b) Menteri bertanggung jawab atas semua keputusan pemerintah c) Presiden memiliki wewenang untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat d) Perdana menteri diangkat langsung oleh presiden • Tahun 1959 – 1966 Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial demokrasi terpimpin.

Sejak tahun 1969 hingga tahun 1966, Ir. Soekarno memimpin menggunakan dekrit presiden dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.

Pada saat itu Ir. Soekarno juga menerapkan sistem pemerintahan secara presidensial. • Tahun 1966 – sekarang Indonesia menganut pemerintahan presidensial. Tahun 1966 sampai 1998 Indonesia masih menganut masa orde baru.

Tahun 1988 sampai sekarang merupakan periode reformasi yang menganut sistem pemerintahan secara presidensial. Dalam periode ini dilakukan beberapa kali perubahan terhadap UUD45 Karakteristik Pemerintahan Presidensial Menurut Para Ahli Asshiddiqie (2007: 316): • Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

• Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. • Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. • Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. • Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dandemikian pula sebaliknya.

• Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. • Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, makadalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi.

Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. • Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. • Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. (Wiratman, 2008): • Terdapat pemisah kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif dan legislatif • Presiden merupakan eksekutif tunggal • Presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara • Presiden berhal untuk mengangkat menteri dan menteri harus bertanggung jawab kepada presiden • Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan yang ada di lembaga Eksekutif • Presiden tidak bisa membubarkan atau memaksa parlemen • Supremasi konstitusi • Lembaga eksekutif(Presiden dan Wakil Presiden) bertanggung jawab kepada rakyat • Kekuasaan tersebar bukan terpusat Bisa disimpulkan bahwa pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dari sistem pemerintahan lainnya.

Berikut beberapa ciri-ciri pemerintahan presidensial secara umum : • Sebuah negara dipimpin oleh Presiden yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan • Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga lembaga parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) tidak mempunyai hak atau weweneng untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden • Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang memimpin sebuah departemen maupun non-departemen • Presiden tidak bisa membubarkan parlemen dan parlemen juga tidak bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden • Parlemen juga mempunyai kekuasaan legislatif dan merangkap sebagai badan perwakilan • Anggota parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (PEMILU) • Menteri-menteri yang telah diangkat hanya bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) • Kabinet atau biasa yang disebut dewan menteri dibentuk langsung oleh presiden sehingga kabinet hanya bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan tidak bertanggung kawab kepada lembaga legislatif atau parlemen • Presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan parlemen tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden • Kekuasaan tertinggi ada di tangan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) • Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat • Sistem kekuasaan tersebar tidak terpusat seperti sistem pemerintahan parlementer Berdasarkan ciri-ciri sistem presidensial yang telah dijelaskan diatas, sistem pemerintahan ini mempunyai beberapa keunggulan atau kelebihan seperti : • Stabilnya kedudukan lembaga eksekutif, karena lembaga eksekutif tidak bergantung kepada lembaga parlementer • Masa jabatan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) lebih jelas karena mempunyai jangka waktu yang jelas.

Sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang contoh di Indonesia, presiden memiliki masa jabatan 5 tahun dan maksimal masa kepimpinannya hanya 2 periode (5 x 2 = 10 Tahun) • Memudahkan dalam penyusunan program kerja kabinet karena sudah ditentukan jangka waktunya • Anggota parlemen tidak bisa memberhentikan menteri, karena menteri bertanggung jawab langsung kepada lembaga eksekutif atau presiden dan wakil presiden • Rakyat bisa memilih siapa yang menjadi presiden atau kepala negaranya sehingga hal ini terasa adil untuk rakyat biasa dan menghindari kecurangan adanya pemilihan berdasaran kepentingan pribadi • Masa pemilihan umum lebih jelas seperti contoh 5 tahun sekali diadakan pemilihan umum untuk presiden Kekurangan dari Pemerintahan Presidensial Meskipun sistem pemerintahan secara presidensial dirasa mempunyai kelebihan, namun ternyata sistem pemerintahan ini mempunyai beberapa kekurangan.

Apa saja sih kekurangan tersebut? Yuk, simak poin-poin berikut : • Kekuasaan lembaga eksekutif diluar pengawasan dari lembaga legislatif sehingga bisa menyebabkan kekuasaan yang mutlak • Sistem pertanggung jawaban yang terpisah-pisah sehingga tidak efektif • Sistem pertanggung jawaban yang terpisah membuat, lembaga satu dengan yang lainnya tidak bisa saling koreksi dan mengawasi • Pembuatan keputusan yang cukup lama, hal ini disebabkan karena sebelum keputusan itu dibuat lembaga legislatif dan lembaga eksekutif melakukan diskusi atau tawar menawar.

