Vaksin sinovac ditolak arab saudi

vaksin sinovac ditolak arab saudi

Menkes Budi Gunadi Sadikin membahas vaksin sinovac ditolak arab saudi hal penting terkait vaksinasi corona dengan pimpinan redaksi dari sejumlah media. Salah satunya soal pemerintah Arab Saudi yang tak menerima jemaah umrah dan haji apabila belum divaksin dengan vaksin yang sudah mendapat emergency use listing (EUL) dari WHO.

Pemerintah Arab Saudi membuka kemungkinan untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Namun, untuk menjaga aspek keamanan dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19, Kerajaan akan menetapkan sejumlah syarat tertentu bagi calon jamaah haji. Di antara syarat tersebut, kabarnya pemerintah Arab Saudi akan mewajibkan calon jamaah haji telah disuntik vaksin Covid-19 di negara asal.

Masalahnya, menurut Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, Arab Saudi hanya menerima vaksin produksi Eropa dan Amerika Serikat (AS) yakni Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Sedangkan, mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk calon jamaah haji, disuntik dengan vaksin Sinovac.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

"Indonesia sendiri baru memiliki satu jenis vaksin yang sesuai dengan kriteria Pemerintah Arab Saudi yaitu AstraZeneca," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (25/5) lalu. Vaksin Pfizer sendiri memang belum ada di Indonesia.

Sementara Johnson & Johnson juga baru akan memasok ke Indonesia pada 2022. Oleh karena itu, menurut Honesti, Biofarma menyiapkan opsi agar jamaah haji Indonesia bisa secepatnya divaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca. "Menurut saya, karena kita sudah memiliki vaksin AstraZeneca, mungkin jadi opsi," ujarnya. Baca Juga • Arab Saudi Buka Ibadah Haji 2021, Ini Persiapan Vaksin sinovac ditolak arab saudi Agama Ia menuturkan, saat ini Sinovac tengah dalam proses untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.

Sementara Sinopharm, yang juga produksi Tiongkok, telah mendapatkan EUL dari WHO baru-baru ini, dan kemungkinan juga akan diterima oleh pemerintah Arab Saudi.

"Kami kemarin masih komunikasi dengan Sinovac. Memang ada satu data lagi yang diminta WHO, tapi mereka optimis minggu pertama atau kedua Juni, mereka akan mendapat EUL dari WHO.

Tentu kita berharap ini bisa kita komunikasikan dengan Pemerintah Saudi," kata Honesti. Berapa banyak calon jamaah haji Indonesia?

vaksin sinovac ditolak arab saudi

Simak Databoks berikut: Honesti juga berharap upaya diplomasi bisa terus dilakukan Pemerintah RI agar Saudi bisa mempertimbangkan untuk meloloskan Sinovac sebagai sebagai vaksin yang diperbolehkan bagi jamaah haji. Sementara itu, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan haji tahun ini.

Khoirizi memastikan Ditjen PHU terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi untuk mendapatkan perkembangan informasi resmi dari Khadimul Haramain. "Info resmi ini penting sebagai rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan serta persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji tahun ini," ujarnya. Baca Juga • Saatnya Indonesia Investasikan Dana Haji ke Sektor Perhotelan Saudi Khoirizi menambahkan, tengah pekan lalu, Kemenag juga telah berkoordinasi dengan WHO Indonesia dan Kementerian Kesehatan untuk membahas masalah vaksin Sinovac yang digunakan jemaah Vaksin sinovac ditolak arab saudi.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Agama juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI. "Para pihak dalam rapat koordinasi tersebut mengkonfirmasi bahwa belum ada informasi resmi apapun dari Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk soal vaksin, penerbangan, dan lainnya," kata Khoirizi.

• Wabah Hepatitis Akut Disebut Efek Vaksin Covid-19? Ini Penjelasan Ahli • Heboh BBM Air Nikuba, Ahli Sebut Sulit Proses Air Menjadi Energi • Elektabilitas Tiga Capres 2024 Makin Tinggi, Ini Harta Kekayaannya • Fakta Terkini Hepatitis Akut, Gejala hingga Dugaan Penyebabnya • Kasus Baru Covid-19 Mencapai 218 Orang, Ini Sebarannya
Liputan6.com, Jakarta - Calon jemaah umrah Indonesia kembali harus mengubur impiannya untuk pergi ke Tanah Suci.