Sehingga menyebabkan keputusan ini memakan waktu yang cukup lama dan sering kali kurang tegas Potret Sistem Pemerintahan Secara Presidensial Di Berbagai Negara • Amerika Serikat Sistem Hukum Internasional di Amerika Serikat (AS) merupakan negara federasi atau serikat yang mempunyai 50 negara dengan ibukota Washington D.C. Amerika Serikat ini bentuk negaranya mirip dengan Indonesia yaitu Republik. Dan jika ditelusuri lebih jauh lagi, Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan secara presidensial.

Selain itu Amerika Serikat juga mempunyai 3 lembaga utama yaitu : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sistem partai di Amerika Serikat juga cukup unik karena Amerika Serikat menganut sistem dwipartai yang artinya ada dua partai dominan di Amerika Serikat, partai tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Republik.

Dalam sistem pemilihan umum sendiri, Amerika Serikat menganut sistem distrik. Apa itu sistem distrik? Sistem distrik adalah sistem pemilihan berdasarkan lokasi daerah pemilihan bukan berdasarkan jumlah penduduk.

Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat ada 2 tahap : a) Pertama penduduk Amerika Serikat memilih calon presiden yang paling populer b) Kedua, penduduk Amerika Serikat memilih 538 orang yang akan berperan sebagai utusan yang mewakili 50 negara. Orang-orang yang dipilih itulah yang akan menentukan memilih presiden. Sehingga penduduk Amerika Serikat hanya memilih untuk menentukan popularitas calon presiden.

• Filiphina Filiphina merupakan negara kesatuan yang berdaulat dan memiliki bentuk pemerintahan republik demokratis. Sama seperti Indonesia, Filiphina menganut sistem pemerintahan secara presidensial dimana presiden memegang kendali utama dari kekuasaan tersebut dan sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Filiphina.

Negara Filiphina juga mempunyai 3 cabang utama dalam pemerintahan, yaitu : – cabang lembaga legislatif terdiri dari seorang presiden – cabang lembaga eksekutif terdiri dari legislatif bicamerah atau yang biasa disebut kongres Filiphina – cabang lembaga yudikatif terdiri dari Makamah Agung Filiphina yang sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara Filiphina. Makamah Agung terdiri atas Hakim Ketua dan 14 hakim Anggota dan semua anggota tersebut dipilih langsung oleh presiden.

Filiphina juga mempunyai 24 Senator dengan masa jabatan 6 tahun, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari 250 anggota dengan masa jabatan 3 tahun. Presiden sendiri dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 6 tahun. • Swiss Swiss salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan secara presidensial dan juga Pemerintah yang Berdaulat.

Dewan federal yang ada di negara Swiss ini terdiri dari 7 anggota dan masing-masing anggota memiliki kekuasaan eksekutif dan bisa juga bertindak sebagai kabinet. Selain itu Swiss juga menerapkan sistem pemerintahan lokal dimana setiap warga bisa mencurahkan ide, gagasan, saran dan dapat aktif berpartisipasi dalam membuat keputusan.

• Brazil Sama seperti halnya dengan Indonesia, Brazil juga menganut sistem pemerintahan secara presidensial sehingga kepala negara dan kepala pemerintahan sepenuhnya ada ditangan Presiden dan Wakil Presiden dengan masa jabatan 4 tahun dalam satu periode pemerintahan.

Di Brazil sendiri, Parlemen berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah dan juga bertugas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Brazil.

Brazil sendiri memiliki Kongres Nasional (Jika di Indonesia disebut Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat). Kongres Nasional ini dibedakan menjadi 2 (BIKAMERAL) yaitu Senar Federal dan Camara dos Deputados. • Argentina Argentina merupakan sebuah negara Amerika Latin yang terletak di selatan Amerika, tepatnya di Pegunungan Andes Barat dan Samudra Atlantik bagian selatan. Sama seperti Indonesia, Argentina juga memiliki sistem pemerintahan secara presidensial.

Dimana Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam lembaga eksekutif yang memegang kendali penuh sistem pemerintahan di Argentina. Selain itu, Argentina juga memiliki 3 cabang lembaga pemerintahan, yaitu : – Pemerintahan Federal (Lembaga Eksekutif) dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden – Parlemen Nasional (Lembaga Legislatif) terdiri dari Senat (Camara de Senadores atau Majelis Tinggi) dan Camara de Diputados atau Majelis Rendah.

– Lembaga Yudikatif terdiri dari Makamah Agung. MA Argentina sendiri memiliki 9 anggota yang diangkat dan dipilih langsung oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Dan anggota lainnya dipilih oleh Consejo de la Magistratura de la Nacioan atau dalam bahasa Indonesia nya mempunyai arti Dewan Perwakilan Nasional). Consejo de la Magistratura de la Nacioan merupakan sebuah kesekretariatan yang terdiri dari wakil-wakil hakim, pengacara dan Kongres. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang setiap 4 tahun sekali dan periode pemerintahan tidak boleh lebih dari dua kali.

Presiden secara langsung melantik anggota kabinet dan konstitusi. Disamping itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Argentina juga dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 4 tahun.

Permasalahan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Kita sebagai rakyat Indonesia telah menentukan seperti apa sistem pemerintahan yang akan dianut.

Berdasarkan UUD’45 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” sebagai penjelasan kuat bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan secara presidensial. Namun, terlepas dari kelebihan dan kekurangan sistem pemerintah presidensial ini ternyata masih saja ada problematika yang terjadi mengenai pemerintahan presidensial di Indonesia. Lalu, apa saja problematika tersebut?

Simak penjelasan berikut : • Banyak yang beranggapan bahwa sistem presidensial yang dilakukan di Indonesia melahirkan kekuasaan otoriter.

• Apa sih yang dimaksud otoriter tersebut? Secara etimologi pengertian otoriter adalah pengaruh kuasa, otoritas atau wibawa.

• Bisa diartikan bahwa kekuasaan otoriter adalah kekuasaan terpusat demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentur, sistem kekuasaan ini sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Kekuasaan otoriter ini terjadi karena masing-masing cabang lembaga pemerintahan tidak bisa mengawasi satu sama lain.

Seperti contoh, menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan parlemen tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya lembaga eksekutif.

Keterbatasan wewenang dan hak itulah yang menjadikan kekuasaan otoriter muncul. Selain itu, kekuasaaan otoriter juga muncul karena paradigma jabatan hanya sekedar bekerja mencari uang bukan sebagai penghormatan atau pengabdian kepada negara.

Untuk memecahkan masalah sebaiknya dilakukan lagi beberapa perbaikan : • Penataan kembali hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif • Sistem partai yang sederhana • Membangun sebuah makna bahwa jabatan adalah suatu kehormatan atau pengabdian bukan hanya sekadar mengais rejeki.

Berdasarkan penjelasan mengenai ciri-ciri, karakterisktik, kekurangan, kelebihan, permasalahan dan solusi yang harus dihadapai dalam sistem pemerintahan secara presidensial bisa disimpulkan bahwa untuk menentukkan sebuah sistem pemerintahan apa yang akan dianut dalam suatu negara harus memikirkan beberapa faktor geografis, ekonomi, kondisi dan disesuaikan dengan kondisi rakyat itu sendiri sehingga bisa ditetapkan sistem pemerintahan yang bisa membuat negara tersebut berkembang semakin maju dan sejahtera.

Berikut artikel tentang sistem presidensial di berbagai negara, sebaiknya siapapun yang berada menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat sebaiknya tidak memikirkan diri sendiri dan kepentingan pribadi, memprioritaskan tugas dan tanggung jawab dan berlaku seperti warga negara yang baik. [accordion] [toggle title=”Artikel Terkait” state=”closed”] • Ciri-ciri Demokrasi Parlementer • Sistem Demokrasi di Indonesia • Tugas, Fungsi, dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden • Sistem Politik di Berbagai Negara • Bentuk-bentuk Demokrasi • Pengertian Demokrasi • Konstitusi Republik Indonesia Serikat • Manfaat UUD Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara [/toggle] [toggle title=”Artikel Lainnya”] • Fungsi Lembaga Peradilan • Wewenang Pengadilan Tinggi • Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung • Fungsi Mahkamah Agung • Fungsi Mahkamah Konstitusi • Lembaga Penegak Hukum • Tugas Mahkamah Konstitusi • Pengertian Jaksa • Tugas Mahkamah Agung • Wewenang Mahkamah Konstitusi • Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen • Sistem Demokrasi di Indonesia • Sistem Politik Demokrasi • Demokrasi Orde Lama • Tugas dan Fungsi Komnas HAM • Konstitusi Republik Indonesia Serikat • Ciri ciri Demokrsi Pancasila • Tugas dan Fungsi MPR • Ciri ciri Demokrsi Pancasila [/toggle] [/accordion] Sistem pemerintahan berasal dari 2 (dua) kata yaitu sistem dan pemerintahan.