Kendati pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan 50 ribu orang untuk menunaikan umrah selama Ramadan 2021. Pasalnya, negara yang dipimpin Raja Salman itu menginginkan vaksin yang digunakan jemaah harus tersertifikasi oleh WHO seperti Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Sedangkan vaksin Sinovac yang digunakan sebagian masyarakat Indonesia, belum mengantongi emergency use listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia tersebut. Kementerian Agama pun menampik kabar jemaah umrah terganjal oleh vaksin Sinovac.

Informasi itu disebut belum resmi dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. "Tidak ada bahasa yang mengatakan Sinovac ditolak, Saudi juga tidak mengatakan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

"Di Saudi memang gunakan tiga vaksin, Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna, itu yang sudah mendapat lisensi WHO tapi bukan berarti Sinovac tidak diterima," dia menambahkan.

Khoirizi mengaku sempat mendengar kabar tersebut. Namun pernyataan yang dikeluarkan Saudi, menurutnya ditujukan kepada masyarakat dan warga setempat.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

"Memang ada kemarin pernyataan awal ramadan (Saudi) membuka dua pintu masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tetapi itu hanya sebatas masyarakat dan warga negara (setempat) juga dengan prokes ketat dan divaksin dan mereka juga harus mendaftar via aplikasi," jelas dia. Saat ini, Khoirizi melanjutkan, Kemenkes dan BPOM tengah memproses vaksin Sinovac untuk mendapatkan lisensi dari WHO.

Dalam waktu dekat, sertifikasi dari WHO untuk vaksin Sinovac sudah didapat.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

"Paling telat Mei sudah dapat sertifikasi atau lisensi WHO," ucapnya. Khoirizi mengungkapkan, pangkal persoalan Indonesia masih belum diizinkan mengirimkan jemaah ke Tanah Suci lantaran tren kasus positif Covid-19 yang masih tinggi. Ada 20 negara yang dilarang masuk Saudi, termasuk Indonesia. "Tetapi pemerintah Indonesia terus melobi dan mendiplomasi untuk membuka suspend itu karena mengingat Indonesia angka konfirmasi positif kasusnya di bawah 5 ribu.

Ini prestasi dan tentu Saudi seharusnya dapat mempertimbangkan ini," jelas dia. Sementara Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengaku sudah mendapatkan informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah bahwa semua warga negara asing yang akan masuk Arab Saudi harus sudah divaksin COVID-19.

Hal ini berarti berlaku pada masyarakat Indonesia yang umrah ke sana.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

"Kemarin kita sudah dapat informasi bahwa KBRI (KJRI) Jeddah mendapatkan surat dari (pemerintah) Arab Saudi bahwa semua yang akan masuk ke Arab Saudi harus sudah divaksin," kata Nadia lewat pesan singkat kepada Liputan6.com, Selasa (20/4/2021). Sempat beredar kabar Arab Saudi hanya mengizinkan masuk orang yang disuntik dengan vaksin yang sudah masuk Emergency Use Listing (EUL) dari World Health Organization (WHO). Sementara, vaksin yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Sinovac yang belum masuk EUL WHO.

Terkait hal ini, Nadia meluruskan bahwa vaksin COVID-19 yang disuntikkan tidak harus memiliki EUL. Asalkan jenis vaksin tersebut sudah resmi mendapat emergency use of authorization dari lembaga berwenang dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Dan, ini jenis vaksin yang sudah resmi dari negara masing-masing.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

Jadi, tidak harus memiliki EUL," kata Nadia. Vaksin CoronaVac dari Sinovac yang digunakan sebagian besar masyarakat Indonesia diprediksi baru mendapat EUL akhir Mei 2021. "Vaksin Sinovac telah mengikuti prosedur pengurusan EUL dan prediksi pemberian EUL yaitu pada akhir bulan Mei 2021," kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito pada 16 April 2021 lalu. Vaksin yang sudah mendapat EUL WHO sampai saat ini adalah Pfizer, AstraZeneca (produksi Korea dan Serum Institute India) serta Johnson & Johnson.

Sementara itu Ketua Majelis Tinggi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Mahfudz Jaelani menilai masalah ini merupakan persoalan tingkat tinggi. Perlu ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh antarkepala negara.

"Harus turun Presiden Jokowi, sebab kalau menteri, tidak akan dilayani. Harus ada pendekatan kepada Saudi. Bukan melalui formal, seperti kirim surat, itu akan dibalas lama. Tapi pendekatan nonformal," ucap dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (20/4/2021). Dia mengungkapkan, berkaca dari Malaysia yang melakukan langkah diplomasi antarpimpinan kedua negara. Hasilnya, negara tetangga tersebut mendapatkan kuota haji pada tahun ini.