Yang mana keduanya memiliki arti sebagai hubungan fungsional antara lembaga satu dengan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) macam sistem pemerintahan yakni sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, serta sistem pemerintahan campuran atau kombinasi. Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang berbentuk republik yang mana dalam menjalankan pemerintahannya, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Sesuai dengan namanya, presidensial berasal dari kata presiden sehingga sistem sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang presidensial merupakan suatu hubungan fungsional antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana pelaksanaannya dikepalai oleh presiden. Dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara murni maka doktrin Trias Politica harus benar-benar dilaksanakan dimana terdapat pembagian kekuasaan secara tegas pada tugas lembaga negara, yakni: • Legislatif yang memiliki kekuasaan membuat Undang-Undang ( rule making function) • Eksekutif yang berperan dalam menjalankan Undang-Undang ( rule application function) • Yudijatif yang berhak mengadili pelanggaran Undang-Undang ( rule adjudication function) Berbeda dengan ketiga pembagian di atas, John Locke mempunyai pendapat tersendiri dalam pembagian kekuasaan dimana eksekutif memiliki peran ganda sebagai pelaksana dan pengadil Undang-Undang.

Legislatif memiliki kekuasaan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu sebagai pembuat Undang-Undang. Adapun untuk lembaga ketiga adalah federatif yang berperan dalam menjaga keamanan negara yang berhubungan dengan negara lain. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bersama ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial di bawah ini.

Artikel lainnya: • Sistem Pemerintahan Orde Lama • Pemerintahan Orde Baru • Ciri Utama Pemerintahan Demokrasi Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presiensial di Indonesia Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sejak kemerdekaan RI (republik Indonesia), hanya saja pelaksanaan dari sistem pemerintahan tersebut mengalami pasang surut. Pada awal sejarah kemerdekaan Indonesia, Soekarno yang pada saat itu menjadi presiden menerapkan sistem yang memiliki ciri demokrasi terpimpin dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin.

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kursi pemerintahan beralih kepada Soeharto dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 disakralkan sebagai peraturan perundang-undangan yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Pensakralan ini menyebabkan munculnya sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang sehingga muncul praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dimana-mana, jenis-jenis pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), dan tidak ada demokrasi secara subtansial saja.

Dengan kata lain Indonesia menjunjung demokrasi, namun pada praktinya demokratisasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lengsernya Orde Baru membuat perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Sejak amandemen ketiga dan keempat terhadap UUD 1945, pemerintah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata. Lalu, bagaimana sistem pemerintahan presidensial ini? Untuk lebih jelasnya mari kita ulas bersama-sama penjelasan ciri-ciri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia seperti diuraikan bawah ini, yakni: Artikel lainnya : • Upaya Pemberantasan Korupsi • Peranan Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi • Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya • Dampak Korupsi Bagi Negara 1.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan pemerintahan presidensial yaitu presiden tidak hanya menjabat sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan.

Kepala negara menjalankan fungsi simbolik yang mewakili bangsa dan memiliki kedudukan seremonial untuk pengesahan undang-undang, pengambilan sumpah menteri, pengukuhan dan pelantikan kabinet. Adapun kepala pemerintahan menjalankan fungsi pengaturan penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan presidensial ini presiden menjalan kedua fungsi sekaligus yaitu fungsi simbolik dan fungsi pengaturan penyelenggaraan negara.

(Baca juga : Tugas, Fungsi, dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden) 2. Presiden Dipilih Langsung oleh Rakyat Salah satu ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah presiden yang dipiih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 6A ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi benar-benar dijalankan dimana hak warga negara untuk memilih pemimpinnya terpenuhi. Pemilu untuk memilih presiden ini diselenggarakan oleh badan pemilihan yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Terdapat 3 (tiga) dasar pemikiran yang melatar belakangi adanya pemilihan presiden secara langsung, yakni: (Baca juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila) • Sebagai sarana pendidikan politik untuk masyarakat (Baca juga : Ciri-Ciri Masyarakat Politik Secara Umum) • Menjunjung nilai- nilai demokrasi dengan memberikan kesempatan seluas mungkin kepada rakyat untuk menentukan pemimpin bangsa • Terwujudnya posisi presiden yang kuat karena telah dipilih oleh sebagian besar rakyat 3.

Tidak Adanya Lembaga Tertinggi Negara Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal lagi adanya sebuah lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang memegang supremasi tertinggi.

Semua wewenang dan tugas lembaga negara atas dasar kedaulatan rakyat terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”.

Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR tetapi kepada konstitusi, dengan kata lain pejabat eksekutif tidak bertanggung jawab kepada pejabat legislatif. (Baca juga : Tugas dan Fungsi MPR) 4. Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Sama Kuat Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa pada sistem pemerintahan presidensial tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi negara dan kedaulatan ada pada rakyat.

Dengan demikian kekuasaan eksekutif dan legislatif menjadi sama kuatnya sehingga keduanya tidak dapat saling menjatuhkan. Hal ini akan berbeda jika lembaga eksekutif harus bertanggung jawab kepada lembaga legislatif.

Artikel lainnya: • Tugas dan Wewenang DPR • Fungsi DPR RI • Fungsi MPR • Tugas dan Fungsi DPRD 5. Adanya Kejelasan Pembagian Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Terdapat pemisahan yang jelas tentang pembagian kekuasaan atara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial.

Oleh karena itu, antara lembaga satu sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang lainnya dapat saling melakukan pengawasan sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu saja, pemisahan kekuasaan dapat terjadi secara personal. Personal yang dimaksud disini adalah seorang eksekutif tidak dapat merangkap menjadi legislatif, begitu juga sebaliknya jika sudah mememiliki jabatan di lembaga legislatif tidak dapat merangkap lagi menjadi eksekutif.

Meskipun demikian, penerapan pemisahan kekuasaan secara personal ini tidak berlaku di semua negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. (Baca juga : Pengertian Pemerintah Pusat) 6. Supremasi Konstitusi Ciri-ciri lainnya dalam sistem pemerintahan presidensial adalah adanya supremasi konstitusi. Oleh karena itu presiden dan wakil presiden sebagai pemerintah eksekutif mempertanggung – jawabkan pemerintahannya kepada konstitusi. Pemerintah tidak akan dikenai sanksi jika tidak memenuhi janji-janji yang ia kampanyekan menjelang pemilu, tetapi ia akan diberikan sanksi jika melanggar konstitusi.

(Baca juga : Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia) 7. Presiden Bertanggung Jawab Kepada Rakyat Sesuai dengan supremasi konstitusi pada sistem pemerintahan presidensial maka dalam sistem pemerintahan tersebut presiden dan wakil presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Hal ini dikarenakan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun untuk kedaulatan kekuasaan negara sendiri menganut formulasi Trias Politica yang dikenalkan oleh Montesquieu yaitu terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

(Baca juga : Wewenang Pemerintah Pusat) 8. Adanya Kejelasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sistem pemerintahan presidensial menunjukkan adanya kejelasan masa jabatan presiden dan wakil presiden karena semuanya telah diatur di dalam konstitusi yaitu UUD 1945. Masa jabatan presiden telah ditetapkan dengan jelas dalam Pasal 7 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

Dengan demikian, tidak ada yang dapat menduduki jabatan presiden lebih dari 2 (dua) kali periode. Artikel terkait : • Ciri-Ciri Konstitusi Negara • Penyimpangan Terhadap Konstitusi • Fungsi Mahkamah Konstitusi • Peran Konstitusi dalam Negara Demokrasi 9.

Kabinet Dibentuk oleh Presiden Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, presiden membentuk kabinetnya sendiri yang terdiri dari menteri-menteri seperti tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”.

Para menteri ini dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan sendiri oleh presiden sehingga alur pertanggung – jawabannya juga kepada presiden bukan kepada DPR. Menteri-menteri ini membantu menjalankan tugas-tugas presiden dengan membidangi urusan tertentu baik membawahi sebuah departemen maupun non departemen. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) jenis kementerian yaitu departemen kementerian dan kementerian non departemen. Adanya departemen yang dibawahi oleh menteri sudah diatur dalam UUD 1945, namun keberadaan menteri non departemen merupakan sebuah konvensi nasional.