"Kita sepertinya tidak dapat tahun ini baik Haji atau umrah," kata dia. Mahfudz kemudian mengungkapkan dampak kondisi ini yang dirasakan berat oleh calon jemaah haji atau umrah. Mereka diliputi rasa gundah bahkan hingga meninggal dunia. "Saat ini kondisi calon jemaah ada yang stres, bahkan meninggal," ujar dia.

Untuk itu, sekali lagi ia berharap agar Jokowi mengambil langkah 'diplomasi santai' dengan Pemerintahan Arab Saudi. Pendekatan unformal itu dianggapnya lebih ampuh ketimbang melalui surat menyurat.

"Lakukan pendekatan nonformal, saya yakin haqqul yaqin itu bakalan dibuka (jemaah umroh dan haji)," ujar Mahfudz. Sedangkan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menilai pada dasarnya vaksin Sinovac bukanlah menjadi syarat jemaah untuk bisa berumrah.

Kebijakan ini dinilainya hanya cara lembut Saudi terhadap negara yang masih tinggi kasus positifnya. "Itu penolakan halus dari pemerintah Arab Saudi kepada negara vaksin sinovac ditolak arab saudi masih dilarang masuk ke sana, apa pun vaksin yang sudah disuntikkan ke jemaahnya, kemungkinan terbesarnya seperti itu (ditolak)," ucap dia kepada Liputan6.com, Selasa (20/4/2021). Dia tidak menafikan adanya perang dagang dari vaksin itu sendiri.

Untuk itu, WHO diminta untuk tidak membedakan merek tertentu selama vaksin tersebut memenuhi standar dari sertifikasi tersebut. "Tapi yang pasti untuk saat ini, (soal Sinovac) itu bukan merupakan alasan utama tidak bolehnya orang umrah khususnya orang Indonesia," Syam kembali menegaskan. Untuk nasib calon jemaah umrah, dia melanjutkan, memang masih tertunda. Mereka yang sudah mendaftar pada tahun 2020 awal lalu, harus bersabar untuk beribadah di Baitullah.

"Karena ketika mau diberangkatkan di November 2020 dan Januari 2021 masih terlihat adanya proses yang tidak bisa dihindari, terpapar antara jemaah itu sendiri walaupun belum sampai memaparkan keluar dari jemaah yang klaster ini," ujar Syam. Dia mengungkapkan, kasus ketidakjujuran terkait hasil test covid-19 juga kerap terjadi.

Perilakui buruk itu dilakukan tanpa mengindahkan dampak dari reputasi Indonesia di mata Internasional. "Itu tidak disangka akan merusak nama negara kita, negara muslim yang dilarang masuk Arab Saudi ya Indonesia, ya kita memang tidak mendengar negara muslim lainnya seperti Pakistan, Mesir apakah dilarang atau tidak masuk Arab Saudi," terang Syam.

Saat ini, kata dia, semua negara masih terus bertarung melawan virus Covid-19 ini. Karena itu, ia meminta semua jemaah umrah atau haji untuk sabar menunggu hingga kondisi benar-benar kembali aman. "Kita sebagai rakyat manut, jangan vaksin sinovac ditolak arab saudi orang paling beriman, paling bertakwa untuk umrah ke Arab Saudi, banyak hal yang menjadi kewajiban kita selaku umat Islam untuk beribadah kepada Allah.

Ini di luar kemampuan manusia, bencana global yang diturunkan Sang Pencipta Allah SWT," demikian Syam menandaskan. Mantan Direktur WHO SEARO sekaligus Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes Profesor Tjandra Yoga Aditama mengaku belum mengetahui apakah betul sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi tentang harus atau tidaknya calon jemaah mendapatkan vaksin. "Kalaupun ada aturan vaksin, saya kira mereka bukan mempersoalkan Sinovac atau bukan Sinovac.

Mungkin, yang mereka maksud adalah vaksin yang sudah mendapatkan Emergency Use of Listing (EUL) dari WHO,” ujar Tjandra kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Selasa (20/4/2021). Jika memang patokan pemerintah Arab Saudi adalah vaksin yang telah mendapatkan EUL atau izin edar dari organisasi kesehatan dunia (WHO), maka sejauh ini yang sudah mendapatkan itu ada tiga, yakni Pfizer, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson, kata Tjandra.

“WHO terus berproses untuk semua vaksin, mengumpulkan bukti-bukti ilmiahnya untuk mereka evaluasi apakah nantinya akan mendapatkan EUL atau tidak.” "Untuk ibadah haji, perlu menunggu beberapa bulan ke depan apakah ada tambahan jenis vaksin yang mendapatkan EUL atau tidak," katanya. Ia menambahkan, pada awal April, Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) sudah menerima informasi tentang vaksin dari China, yaitu Sinovac dan Sinopharm. Mereka mengatakan, hasil penelitian terhadap kedua vaksin tersebut cukup baik dan bisa diajukan ke WHO untuk mendapat persetujuan dan pemrosesan.

SAGE sendiri adalah kumpulan ahli yang memberikan masukan-masukan kepada WHO. SAGE juga memperkirakan bahwa mereka bisa mendapatkan izin tersebut di akhir April 2021. “Tapi beberapa hari yang lalu keluar lagi statement lain, ternyata masih ada informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum vaksin dari China itu mendapatkan izin edar dari WHO.” “Jadi ini masih berproses, untuk calon jemaah ya kita tunggu.

Kita harapkan beberapa bulan ke depan ada lagi vaksin-vaksin yang mendapatkan EUL dari WHO,” katanya. Sementara itu Kementerian Kesehatan RI terus berupaya melobi pihak Arab Saudi terkait keberatannya atas vaksin Sinovac. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam forum diskusi, Minggu, 18 April 2021. "Kami memang sudah lobi. Doain ya. Mudah-mudahan bisa tetep dapat.

Apakah vaksinnya hanya yang sudah EUL WHO? Itu baru rumor. Mumpung masih rumor, kami agresif datang ke Pemerintah Arab Saudi," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Budi Gunadi berharap Pemerintah Arab Vaksin sinovac ditolak arab saudi mempertimbangkan Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Untuk calon jemaah umrah, lanjut Budi, sudah disuntik vaksin Sinovac semua. Walaupun memang belum tahu, berapa jumlah kuota jemaah umrah yang dapat berangkat ke Tanah Suci Mekkah.

Upaya yang juga dilakukan Pemerintah Indonesia juga meminta pihak Sinovac dan WHO mempercepat penerbitan EUL untuk vaksin. "Semua lansia calon jemaah kita sudah disuntik semua, ya calon jemaah di atas 60. Kita kan enggak tahu juga semuanya dikasih kuota atau enggak," jelas Budi Gunadi.

"Di satu sisi, kami minta ke Sinovac dan WHO, tolong dipercepat penerbitan EUL karena kita negara muslim terbesar. Artinya, kalau enggak terbit, terlambat, kasihan," demikian Menkes Budi Gunadi. Arab Saudi mengizinkan 50 ribu orang untuk menunaikan umrah selama Ramadan 2021. Izin itu diberikan tiap harinya, sehingga banyak orang berkesempatan untuk umrah meski ada pandemi COVID-19.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

Tentunya, Arab Saudi akan menerapkan protokol kesehatan yang optimal. Pemerintah Saudi pun memberlakukan pengawasan ketat terkait kebijakan vaksin jemaah ini. Setiap calon jemaah yang akan berangkat ke Masjidil Haram, harus menuju pusat perawatan terlebih dahulu di Mekah pada enam jam sebelum Umrah.

Demikian kabar itu dilansir dari Arab News, Sabtu 16 April 2021. Di tempat perawatan ini, otoritas terkait akan mengecek terlebih dahulu jenis vaksin COVID-19 calon jemaah Umrah 2021. Mereka akan diperiksa status vaksinasinya berdasarkan tipe vaksin yang sudah lolos. Saat ini, Arab Saudi telah meloloskan tiga jenis vaksin COVID-19, vaksin sinovac ditolak arab saudi Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna.

Sementara Sinovac, yang digunakan sebagian besar masyarakat di Indonesia, belum mendapatkan izin dari WHO melalui proses Emergency Use Listing (EUL). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun mengungkapkan, bisa jadi ada proses yang sedang dilakukan agar vaksin asal China itu agar bisa teregister oleh WHO. Sementara itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang juga Senator asal Jawa Timur ini, meminta pemerintah segera memberikan kepastian, agar tidak terjadi informasi simpang siur di masyarakat.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama harus mengkonfirmasi informasi mengenai diperbolehkannya ibadah umrah asalkan sudah divaksin melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA) pada tahun 2020. Kementrian Agama harus bergerak cepat. Jika tidak, informasi ini bisa menjadi polemik di masyarakat," katanya, Senin 12 April 2021 lalu. Menurut LaNyalla, Kementerian Agama harus menjadi pusat informasi mengenai kegiatan keagamaan termasuk, di dalamnya kepastian haji dan umrah.