(Baca juga : Pengertian Konvensi) 10. Partai Politik Hanya Sebagai Fasilitator Setiap calon presiden dan wakil presiden tentunya diusung oleh partai politik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, partai politik hanya berfungsi sebagai fasilitator. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana partai politik memiliki peran utama dalam memasukkan ideologi politik. Walaupun diusung oleh partai politik, presiden tetap bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Adapun terhadap partai yang mengusungnya maka pertanggungjawaban bersifat perseorangan atau individu.

(Baca juga : Fungsi Partai Politik) Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah kita mengenal ciri-ciri dalam sistem pemerintahan presidensial, alangkah pentingnya juga kita mengenali baik kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan satu ini.

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kelebihan sistem pemerintahan presidensial, yakni: 1. Penyesuaian Program Kerja Lebih Mudah Seperti diulas sebelumnya bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah jelas yaitu 5 (lima) tahun dan tidak tergantung dari DPR. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaksanaan program kerja eksekutif yang mana jangka waktu program kerja disesuaikan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 1 (satu) periode.

Dengan demikian, tujuan pelaksanaan program kerja dapat tercapai lebih maksimal. Berbeda halnya jika jabatan presiden dan wakil presiden yang tergantung DPR, hal ini dapat mengakibatkan program kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal karena periode jabatannya tidak jelas. (Baca juga : Tujuan Pembangunan Nasional) 2. Posisi Eksekutif Lebih Stabil Dengan adanya aturan masa kerja presiden dan wakil presiden maka kedudukan eksekutif menjadi lebih stabil karena tidak tergantung pada parlemen (DPR/Dewan Perwakilan rakyat).

Berbeda dengan perdana menteri yang posisinya dapat diganti-ganti oleh parlemen. Meskipun demikian, dalam sistem pemerintahan presidensial DPR masih berhak mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

(Baca juga : Tugas Mahkamah Konstitusi ) Artikel lainnya : • Proses Peradilan Pidana • Macam-Macam Lembaga Peradilan • Peranan Lembaga Peradilan • Sistem Peradilan di Indonesia 3. Mencegah Double Power (Kekuasaan Ganda) Pada sistem pemerintahan presidensial, pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif sangat jelas. Tidak hanya secara kelembagaan saja, tetapi juga secara personal.

Hal ini memungkinkan sistem pengawasan antar lembaga dapat berjalan secara maksimal. Tidak hanya itu saja, adanya larangan merangkap jabatan dalam sistem pemerintahan ini dapat mencegah adanya double power atau kekuasaan ganda sehingga penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.

4. Presiden Mendapatkan Legitimasi dari Rakyat Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat melalui pemilihan umum membuat eksekutif mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat, berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana legitimasi didapatkan dari parlemen karena dipilih melalui penunjukan parlemen.

Dengan demikian, posisi presiden menjadi kuat karena presiden mendapatkan mayoritas dukungan dari rakyatnya. ( Baca juga : Fungsi Pemilu) 5. Presiden Dapat Membuat Kebijakan Strategis Presiden mendapatkan posisi sentral dalam jajaran eksekutif pada sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden dapat membuat kebijakan strategis secara cepat dan tepat jika memang dibutuhkan. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial Selain kelebihan, penerapan sistem pemerintahan presidensial dalam penyelenggaraan negara juga memiliki beberapa kekurangan.

Adapun kekurangan tersebut seperti diuraikan di bawah ini, meliputi: 1. Kurang Efektifnya Waktu dalam Membuat Kebijakan Publik Pada umumnya dalam sistem pemerintahan presidensial, kebijakan publik dibuat atas dasar tawar menawar antara legislatif dan eksekutif. Proses tawar menawar ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sistem pemerintahan parlementer.

Hal ini juga memungkinkan terjadinya ketidaktegasan keputusan yang diambil. 2.

Kurang Jelasnya Sistem Pertanggungjawaban Presiden Dalam pembahasan di atas telah disebutkan bahwa salah satu ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah bahwasanya presiden bertanggung jawab langsung terhadap konstitusi demi kedaulatan rakyat. Hal ini dapat menyebabkan kurang jelasnya sistem pertanggungjawaban presiden karena tidak ada yang membawahi eksekutif.

Sebagai gantinya, masyarakat harus kritis dan tanggap terhadap tindakan pemerintah dengan menyampaikan aspirasinya baik berupa tulisan maupun ungkapan.