"Oleh karena itu, kita meminta informasi vaksin sinovac ditolak arab saudi disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah dapat dipertanggungjawabkan, agar masyarakat menjadi tenang," pintanya. Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, hal lain yang perlu dijelaskan Kemenag adalah kepastian pemberian vaksin kepada calhaj yang ditetapkan WHO.

"Pasalnya, beredar kabar di masyarakat, vaksin Sinovac yang diberikan kepada masyarakat Indonesia belum direkomendasikan oleh WHO. Namun hal ini mendapat bantahan pula dari Kemenag.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

Hal-hal seperti ini yang bisa membingungkan masyarakat," katanya. LaNyalla meminta Kemenag menyebarkan informasi yang sudah clear dan deal dengan pemerintah Arab Saudi. "Insya Allah segera, saya akan fasilitasi pertemuan antara DPD RI melalui Komite III vaksin sinovac ditolak arab saudi Menteri Agama dan Dubes Kerajaan Saudi untuk membahas kepastian pintu umrah bagi Indonesia," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum memasukkan vaksin Sinovac sebagai daftar vaksin yang 'diakui' untuk calon jemaah haji. Vaksin yang disetujui sebagai persyaratan calon haji dan umrah adalah yang sudah mendapat EUL (emergency use listing) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara, vaksin Sinovac masih belum masuk daftar tersebut. Lantas bagaimana nasib calon jemaah asal Indonesia? Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya sudah mengusahan agar Indonesia mendapatkan satu dari empat vaksin yang disebut menjadi syarat diperbolehkannya jemaah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi masuk ke Arab Saudi.

Hasilnya, pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Johnson and Johnson yang masuk daftar vaksin yang diperbolehkan oleh otoritas Saudi. Baca juga: Kepastian Jemaah Indonesia Bisa Berangkat Haji Dimumkan 1 Hingga 2 Hari Kedepan "Kami sudah mengusahakan untuk bisa mendapatkan salah satu dari empat vaksin yang disyaratkan, kita dapat Johnson and Johnson," kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (31/5/2021) seperti dikutip dari Kompas.com. Adapun empat vaksin yang disebut-sebut menjadi syarat diperbolehkannya jemaah haji luar negeri masuk ke Saudi yakni AstraZeneca, Pfizer, Johnson and Johnson dan Moderna.

"Kalau dilihat tiga vaksin yang lain ini agak sulit, secara teknis kita gunakan untuk jemaah haji Johnson and Johnson," ujarnya. Menurut Menag, hingga kini pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait penyelenggaraan haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Arab Saudi masih mempertimbangkan apakah pengguna vaksin Covid-19 Sinovac bisa masuk ke negara tersebut, termasuk para calon jemaah umrah.

Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, status vaksin Sinovac saat ini masih dianalisis oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. "Insya Allah dalam waktu dekat (Sinovac) sudah diakui dan boleh digunakan untuk umrah," kata Endang kepada Kompas.com, Kamis (12/8/2021). Baca juga: Arab Saudi Izinkan Jemaah Indonesia Umrah jika Covid-19 di Tanah Air Terkendali Adapun Sinovac merupakan salah satu vaksin Covid-19 yang disuntikan ke masyarakat Indonesia.

Pembahasan soal vaksin Sinovac tersebut menjadi salah satu poin yang disoroti dalam vaksin sinovac ditolak arab saudi antara KJRI Jeddah dengan Wakil Menteri Bidang Haji dan Umrah Arab Saudi pada Rabu (11/8/2021). Pertemuan tersebut dilakukan menyusul Arab Saudi yang telah membuka akses ibadah umrah bagi para jemaah dari negara-negara tertentu. Sayangnya, Indonesia masih belum diberikan izin karena kasus Covid-19 di Tanah Air yang masih tinggi.

Saat ini, jumlah harian kasus Covid-19 di Indonesia selalu mencapai lebih dari 30.000 kasus. Arab Saudi pun baru akan membuka izin jemaah asal Indonesia beribadah umrah ke negaranya apabila kasus Covid-19 di Tanah Air sudah terkontrol.