(Baca juga : Cara Mengemukakan Pendapat) 3. Memungkinkan Adanya Kekuasaan Mutlak Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial memungkinkan eksekutif untuk mendapatkan kekuasaan mutlak. Hal ini terjadi karena legislatif tidak mengawasi secara langsung kinerja dari pejabat eksekutif. Artikel lainnya : • Tahap-Tahap Kebijakan Publik • Kebijakan Privasi • Sifat-sifat Konvensi Perubahan Sistem Pemerintahan di negara Indonesia Hingga saat ini negara Indoenesia telah mengalami 5 (lima) kali babak perundang-undangan.

Perubahan UUD 1945 sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Adapun penjelasannya sebagai berikut: • Periode I – Periode ini merupakan awal berlakunya UUD 1945 dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan MPR sehingga dalam mengemban misi pemerintahan presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan wajib menjalankan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang telah ditetapkan oleh Majelis.(Baca juga: Fungsi GBHN) • Periode II – Periode kedua ini merupakan masa berlakunya KRIS 1945 yang mana presiden merupakan kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan.

Dengan demikian pada saat itu Indonesia berbentuk republik federasi yang menganut sistem pemerintahan parlementer.

Hal ini merupakan akibat dari adanya KMB (Konferensi Meja Bundar) anatara RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan belanda di Den Haag.

• Periode III – Periode ketiga merupakan masa berlakunya UUDS 1950 dimana RIS dibubarkan tetapi sistem pemerintahan yang dianut tetap sistem pemerintahan parlementer. (Baca juga : Konstitusi Republik Indonesia Serikat) • Periode IV – Pada periode keempat ini merupakan masa berlakunya kembali UUD 1945 akibat kegagalan konstituante sehingga sistem pemerintahan negara Indonesia pun kembali kepada sistem pemerintahan presidensial. • Periode V – Periode kelima ini merupaka babak adanya amandemen terhadap UUD 1945 setelah bergulirnya Orde Lama menjadi Orde Baru.

Amandemen UUD 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali dimana amandemen ketiga dan keempat merupakan suatu babak baru yang berpengaruh besar pada sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini presiden tidak bertanggungjawab lagi kepada MPR melainkan kepada konstitusi demi kedaulatan rakyat. Beberapa penjelasan tentang ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan pada sistem pemerintahan presidensial telah diuraikan di atas. Selain itu, juga dijelaskan tentang beberapa babak perubahan sistem pemerintahan negara Indonesia.

Semoga dengan penjelasan ini kita semakin memahaminya dengan baik dan dapat mengambil manfaat darinya.
Jakarta - Bentuk pemerintahan Indonesia disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk republik berlaku sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus.

Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia yakni presidensial. Dalam buku berjudul Hukum Tata Negara Sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang Teks dan Konteks oleh Retno Widyani disebutkan alasan yang menunjukkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yaitu: 1.

Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dalam satuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, diatur dalam pasal 6A ayat 1 Perubahan UUD 1945. 2. Presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap (afixetterm) yaitu 5 tahun, diatur dalam Pasal 7 Perubahan UUD 1945. 3. Perubahan UUD 1945 tidak mengenal kewajiban pemegang kekuasaan eksekutif memberi pertanggungjawaban kepada parlemen (DPR bahkan MPR).

Berbeda dengan pengaturan sebelum perubahan dalam penjelasan UUD 1945 yang diperkuat dengan Ketetapan MPR, terdapat ketentuan yang mengharuskan presiden memberi pertanggungjawaban kepada MPR. Baca juga: Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional Bentuk Negara Bentuk negara berdasarkan teori negara modern terbagi menjadi dua bagian dilansir Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X karya Retno Listyarti dan Setiadi: 1. Negara Kesatuan (unitarisme) Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.

2. Negara Serikat (federasi) Negara serikat (federasi) adalah bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Negara-negara bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri.

Setelah menggabungkan diri dan membentuk negara serikat, negara-negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan yang ada di dunia berdasarkan buku All In One Diktat Superlengkap Tes ASN/CPNS karya Dita Puspa Wulandari: 1. Bentuk Pemerintahan Klasik Dalam teori klasik, pemerintahan dibedakan atas: a. Ajaran Plato Bentuk pemerintahan berdasarkan ajaran plato: -Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan.

-Timokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyuran dan kehormatan. -Oligarki Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan. Sedangkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata. -Tirani Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan. b. Ajaran Aristoteles Bentuk pemerintahan Aristoteles: -Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi kepentingan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal.

-Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi kepentingan pribadi. Bentuk pemerintahan ini buruk. -Aristokrasi Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang juga buruk.

-Politeia adalah bentuk pemerintahan yang dianggap oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal. -Demokrasi Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang. Bentuk pemerintahan ini kurang baik. c. Ajaran Polybios Ajaran Polybios dikenal dengan Teori Siklus. Teori Siklus adalah pengembangan dari Aristoteles dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal politea dan demokrasi.

2. Bentuk Pemerintahan Modern Bentuk pemerintahan modern dibagi dua: a. Monarki Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh seorang raja/ratu/sultan secara turun-menurun.

Bentuk pemerintahan monarki dibagi 3: -Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh raja/ratu/sultan secara sepenuhnya. Contohnya Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis XIV-XVI.

-Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan monarki yang membatasi kekuasaan raja dalam konstitusi. Contoh penerapannya yakni Brunei Darussalam. -Monarki Parlementer adalah bentuk pemerintahan monarki yang menjadikan raja/ratu sebagai kepala negara. Sedangkan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Contoh penerapannya yakni Malaysia. b. Republik Republik adalah bentuk pemerintahan yang memiliki presiden sebagai kepala negara yang dipilih dalam pemilihan umum. Bentuk pemerintahan republik yakni: -Republik Absolut, adalah bentuk pemerintahan republik yang dijalankan oleh seorang presiden yang wewenangnya tidak dibatasi oleh konstitusi.

Contoh penerapannya yakni Korea Utara. -Republik Konstitusional, adalah bentuk pemerintahan republik yang membatasi kekuasaan presiden dalam konstitusi. Contoh penerapannya yakni Indonesia. -Republik Parlementer Republik Parlementer adalah bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara. Sedangkan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh penerapannya yakni Singapura.
Sistem presidensial Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu: Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. • Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

• Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik.

Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan.

Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : • Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

• Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

• Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. • Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun. • Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

• Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. • Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas • Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Sistem parlementer Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.

Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan.

Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik.

Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial.

Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu: • Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negaradikepalai oleh presiden/raja. • Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. • Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer: • Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.

Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. • Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. • Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: • Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. • Kabinet dapat mengendalikan parlemen.

Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Demokrasi Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung ( demokrasi langsung) atau melalui perwakilan ( demokrasi perwakilan).

[1] Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – ( dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, [2] yang dibentuk dari kata δῆμος ( dêmos) “rakyat” dan κράτος ( Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. [3]Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat).

[4] Abraham Lincolndalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. [5] Hal ini berarti sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan.

[6] Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. [7] Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. [5] Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari.

[5] Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. [8] Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu. [9] [8] Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti- feodalisme dan anti- imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis.

[10] Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. [11] Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

[11] Sejarah demokrasi Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. [9] Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. [9]Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat. [9] Barulah pada 508 SM, penduduk Athena sistem presidensial seperti di indonesia merupakan sistem pemerintahan negara republik yang Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern.

[9] Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota ( poleis) yang kecil dan independen. [12] [3]Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. [3] Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung.

[13] Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. [3] Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. [3] Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena.

[3] Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan.

{INSERTKEYS} [14] Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka. [8] Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. [5] Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

[5] Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.

[5] Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. [5] Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. [5] Demokrasi perwakilan Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[15] Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. [16] Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: [16] • Kedaulatan rakyat; • Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; • Kekuasaan mayoritas; • Hak-hak minoritas; • Jaminan hak asasi manusia; • Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; • Persamaan di depan hukum; • Proses hukum yang wajar; • Pembatasan pemerintah secara konstitusional; • Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; • Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Asas pokok demokrasi Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. [17] Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: [17] • Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan • Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. [4] Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: [4] • Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). • Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

• Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. • Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum • Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. • Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

• Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. • Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

• Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya). • Search for: Recent Posts • TEKS PROSEDUR KOMPLEKS (BAHASA INDONESIA) • Malaikat (Agama Islam) • Jenis Manusia Purba di Indonesia (Sejarah Peminatan) • Jagad Raya dan Tata Surya (Geografi) • Asmaul husna (Agama Islam) Recent Comments Archives • February 2014 • January 2014 • November 2013 Categories • Uncategorized Meta • Register • Log in • Entries feed • Comments feed • WordPress.com{/INSERTKEYS}

BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA




2022 charcuterie-iller.com