"Terkait masalah umrah masih belum bisa terealisir disebabkan beberapa hal. Iya (Arab Saudi memberi ketentuan sampai kapan ditunda), paling tidak sampai Covid-19 di Indonesia 'controllable' (terkontrol)," ujar Endang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, RI Belum Bisa Kirim Jemaah Umrah ke Saudi Adapun beberapa jenis vaksin Covid-19 yang diterima oleh Arab Saudi antara lain Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, dan Sinopharm. Endang juga mengatakan, selain masalah tingginya kasus Covid-19, ada beberapa hal lain yang menjadi alasan pelaksanaan umrah belum bisa dilaksanakan bagi Indonesia.

Salah satunya adalah Indonesia masih berstatus suspend bersama 9 negara lainnya terkait tingginya kasus Covid-19 tersebut. Disamping itu, ujar Endang, dalam pertemuan juga dibahas soal teknis pelaksanaan, mulai dari seperti kapasitas bus yang hanya bisa terisi 50 persen, per kamar penginapan hanya boleh diisi 2 orang, hingga asuransi tambahan sebesar 25 Saudi Arabia Riyal (SAR) untuk protokol kesehatan selain 189 SAR yang didapatkan sebelumnya.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

Pertemuan juga menegaskan, apabila keberangkatan umrah dapat dilaksanakan, tidak disarankan untuk melalui negara ketiga. Adapun dalam pertemuan tersebut, kata Endang, terdapat 11 poin hasil pembicaraan dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi tersebut. Sebelumnya diberitakan, Arab Saudi mengumumkan dibukanya kembali ibadah umrah melalui media pemerintah, Saudi Press Agency (SPA) pada Minggu (8/8/2021).

Baca juga: Biaya Umrah Jadi Rp 60 Juta, Ada Syarat Tak Masuk Akal dari Arab Saudi SPA melaporkan, kementerian terkait secara bertahap mulai menerima pengajuan umrah dari berbagai negara di dunia mulai Senin (9/8/2021). Arab Saudi bakal memberikan izin bagi 60.000 jemaah umrah setiap bulannya asalkan sudah divaksin dosis lengkap. Jumlah itu secara bertahap akan ditingkatkan hingga menjadi 2 juta jemaah per bulan.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

Pemerintah Arab Saudi sebelumnya sudah mengumumkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam edaran terkait kewajiban vaksin. Ini termasuk juga keharusan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara (India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon).

Berita Terkait Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19 Arab Saudi Kembali Buka Umrah, KJRI Jeddah: Indonesia Masih Masuk Daftar Suspend Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah Berita Terkait Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19 Arab Saudi Kembali Buka Umrah, KJRI Jeddah: Indonesia Masih Masuk Daftar Suspend Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah
Jakarta - Arab Saudi memberikan syarat untuk jemaah umroh-haji harus sudah divaksin sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Masalahnya, tidak semua merek vaksin itu ada di Indonesia. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan saat ini baru satu vaksin yang tersertifikasi oleh WHO dan ada di Indonesia, yaitu AstraZeneca. Vaksin sinovac ditolak arab saudi berharap vaksin Sinovac yang jumlahnya lebih mendominasi bisa menyusul dan digunakan oleh jemaah haji Indonesia. "Tapi memang kita juga lagi proses seperti Sinopharm itu sudah dapat UEL (Emergency Use Listing) dari WHO.

Sinovac juga lagi proses, ada satu data lagi diminta WHO tapi mereka optimis minggu pertama atau kedua Juni mereka akan dapat EUL dari WHO," kata Honesti dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (25/5/2021). Baca juga: Gara-gara India, Vaksin Novavax Bakal Telat Datang ke RI Honesti berharap Arab Saudi tidak lagi membatasi beberapa merek vaksin tertentu saja untuk jemaah umroh-haji.

Pasalnya, tidak semua negara bisa memperoleh jenis vaksin yang disyaratkan tersebut. "Jadi perlu diplomasi antar negara dan Kamis sudah didiskusikan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN dan Kementerian Agama biar diplomasi jadi pertimbangan bagi pemerintah Saudi memberikan tambahan approval," tuturnya.

vaksin sinovac ditolak arab saudi

Opsi lainnya, Bio Farma mengusulkan jemaah haji asal Indonesia yang pernah menerima vaksin Sinovac untuk kembali divaksin dengan AstraZeneca demi memenuhi syarat dari Arab Saudi jika dimungkinkan. "Tentu harus mendapat pertimbangan dari ahli," ujar Honesti.

KJRI Jeddah Buka Suara Soal Syarat Umroh dan Polemik Vaksin Sinovac Belum Bersertifikat WHO




2022 charcuterie-iller.com